Kemenhaj RI Gandeng KPK, Pastikan Integritas Penyelenggaraan Haji

AKURAT.CO Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia (Kemenhaj RI) menjalin kolaborasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperkuat integritas penyelenggaraan haji.

Pertemuan berlangsung di Jakarta, Jumat (3/10/2025), sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto agar kementerian baru ini hadir dengan wajah transparan dan akuntabel.

Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf (Gus Irfan), menyerahkan nama-nama calon SDM yang akan bergabung dengan Kemenhaj. Mereka berasal dari ASN Kementerian Agama dan Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan.

"Kami memperkenalkan diri sebagai kementerian baru dan meminta KPK melakukan penelusuran profil nama-nama calon SDM ini, agar yang bergabung benar-benar bersih dan berkomitmen penuh pada integritas," ujar Gus Irfan.

Baca Juga: KPK Temukan Dugaan Penyalahgunaan Kuota Petugas Haji

Selain itu, Kemenhaj juga mengusulkan kerja sama strategis dalam pengawasan kelembagaan dan seluruh proses bisnis penyelenggaraan haji.

Kolaborasi meliputi penyusunan sistem pencegahan korupsi, rekomendasi tata kelola, hingga pengawalan pada titik rawan seperti kuota, layanan, belanja, dan pengelolaan anggaran.

"Komitmen kami jelas, seluruh proses bisnis Kemenhaj harus sesuai peraturan sekaligus menutup celah praktik korupsi," tegasnya.

Sekretaris Jenderal KPK, Cahya Hardianto Harefa, menyambut positif langkah tersebut.

"KPK berpesan agar setiap proses penyediaan layanan hingga penyelenggaraan dibuat secara transparan. Saat ini KPK juga tengah melakukan kajian atas potensi dan titik kritis pencegahan korupsi, dan dalam waktu dekat akan memberikan pembekalan kepada Kemenhaj," ungkap Cahya.

Baca Juga: Skandal Kuota Haji, KPK Ingatkan Bos Travel yang Mangkir Bisa Dipanggil Paksa

Menutup pertemuan, Gus Irfan menegaskan pesan Presiden Prabowo agar Kemenhaj menjadi kementerian berintegritas. "Kolaborasi dengan KPK bukan sekadar formalitas, tetapi langkah nyata. Harapan kami, model sinergi ini mampu membawa transformasi tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih baik," pungkasnya.