KH Anis Maftuhin Minta Muktamar ke-35 NU Bebas Intimidasi

AKURAT.CO Pengasuh Pondok Pesantren Wali Salatiga, Jawa Tengah, KH Anis Maftuhin, meminta pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) berlangsung tanpa intimidasi dan intervensi. Ia menilai peserta muktamar harus diberikan kebebasan dalam menentukan pilihan.

Anis mengatakan Muktamar NU tidak seharusnya menjadi arena pertarungan kepentingan elite. Menurutnya, warga NU di tingkat bawah perlu memiliki ruang untuk berpartisipasi dalam menentukan arah organisasi.

“Sesungguhnya NU hari ini sedang berada dalam kondisi darurat. Jangan sampai organisasi ini hanya menjadi permainan para elite, sementara kami yang di bawah hanya menjadi penonton, lalu tiba-tiba diminta memilih calon yang sudah ditentukan,” kata Anis dalam Serial Diskusi Muktamar ke-35 NU bertema “Muktamar NU untuk Semua” di Kafe Trisnoku, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026).

Baca Juga: Bursa Ketum PBNU Makin Ramai, Sejumlah Kandidat Janjikan Muktamar Bebas Intervensi

Muktamar ke-35 NU dijadwalkan berlangsung di Jombang, Jawa Timur, pada 27–31 Agustus 2026. Anis berharap forum tersebut menjadi ruang demokrasi organisasi yang terbuka dan bermartabat.

“Kami ingin hadir dengan gembira, memilih dengan bebas, tanpa tekanan, tanpa intimidasi, apalagi praktik culik-menculik,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan agar suasana selama Muktamar tidak menciptakan tekanan psikologis bagi peserta. Menurutnya, setiap peserta harus merasa aman dan nyaman ketika menggunakan hak organisasinya.

“Jangan sampai akhirnya muktamar justru terasa mencekam. Covid-19 sudah tidak ada, tetapi jangan sampai peserta justru seperti dikarantina karena situasi yang tidak kondusif,” tegasnya.

Selain persoalan demokrasi internal, Anis menyoroti pentingnya kemandirian finansial NU. Ia menilai organisasi memiliki modal sosial yang besar dengan jumlah warga Nahdliyin yang disebutnya mencapai sekitar 150 juta orang.

“NU adalah aset yang luar biasa. Dengan sekitar 150 juta warga Nahdliyin, hampir separuh penduduk Indonesia, potensinya sangat besar,” katanya.

Menurut Anis, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) NU telah mengatur sumber pembiayaan organisasi, termasuk melalui i’anah syahriyah atau iuran bulanan warga NU. Namun, potensi tersebut dinilai belum dimanfaatkan secara maksimal untuk membangun kemandirian keuangan organisasi.

Baca Juga: Alissa Wahid: Muktamar NU Harus Berlangsung Baik dan Demokratis

Ia mencontohkan, jika 150 juta warga NU membayar iuran Rp5.000 per bulan, potensi dana yang terkumpul mencapai sekitar Rp750 miliar per bulan atau Rp9 triliun per tahun.

“Kalau itu berjalan, lima tahun sampai muktamar berikutnya NU sudah memiliki kemandirian keuangan. Tidak lagi bergantung kepada para bohir. Itu jauh lebih sehat bagi organisasi,” tegasnya.

Anis berharap Muktamar ke-35 NU tidak hanya menghasilkan kepemimpinan baru, tetapi juga menjadi momentum pembenahan tata kelola, penguatan demokrasi internal, dan pembangunan kemandirian organisasi secara berkelanjutan.