KPK Periksa 6 Saksi, Dalami Peran Agen Travel di Kasus Korupsi Kuota Haji

Saeful Anwar | 15 April 2026, 15:40 WIB

KPK telah menahan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dalam kasus korupsi kuota haji. (Akurat.co)

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan kasus korupsi kuota haji tahun 2023-2024 di Kementerian Agama.

Pada hari ini (Rabu, 15/4/2026), penyidik menjadwalkan pemeriksaan terhadap enam saksi dari unsur swasta dan pelaku usaha.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, pemeriksaan dilaksanakan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Hari ini KPK menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait pembagian kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2023-2024," kata Budi.

Adapun, enam saksi yang dipanggil terdiri dari pimpinan perusahaan travel haji dan pihak swasta, yakni:

1. Noni Chairunnisa, Komisaris PT Goenawan Erawisata.

2. Martini, Direktur Utama PT Hasni Multi Business.

3. Muzni Mohamad Yunus, Direktur Utama PT Hidayah Safir.

4. Perwakilan PT IBS Buana Sejahtera.

5. Silvia Indriani, Direktur Utama PT Indonesia International Business.

6. Waldiyono, wiraswasta.

Dalami Skema Pembagian Kuota Haji

Pemeriksaan ini difokuskan untuk menelusuri mekanisme pembagian kuota haji tambahan serta peran para penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) dalam proses tersebut.

KPK juga mendalami kemungkinan adanya keuntungan tidak sah (illegal gain) yang diperoleh dari pengaturan kuota haji, termasuk praktik percepatan keberangkatan jemaah di luar ketentuan.

Pengembangan Korupsi Kuota Haji

Kasus ini merupakan pengembangan perkara yang sebelumnya telah menjerat mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, dan mantan Staf Khusus Menteri Agama, Ishfah Abidal Aziz.

Selain itu, KPK juga telah menetapkan dua pihak swasta sebagai tersangka, yakni Ismail Adhan dan Asrul Azis Taba.

Penyidik menduga manipulasi kuota tambahan haji dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk meraup keuntungan melalui jual beli kuota serta pungutan biaya percepatan keberangkatan kepada calon jemaah.

KPK memastikan pemeriksaan saksi akan terus dilakukan, guna memperkuat pembuktian dan menelusuri pihak-pihak lain yang terlibat dalam korupsi kuota haji.