AKURAT.CO Revisi undang undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi isu yang diwacanakan Mahfud MD jika terpilih sebagai wakil presiden pada pilpres 2024.
Alasan UU KPK perlu direvisi, agar lembaga antikorupsi itu kembali menjadi lembaga yang independen. Disebutkan Mahfud, salah satu cara agar KPK kembali independen adalah tidak membiarkan ketua KPK mengikuti rapat kabinet.
Terkait itu, Ketua Sementara KPK, Nawawi Pomolango menegaskan, independensi lembaga antikorupsi tidak ditentukan dari hadir atau tidaknya di rapat kabinet. Tetapi, independensi KPK ditentukan pada sikapnya yang tidak mau diintervensi.
"Independen itu bukan hanya soal hadir atau tidak hadir pada undangan rapat kabinet, melainkan pada keteguhan KPK untuk tidak mau diintervensi," kata Nawawi dalam keterangannya, Kamis (8/2/2024).
"Selain itu, lanjut Nawawi, pentingnya kesadaran dan penghargaan pihak manapun untuk tidak mencoba melakukan intervensi.
Namun demikian, Nawawi tetap menghargai pernyataan Mahfud, yang memiliki tujuan mengembalikan independensi KPK.
"Apapun itu, setiap niat baik yang dimaksudkan sebagai ikhtiar penguatan lembaga KPK, tentu perlu diapresiasi," katanya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 120 Twibbon 17 Agustus 2026 Gratis, Cocok untuk Foto Profil dan Rayakan HUT RI
- 2Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 3Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 6Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 7Meludahi Biarawati: Pelecehan Bernuansa Agama oleh Ekstremis Yahudi Menjadi Hal yang Lumrah di Yerusalem
- 8BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026








