Sambangi KPK, Bupati Pati Sudewo Irit Bicara

Oktaviani | 27 Agustus 2025, 12:07 WIB

AKURAT.CO Bupati Pati, Sudewo, akhirnya memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ia dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus korupsi pengadaan pembangunan jalur kereta api di wilayah Jawa Tengah/Solo Balapan pada lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub), Rabu (27/8/2025).

Setibanya di Gedung Merah Putih KPK sekitar pukul 09.42 WIB, Sudewo tampak irit bicara. Ia datang ditemani dua orang yang tidak diketahui identitasnya.

“Ya, memenuhi panggilan,” ujarnya singkat.

Sudewo juga mengaku tidak membawa dokumen atau berkas apa pun untuk keperluan pemeriksaan kali ini.

Pemeriksaan tersebut merupakan penjadwalan ulang, setelah sebelumnya Sudewo absen dari panggilan KPK pada Jumat (22/8/2025) dengan alasan berhalangan hadir.

Kasus ini menyeret nama Sudewo (kader Partai Gerindra) saat dirinya masih menjabat sebagai anggota Komisi V DPR RI.

KPK sebelumnya pernah menyita uang senilai Rp3 miliar dari Sudewo dalam penanganan perkara dugaan suap terkait proyek pengadaan barang dan jasa di DJKA Kemenhub.

Fakta itu terungkap dalam persidangan terdakwa Kepala Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya, dan Pejabat Pembuat Komitmen BTP Jawa Bagian Tengah, Bernard Hasibuan, di Pengadilan Tipikor Semarang pada November 2023. Saat itu, Sudewo dihadirkan sebagai saksi.

Dalam persidangan, jaksa KPK menunjukkan barang bukti berupa foto uang tunai dalam pecahan rupiah dan mata uang asing yang disita dari rumah Sudewo.

Sudewo bersikeras uang tersebut merupakan gajinya sebagai anggota DPR serta hasil usaha pribadi.

“Uang gaji dari DPR, kan diberikan dalam bentuk tunai,” kata Sudewo saat bersaksi di hadapan majelis hakim yang dipimpin Gatot Sarwadi, dikutip dari Antara.

Sementara itu, Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menegaskan pengembalian uang diduga hasil korupsi tidak serta-merta menghapus pidana. Hal itu sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).