Di Tengah Dinamika PHK, Pemprov Jabar Perkuat Perlindungan Pekerja dan Perluas Kesempatan Kerja

AKURAT.CO Pemerintah Provinsi Jawa Barat berupaya melindungi hak pekerja dan membuka akses pekerjaan baru bagi warga yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kementerian Tenaga Kerja mencatat sebanyak 13.044 pekerja di Jabar terdampak PHK selama Januari-September 2026.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat, I Gusti Agung Kim Fajar, mengatakan, pemerintah memfasilitasi pemenuhan hak pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemprov Jabar pun memperkuat koordinasi dan deteksi dini terhadap potensi permasalahan hubungan industrial. Apabila terdapat permasalah, maka penyelesaian diupayakan melalui dialog.

"Koordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan turut dilakukan untuk mendukung akses pekerja terhadap manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Hari Tua (JHT) sesuai ketentuan yang berlaku," kata Kim, pada Rabu (14/10/2026).

Baca Juga: Pemprov Jabar Hadirkan Hunian Layak bagi Masyarakat Ciamis Melalui Program Poe Ibu

Selain itu, Pemprov Jabar memfasilitasi penempatan tenaga kerja melalui aplikasi Nyari Gawe yang mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan.

Per 9 Oktober 2026, aplikasi tersebut mencatat 704.121 pencari kerja, melibatkan 714 perusahaan, menyediakan 24.085 lowongan kerja, dan mencatat 1.209 pelamar diterima bekerja.

Pemprov Jabar juga mengembangkan Bursa Kerja Online melalui siaran langsung bersama Gubernur Jawa Barat pada akun TikTok Gubernur Jawa Barat @dedimulyadiofficial.

Hingga 9 Oktober 2026, program ini telah dilaksanakan dalam empat edisi dengan melibatkan 89 perusahaan dan menyediakan 5.768 lowongan pekerjaan.

Selain penempatan kerja, Disnakertrans Jabar mendorong peningkatan kompetensi melalui pelatihan berbasis kejuruan, antara lain otomotif, menjahit, barista, pengelasan, manufaktur, operator forklift dan pembuatan konten digital.