Krisis Ekonomi Makin Dalam, Kuba Klaim 7.000 Kontainer Barang Tertahan Akibat Sanksi AS

AKURAT.CO Pemerintah Kuba menyatakan lebih dari 7.000 kontainer barang yang ditujukan untuk negara tersebut tertahan atau mengalami penundaan di berbagai pelabuhan internasional akibat dampak sanksi Amerika Serikat.
Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Perdagangan Luar Negeri Kuba Oscar Perez-Oliva Fraga mengungkapkan masalah tersebut dalam sidang Majelis Nasional Kekuatan Rakyat Kuba di Havana, Rabu (29/7/2026).
Menurut Perez-Oliva Fraga, seluruh kontainer tersebut berisi barang yang diperoleh secara legal melalui mekanisme perdagangan internasional. Namun, pengiriman mengalami hambatan akibat meningkatnya tekanan ekonomi dari Washington terhadap Havana.
Makanan hingga Obat-obatan Ikut Tertahan
Pemerintah Kuba menyebut barang-barang yang tertahan mencakup berbagai kebutuhan penting bagi masyarakat.
Di antaranya adalah bahan pangan, komponen untuk modernisasi jaringan energi nasional, perlengkapan produksi air minum, hingga obat-obatan yang dibutuhkan sektor kesehatan.
Perez-Oliva Fraga menilai penundaan tersebut semakin memperburuk kondisi ekonomi Kuba yang telah menghadapi tekanan berat dalam beberapa tahun terakhir.
Ia menuduh Amerika Serikat memperketat kampanye sanksi terhadap Kuba sejak awal tahun dan menyebut kebijakan tersebut sebagai bagian dari "pengepungan energi" yang terus berlangsung terhadap pulau Karibia itu.
Kuba Tuduh AS Terapkan "Hukuman Kolektif"
Pemerintah Kuba menuding kebijakan Washington telah menyebabkan penderitaan luas bagi rakyatnya.
"Kebijakan Amerika Serikat merupakan bentuk hukuman kolektif terhadap rakyat Kuba," kata Perez-Oliva Fraga dalam pernyataannya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez juga mengecam embargo Amerika Serikat terhadap negaranya. Ia menyebut kebijakan tersebut sebagai "tindakan perang" karena dianggap memperburuk kesulitan hidup masyarakat Kuba.
Krisis Ekonomi Kuba Makin Memburuk
Kuba telah menghadapi krisis ekonomi serius selama sekitar enam tahun terakhir. Kondisi tersebut ditandai dengan pemadaman listrik yang meluas, kelangkaan barang kebutuhan pokok, penurunan produksi nasional, inflasi tinggi, serta melemahnya nilai mata uang peso Kuba.
Pemerintah Kuba selama bertahun-tahun menyalahkan sanksi Amerika Serikat sebagai penyebab utama tekanan ekonomi yang dialami negara tersebut.
Namun, Washington membantah tuduhan tersebut. Pemerintah AS menyatakan kebijakan sanksi ditujukan kepada pemerintah Kuba dan entitas yang memiliki hubungan dengan negara, bukan kepada masyarakat umum.
Ketegangan Havana-Washington Belum Mereda
Perselisihan mengenai sanksi ekonomi menjadi salah satu isu utama dalam hubungan Kuba-Amerika Serikat selama puluhan tahun.
Meskipun pernah terjadi upaya normalisasi hubungan pada masa pemerintahan Presiden Barack Obama, hubungan kedua negara kembali mengalami ketegangan akibat perbedaan politik dan kebijakan luar negeri.
Dengan tertahannya ribuan kontainer barang, pemerintah Kuba memperingatkan bahwa tekanan ekonomi dapat semakin memperburuk kondisi sosial di negara tersebut, terutama bagi masyarakat yang sudah menghadapi keterbatasan pasokan energi, makanan, dan kebutuhan dasar.
Sumbeer: Anadolu
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 120 Twibbon 17 Agustus 2026 Gratis, Cocok untuk Foto Profil dan Rayakan HUT RI
- 2Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 3Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 6Meludahi Biarawati: Pelecehan Bernuansa Agama oleh Ekstremis Yahudi Menjadi Hal yang Lumrah di Yerusalem
- 7Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 8BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026








