Muktamar NU Diharapkan Lahirkan Pemimpin Berintegritas, Ini Sembilan Kriteria yang Diusulkan

AKURAT.CO Menjelang pelaksanaan Muktamar Ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus 2026, berbagai pandangan mengenai sosok ideal Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mulai mengemuka.

Salah satunya disampaikan aktivis muda NU, Hatim Gazali, yang menilai muktamar harus menghasilkan pemimpin berintegritas, independen, dan mampu menjaga arah organisasi di tengah tantangan zaman.

Menurut Hatim, Muktamar NU bukan sekadar forum pergantian kepemimpinan, melainkan momentum menentukan arah organisasi dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi, politik, hingga perkembangan teknologi yang semakin kompleks.

Ia mengutip hasil survei Alvara Research Center pada akhir 2025 yang menyebut sekitar 140 juta masyarakat Indonesia mengidentifikasi diri sebagai Nahdliyin. Dengan basis warga yang besar tersebut, menurutnya, kepemimpinan PBNU memiliki tanggung jawab strategis dalam menjaga NU sebagai organisasi keagamaan sekaligus kekuatan masyarakat sipil.

Baca Juga: Jelang Muktamar Ke-35 NU, Gus Salam Safari ke 27 Provinsi Serap Aspirasi dan Dorong Kemandirian Ekonomi Umat

Hatim memaparkan sedikitnya sembilan kriteria yang dinilai perlu dimiliki calon Ketua Umum PBNU periode mendatang. Kriteria tersebut meliputi kemampuan menjadi pemersatu di tengah dinamika internal organisasi, memiliki akar kuat di lingkungan pesantren, pengalaman panjang berkhidmat mulai dari tingkat ranting hingga pengurus pusat, serta memiliki wawasan nasional dan global.

Selain itu, ia menilai calon ketua umum juga harus menjaga independensi organisasi dengan tidak menjadi bagian dari partai politik maupun tidak sedang menduduki jabatan politik. Pemimpin NU, lanjutnya, juga diharapkan berpihak kepada kelompok masyarakat lemah, mampu menjaga tradisi pesantren sembari mendorong modernisasi organisasi, serta memiliki kapasitas keulamaan, kemampuan manajerial organisasi, integritas, dan rekam jejak pengabdian yang teruji.

"Pemimpin NU perlu memiliki wawasan nasional dan global, menjaga independensi organisasi dengan tidak menjadi bagian dari partai politik maupun tidak sedang menduduki jabatan politik, serta mampu menjadikan NU sebagai kekuatan masyarakat sipil yang tetap kritis sekaligus konstruktif," ujar Hatim dalam keterangannya di Jakarta, Ahad (2/8/2026).

Menurutnya, karakter kepemimpinan tersebut penting untuk menjaga marwah pesantren sekaligus memperkuat kontribusi NU dalam menjawab persoalan kebangsaan dan tantangan global.

Hatim berharap Muktamar Ke-35 NU tidak hanya menghasilkan figur yang memiliki dukungan luas, tetapi juga sosok yang mampu menjaga persatuan organisasi, memperkuat khidmah kepada umat, dan membawa NU memasuki abad keduanya dengan visi yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Baca Juga: Jelang Muktamar Ke-35 NU, Usulan Pelembagaan AHWA Menguat untuk Perkuat Otoritas Keulamaan

Ia juga mengajak warga Nahdliyin mengawal proses pemilihan melalui para pengurus cabang dan wilayah. Penilaian terhadap para kandidat, kata dia, sebaiknya didasarkan pada rekam jejak pengabdian, kapasitas kepemimpinan, integritas, serta kemampuan menjaga marwah organisasi.

"Muktamar tinggal sebulan lagi. Warga Nahdliyin perlu mengawal para pimpinan cabang dan wilayah agar memilih calon ketua umum yang memenuhi kriteria tersebut," kata Hatim.