Bolivia Memanas! Pendukung Evo Morales Ancam Lumpuhkan Negara Usai Surat Penangkapan Diterbitkan

AKURAT.CO Situasi politik di Bolivia semakin memanas setelah pendukung mantan presiden Evo Morales mengancam akan “mengguncang negara” menyusul keputusan pengadilan yang kembali menerbitkan surat penangkapan terhadap tokoh politik tersebut.

Ketegangan memuncak pada Senin waktu setempat ketika pengadilan menyatakan Morales mangkir dari persidangan kasus dugaan perdagangan manusia berat dan pemerkosaan anak di bawah umur. Jaksa menyebut proses hukum tidak dapat dilanjutkan sampai Morales hadir di pengadilan atau ditangkap aparat keamanan.

Morales, yang memimpin Bolivia selama periode 2006 hingga 2019, diketahui masih bertahan di wilayah penghasil coca Chapare sejak Oktober 2024. Kawasan itu merupakan basis utama kekuatan politik dan serikat pendukungnya.

Ribuan petani coca dilaporkan berjaga di sekitar wilayah tersebut untuk mencegah kemungkinan penggerebekan oleh polisi.

“Jika mereka menyentuh Evo Morales, Bolivia akan bergolak,” kata pemimpin petani coca, Dieter Mendoza, dalam wawancara di radio Kawsachun Coca.

Ia menegaskan penangkapan Morales justru akan memicu pemberontakan besar di seluruh Bolivia. Mendoza juga meminta warga Cochabamba Tropics tetap siaga dan “siap bertempur” menghadapi kemungkinan operasi aparat.

Kasus yang menjerat Morales berawal dari tuduhan bahwa saat masih menjabat presiden, ia menjalin hubungan dengan seorang gadis berusia 15 tahun hingga memiliki seorang anak perempuan. Berdasarkan dokumen penyelidikan, orang tua korban diduga menyetujui hubungan tersebut sebagai imbalan atas berbagai keuntungan.

Jaksa utama kasus itu, Luis Gutierrez, mengatakan sidang kini dibekukan tanpa batas waktu sampai Morales dan ibu korban hadir atau dibawa paksa oleh aparat penegak hukum.

Pengadilan Bolivia juga menegaskan status Morales sebagai buronan dengan menerbitkan surat perintah penangkapan baru serta larangan bepergian ke luar negeri. Langkah itu memperkuat keputusan serupa yang sudah berlaku sejak Morales gagal menghadiri sidang praperadilan pada Januari 2025.

Sementara itu, tim hukum Morales membantah kliennya sengaja mangkir. Mereka menilai pemanggilan sidang tidak sah karena pemberitahuan hanya diumumkan melalui media cetak dan tidak dikirim langsung ke kediaman Morales.

Morales dan para pendukungnya juga menuduh kasus tersebut sebagai bentuk “persekusi politik” yang dilakukan pemerintahan Presiden Rodrigo Paz untuk menghalangi langkah Morales kembali ke panggung kekuasaan.

Krisis ini diperkirakan dapat memperburuk stabilitas politik Bolivia yang dalam beberapa tahun terakhir terus dilanda konflik antara kubu pemerintah dan loyalis mantan presiden tersebut.

Sumber: AA