Referendum: Warga Islandia Tolak Pembukaan Kembali Negosiasi Keanggotaan Uni Eropa

AKURAT.CO Mayoritas warga Islandia menolak usulan untuk membuka kembali negosiasi keanggotaan dengan Uni Eropa (UE) dalam referendum nasional yang digelar Sabtu (29/8/2026). Hasil resmi yang diumumkan penyiar publik RUV pada Minggu menunjukkan kubu penolak unggul tipis dengan 52,8 persen, sementara 47,2 persen pemilih mendukung dimulainya kembali perundingan.

Penghitungan suara terakhir dari Daerah Pemilihan Barat Daya dirilis pukul 10.00 waktu setempat, sekaligus mengukuhkan kemenangan kubu "Tidak" secara nasional.

Dukungan terhadap pembukaan kembali negosiasi terkonsentrasi di ibu kota Reykjavik. Daerah Pemilihan Reykjavik Utara mencatat 57,5 persen suara "Ya", disusul Reykjavik Selatan dengan 54,5 persen. Sementara itu, seluruh wilayah lain memilih menolak, yakni Barat Laut (62,9 persen), Timur Laut (61,2 persen), Selatan (60 persen), dan Barat Daya (53 persen).

Referendum ini bukan merupakan pemungutan suara mengenai keanggotaan Islandia di Uni Eropa, melainkan hanya menentukan apakah pemerintah diberi mandat untuk melanjutkan kembali negosiasi aksesi yang dibekukan lebih dari satu dekade lalu. Jika hasilnya "Ya", setiap perjanjian keanggotaan yang tercapai tetap harus disahkan melalui referendum kedua.

Kelompok Pro-Eropa Kecewa

European Movement, organisasi utama yang berkampanye mendukung suara "Ya", menyatakan kecewa atas hasil referendum. Meski demikian, mereka menilai hampir separuh pemilih yang mendukung kelanjutan negosiasi menunjukkan masih kuatnya dukungan terhadap hubungan yang lebih erat dengan Uni Eropa.

“Meskipun Islandia akan tetap berada di luar Uni Eropa, kami tetap terhubung erat dengan Eropa melalui Kawasan Ekonomi Eropa (EEA), Schengen, NATO, dan berbagai kerja sama penting lainnya,” kata organisasi tersebut dalam pernyataannya.

Mereka menegaskan akan terus memperjuangkan penguatan kerja sama Eropa, nilai-nilai demokrasi, serta mendorong diskusi mengenai masa depan hubungan Islandia dengan kawasan Eropa.

Negosiasi Dibekukan Sejak 2013

Islandia mengajukan permohonan menjadi anggota Uni Eropa pada 2009 setelah sistem perbankannya runtuh akibat krisis keuangan global. Negosiasi aksesi resmi dimulai pada 2010, tetapi dihentikan pada 2013 ketika pemerintahan baru yang bersikap skeptis terhadap UE berkuasa.

Meski perundingan dibekukan sejak saat itu, Islandia tidak pernah secara resmi mencabut permohonan keanggotaannya. Komisi Eropa juga berulang kali menegaskan bahwa aplikasi tersebut masih berlaku secara hukum.

Pemerintah Islandia sebelumnya menyatakan isu keanggotaan Uni Eropa merupakan persoalan strategis nasional yang hanya dapat ditentukan melalui referendum, dan berkomitmen menghormati hasil pemungutan suara tersebut.

Sumber: AA