293 Santri Diduga Keracunan MBG, DPR Minta BGN Audit Seluruh SPPG

AKURAT.CO Badan Gizi Nasional (BGN) diminta melakukan audit nasional terhadap seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setelah 293 santri Pondok Pesantren Mambaul Hikmah, Sidoarjo, Jawa Timur, diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menilai, kejadian yang berlangsung pada Selasa (1/9/2026) tersebut harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem keamanan pangan MBG secara menyeluruh.

Menurutnya, pemerintah tidak boleh hanya bergerak setelah muncul kasus.

"Kalau benar 293 santri harus mendapatkan perawatan di delapan rumah sakit dan ada yang mengalami gejala berat, ini bukan persoalan kecil. Keselamatan dan kesehatan penerima manfaat harus menjadi prioritas utama dalam pelaksanaan program MBG," kata Nurhadi dalam keterangan tertulis, Rabu (2/9/2026).

Politikus Fraksi Partai NasDem itu mengatakan kasus di Sidoarjo tidak seharusnya dipandang sebagai kejadian yang berdiri sendiri.

BGN perlu mengevaluasi seluruh rantai penyediaan makanan, mulai dari proses produksi hingga makanan dikonsumsi penerima manfaat.

Meski penyebab kejadian di Sidoarjo masih harus menunggu hasil pemeriksaan laboratorium, Nurhadi mengatakan sejumlah aspek keamanan pangan perlu menjadi perhatian.

Hal tersebut meliputi higiene dan sanitasi dapur, kualitas bahan baku, proses memasak, pengendalian suhu, penyimpanan, waktu antara makanan dimasak dan dikonsumsi, hingga distribusi.

"Dari berbagai evaluasi sebelumnya, persoalan keamanan pangan MBG mencakup banyak hal, mulai dari higiene dan sanitasi dapur, kualitas bahan baku, proses memasak, pengendalian suhu makanan, penyimpanan, waktu antara makanan dimasak dan dikonsumsi, sampai distribusinya," ujarnya.

Ia mencontohkan hasil evaluasi di Papua yang masih menemukan persoalan terkait sanitasi, pengendalian suhu, penyimpanan bahan baku dan makanan matang, serta distribusi makanan.

Karena itu, Nurhadi mendorong BGN mengubah pendekatan penanganan dari sekadar merespons kasus setelah terjadi menjadi sistem pencegahan yang ketat sejak makanan diproduksi hingga dikonsumsi.

Menurutnya, setiap SPPG harus benar-benar memenuhi standar keamanan pangan sebelum beroperasi.

Peningkatan jumlah dapur dan penerima manfaat, kata dia, tidak boleh mengorbankan aspek keamanan pangan.

Nurhadi juga meminta pengawasan terhadap SPPG dilakukan secara nyata dan tidak sebatas pemeriksaan administratif.

Pemeriksaan harus mencakup kondisi dapur, bahan baku, proses memasak, suhu penyimpanan, kebersihan peralatan, kualitas air, hingga proses distribusi makanan.

Selain itu, ia mendorong penguatan koordinasi antara BGN, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), serta pemerintah daerah.

Menurutnya, seluruh lembaga terkait harus bekerja bersama dalam memastikan keamanan dan mutu pangan MBG.

Baca Juga: Data Desil Bansos Tak Lagi Relevan dengan Kondisi Masyarakat