Muannas Alaidid Desak Pemerintah Bertindak Tegas Hadapi Ancaman Asing di Balik Penolakan PSN

Oktaviani | 12 Maret 2025, 13:32 WIB

AKURAT.CO Konsultan Hukum PIK 2, Muannas Alaidid, menyuarakan kekhawatirannya terhadap adanya pihak-pihak yang mencoba menghambat pembangunan nasional dengan dalih melawan oligarki.

Menurutnya, sikap tegas dari pemerintah sangat dibutuhkan untuk memastikan jalannya pembangunan tetap aman dan lancar.

“Menolak investasi dan kemajuan bangsa dengan dalih melawan oligarki. Sudah saatnya pemerintah tindak tegas mereka,” tulis Muannas melalui akun X-nya, @muannas_alaidid, dikutip pada Rabu (12/3/2025).

Pernyataan Muannas ini muncul setelah Presiden Prabowo Subianto mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap ancaman adu domba dari kekuatan asing.

Peringatan itu disampaikan dalam perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra, di mana Prabowo menegaskan bahwa pihak asing kerap kali berupaya memecah belah Indonesia.

“Kalau ada yang dihasut-hasut, atau mau ada yang menghasut, waspada. Ini ulah kekuatan asing yang selalu ingin memecah belah Indonesia,” ujar Prabowo.

Peringatan Presiden tersebut bertepatan dengan maraknya gelombang demonstrasi bertajuk “Indonesia Gelap” yang menuntut pembatalan pemangkasan anggaran, penghentian proyek strategis nasional (PSN) yang dianggap bermasalah, serta penghapusan kebijakan multifungsi ABRI.

Namun, sejumlah pihak menduga aksi ini tidak sepenuhnya murni berasal dari aspirasi masyarakat.

Akun X bernama Intel-Imut mengklaim, demonstrasi tersebut ditunggangi oleh organisasi non-pemerintah (NGO) yang didanai asing dengan tujuan mengacaukan stabilitas nasional.

“Sayangnya, aksi mahasiswa masih dimanfaatkan dan ditunggangi organ-organ NGO yang dibiayai asing. Mereka memang sejak lama menginginkan bangsa ini pecah,” tulis akun tersebut.

Laporan lain mengungkapkan bahwa sejak Oktober 2024, sejumlah NGO asing bekerja sama dengan LSM lokal untuk menggagalkan proyek-proyek strategis nasional.

Mereka diduga menggunakan berbagai cara, mulai dari merilis penelitian yang dianggap palsu hingga memanipulasi opini publik dan menggerakkan demonstrasi besar-besaran.

Sementara itu, di tengah situasi yang memanas, pemerintah Prabowo Subianto tetap fokus menjalankan 15 megaproyek hilirisasi dengan nilai miliaran dolar.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi Indonesia dan mengurangi ketergantungan terhadap impor.

Namun, kesuksesan megaproyek tersebut tampaknya mengancam kepentingan asing dan oknum tertentu di dalam negeri, yang mencoba menggagalkan berbagai upaya pembangunan dengan dalih membela rakyat.

Muannas pun mendesak pemerintah agar tidak tinggal diam dan segera mengambil langkah tegas untuk melindungi Indonesia dari segala bentuk intervensi asing.

#PSN #muannas alaidid #hambat investasi #PIK 2 #Konsultan hukum