Parlemen Finlandia Setujui Kebijakan Nuklir Baru, Rusia Sebut Situasi Makin Berbahaya

AKURAT.CO Parlemen Finlandia menyetujui langkah bersejarah yang mengubah kebijakan pertahanan negara tersebut setelah mayoritas anggota parlemen mendukung pencabutan larangan senjata nuklir yang telah berlaku selama hampir empat dekade. Keputusan ini dinilai akan memperkuat integrasi Finlandia dengan strategi pertahanan NATO, namun sekaligus memicu kecaman dari Rusia.
Dalam pemungutan suara yang berlangsung pada Rabu, parlemen Finlandia menyetujui amendemen Undang-Undang Energi Nuklir dengan dukungan mayoritas dua pertiga anggota parlemen. Sebanyak 125 legislator mendukung usulan pemerintah, 61 menolak, dan 13 lainnya abstain.
Finlandia Ubah Kebijakan yang Berlaku Sejak 1987
Amendemen tersebut menghapus sejumlah ketentuan dalam Undang-Undang Energi Nuklir tahun 1987 yang selama ini melarang impor, produksi, kepemilikan, hingga peledakan senjata nuklir di wilayah Finlandia.
Jika mendapat persetujuan akhir dari presiden, aturan baru itu akan memungkinkan senjata nuklir untuk diangkut, dipasok, atau ditempatkan di Finlandia apabila dianggap diperlukan untuk kepentingan pertahanan nasional.
Menteri Pertahanan Finlandia, Antti Häkkänen, menyebut keputusan tersebut sebagai reformasi bersejarah yang akan memperkuat keamanan negaranya sekaligus meningkatkan daya tangkal NATO.
"Parlemen menyetujui amendemen Undang-Undang Energi Nuklir dengan mayoritas dua pertiga yang kuat. Reformasi bersejarah ini memperkuat keamanan Finlandia dan NATO secara keseluruhan," ujarnya.
Dampak Langsung Bergabung dengan NATO
Perubahan kebijakan ini tidak terlepas dari keputusan Finlandia bergabung dengan NATO pada April 2023.
Keanggotaan tersebut mengakhiri puluhan tahun kebijakan nonblok militer yang dijalankan Helsinki dan menjadi respons langsung terhadap invasi Rusia ke Ukraina.
Masuknya Finlandia ke NATO juga memperpanjang garis perbatasan langsung antara aliansi militer Barat dan Rusia hingga lebih dari dua kali lipat.
Menurut Häkkänen, isu kebijakan senjata nuklir menjadi salah satu pembahasan paling kompleks di Kementerian Pertahanan selama masa pemerintahan saat ini.
Pemerintah Finlandia mengaku telah melakukan kajian selama bertahun-tahun, termasuk berdiskusi dengan negara-negara pemilik senjata nuklir dan sekutu NATO lainnya sebelum mengajukan perubahan undang-undang tersebut.
Rusia Sebut Finlandia Memicu Eskalasi
Keputusan Helsinki memicu reaksi keras dari Moskow.
Juru Bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menilai langkah Finlandia akan memperburuk ketegangan keamanan di Eropa.
"Ini adalah keputusan yang mengarah pada eskalasi ketegangan di Benua Eropa," kata Peskov.
Menurutnya, apabila Finlandia membuka kemungkinan penempatan senjata nuklir di wilayahnya, maka negara tersebut secara langsung menciptakan ancaman baru bagi Rusia.
Peskov juga memperingatkan bahwa Moskow akan mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu untuk merespons setiap ancaman terhadap keamanan nasional Rusia.
Tuai Kritik di Dalam Negeri
Meski berhasil lolos di parlemen, kebijakan baru tersebut tidak lepas dari kontroversi.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 120 Twibbon 17 Agustus 2026 Gratis, Cocok untuk Foto Profil dan Rayakan HUT RI
- 2Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 3Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 6Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 7Meludahi Biarawati: Pelecehan Bernuansa Agama oleh Ekstremis Yahudi Menjadi Hal yang Lumrah di Yerusalem
- 8BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026








