KPK Usulkan Tambahan Anggaran Rp774,31 Miliar untuk 2027

AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan penambahan pagu anggaran tahun anggaran 2027 sebesar Rp774,31 miliar.

Usulan tersebut diajukan karena alokasi anggaran yang diterima KPK dinilai belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan tugas lembaga antirasuah.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, mengatakan, KPK memperoleh pagu anggaran 2027 sebesar Rp1.447,8 miliar berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas.

Angka tersebut turun Rp134 miliar atau 8,4 persen dibandingkan dengan DIPA KPK 2026.

"Kalau kita lihat pagu anggaran 2027 yang nilainya Rp1,447 triliun. Nah, dari situ kemudian dihitung ada kekurangan karena sebenarnya yang riil dibutuhkan adalah Rp2,222 triliun," kata Setyo dalam rapat bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (1/9/2026).

Menurut Setyo, kebutuhan riil KPK pada 2027 mencapai Rp2,222 triliun. Dengan demikian, terdapat kekurangan anggaran sekitar Rp774,31 miliar yang diusulkan untuk dipenuhi melalui pembahasan RKA-KL 2027.

Ia menjelaskan, tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung dua program utama, yakni program dukungan manajemen sebesar Rp155,68 miliar dan program pencegahan serta penindakan sebesar Rp618,61 miliar.

Dengan tambahan tersebut, anggaran program dukungan manajemen menjadi Rp1.406,81 miliar, sedangkan program pencegahan dan penindakan menjadi Rp815,28 miliar.

"Tambahan tersebut juga akan digunakan untuk mendukung program prioritas nasional dan pemenuhan data indikator pembangunan nasional sebesar Rp91,66 miliar. Sementara Rp682,65 miliar dialokasikan untuk pelaksanaan tugas KPK," ujar Setyo.

Untuk pelaksanaan tugas KPK, tambahan anggaran Rp682,65 miliar tersebut mencakup sejumlah kebutuhan.

Di antaranya penindakan dan eksekusi sebesar Rp61 miliar, pendidikan dan peran serta masyarakat Rp56,99 miliar, pencegahan dan monitoring Rp36,68 miliar, serta koordinasi dan supervisi Rp57,39 miliar.

Selain itu, KPK mengusulkan Rp314,39 miliar untuk kebutuhan informasi dan data serta Rp154,18 miliar untuk dukungan manajemen.

"Tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk menjaga pelaksanaan tugas KPK, termasuk penguatan teknologi dan digital forensik, sistem antikorupsi berbasis digital, operasional kantor, sarana prasarana, pengamanan, hingga dukungan Dewan Pengawas," ujarnya.

Baca Juga: Polri Minta Tambahan Anggaran Rp66 Triliun untuk 2027, Ini Alasannya