Indonesia Belum Siap Sambut Era AI? Ini Kata IFSoc tentang Tantangan Infrastruktur hingga Regulasi

AKURAT.CO Perkembangan Artificial Intelligence (AI) semakin cepat dan mulai mengubah hampir seluruh sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, manufaktur, hingga jasa keuangan. Namun, di tengah pesatnya inovasi tersebut, muncul pertanyaan penting: apakah Indonesia siap menghadapi era AI?

Jawabannya belum sepenuhnya. Indonesia memang memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu pemain penting dalam ekonomi digital berbasis AI, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan mendasar. Mulai dari keterbatasan infrastruktur digital, kebutuhan listrik yang besar, minimnya kapasitas komputasi seperti GPU dan pusat data (data center), hingga regulasi serta kesiapan sumber daya manusia. Hal inilah yang menjadi perhatian Indonesia Fintech Society (IFSoc) bersama Center for Strategic and International Studies (CSIS) dalam workshop bertajuk "Kesiapan Infrastruktur, Regulasi, dan Dampak Sosial-Ekonomi Kecerdasan Buatan" di Jakarta.

Ringkasan

Secara singkat, Indonesia memiliki modal untuk mengembangkan AI, tetapi fondasi yang dibutuhkan agar teknologi tersebut berkembang secara berkelanjutan masih perlu diperkuat. Beberapa tantangan utama yang masih dihadapi meliputi:

• Infrastruktur digital yang belum merata.

• Ketersediaan GPU, data center, dan kapasitas komputasi yang masih terbatas.

• Pasokan listrik yang harus mampu menopang pertumbuhan pusat data.

• Regulasi dan tata kelola AI yang masih terus disusun.

• Talenta digital yang perlu ditingkatkan.

• Perlindungan data, keamanan siber, dan kepercayaan publik terhadap AI.

Dengan kata lain, kesiapan AI bukan hanya soal banyaknya masyarakat yang menggunakan ChatGPT atau aplikasi AI generatif lainnya. Jauh lebih penting adalah kemampuan suatu negara membangun ekosistem yang memungkinkan teknologi tersebut berkembang secara mandiri, aman, dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Mengapa Indonesia Dinilai Belum Siap Menghadapi Era AI?

Salah satu pernyataan yang paling menarik dalam workshop tersebut datang dari Ketua Steering Committee IFSoc sekaligus Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika periode 2014–2019, Rudiantara. Ia menggambarkan perkembangan AI di Indonesia masih berada pada tahap awal.

"AI merupakan teknologi yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat dan berbagai sektor industri, tidak hanya sektor jasa keuangan. Namun penerapan AI di Indonesia perlu memberikan perhatian khusus beberapa hal mulai dari belum meratanya infrastruktur digital dan kesiapan pasokan tenaga listrik untuk menopang infrastruktur tersebut," ujar Rudiantara dalam acara Workshop Indonesia Fintech Society (IFSoc) Kesiapan Infrastruktur, Regulasi, dan Dampak Sosial-Ekonomi Kecerdasan Buatan di Jakarta beberapa hari lalu.

Ia kemudian menambahkan bahwa perkembangan AI di Indonesia masih berada dalam tahap balita (infancy), sehingga dibutuhkan dukungan pemerintah untuk membangun ekosistem yang sehat.

"Tingkat perkembangan AI di Indonesia masih dalam tahap balita (infancy), diperlukan dorongan pemerintah untuk membentuk ekosistem yang mendukung bagi perkembangan sektor yang sangat strategis ini dalam hal regulasi, inovasi, bisnis, literasi, keamanan, perlindungan konsumen, dan kedaulatan negara."

Istilah "tahap balita" bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan mengembangkan AI. Sebaliknya, istilah tersebut menggambarkan bahwa fondasi ekosistem AI nasional masih berada pada fase awal sehingga membutuhkan investasi, kebijakan, dan kolaborasi lintas sektor agar dapat tumbuh lebih matang.

Pandangan tersebut juga menunjukkan bahwa kesiapan AI tidak bisa diukur hanya dari semakin populernya aplikasi berbasis AI di masyarakat. Menggunakan AI dan membangun industri AI merupakan dua hal yang sangat berbeda.

Banyak negara berkembang mampu memanfaatkan teknologi AI yang dikembangkan perusahaan global. Namun, negara yang benar-benar memperoleh nilai ekonomi terbesar adalah mereka yang mampu menciptakan teknologi, membangun infrastrukturnya sendiri, serta menghasilkan inovasi yang dapat digunakan oleh berbagai sektor industri.

Inilah tantangan yang kini dihadapi Indonesia.

AI Bukan Lagi Sekadar Soal Aplikasi Pintar

Selama beberapa tahun terakhir, pembahasan mengenai AI lebih banyak berfokus pada chatbot, generator gambar, atau asisten virtual. Padahal, perkembangan industri AI global telah bergeser ke level yang jauh lebih mendasar.

Saat ini, negara-negara besar berlomba membangun kapasitas komputasi yang mampu melatih (training) model AI berukuran besar. Persaingan bukan lagi hanya mengenai siapa memiliki aplikasi AI paling canggih, melainkan siapa yang menguasai infrastruktur di balik teknologi tersebut.

Artinya, negara yang memiliki pusat data modern, ribuan GPU, pasokan listrik yang stabil, serta talenta digital berkualitas akan memiliki keunggulan yang jauh lebih besar dibanding negara yang hanya menjadi pengguna teknologi AI.

Inilah mengapa pembahasan mengenai infrastruktur digital menjadi sangat penting.

Jika Indonesia hanya berperan sebagai konsumen layanan AI dari luar negeri, maka manfaat yang diperoleh akan lebih terbatas. Sebaliknya, apabila Indonesia mampu membangun ekosistem AI sendiri, nilai tambah ekonomi yang tercipta dapat dinikmati oleh industri nasional, membuka lapangan kerja baru, sekaligus memperkuat daya saing di era ekonomi digital.

Infrastruktur Menjadi Fondasi Utama

Dalam praktiknya, AI membutuhkan sumber daya yang jauh lebih besar dibanding aplikasi digital biasa.

Misalnya, sebuah model AI generatif memerlukan ribuan prosesor grafis (GPU) yang bekerja secara bersamaan untuk melatih model hingga mampu memahami miliaran parameter. Seluruh proses tersebut dijalankan di pusat data yang membutuhkan pendingin khusus serta pasokan listrik dalam jumlah besar.

Kondisi ini membuat pembangunan AI tidak bisa dilepaskan dari kesiapan infrastruktur nasional.

Indonesia memang telah mengalami perkembangan pesat dalam transformasi digital. Namun, pemerataan infrastruktur masih menjadi tantangan, terutama di luar kota-kota besar. Perbedaan kualitas jaringan internet, ketersediaan pusat data, hingga akses terhadap teknologi komputasi berpotensi menciptakan kesenjangan dalam pemanfaatan AI.

Di sisi lain, kebutuhan listrik untuk menopang pertumbuhan pusat data juga terus meningkat. Semakin besar model AI yang dikembangkan, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk mengoperasikan server dan sistem pendinginnya.

Hal ini menjelaskan mengapa isu kelistrikan kini mulai menjadi bagian penting dalam diskusi mengenai masa depan AI, sesuatu yang mungkin belum banyak disadari oleh masyarakat umum.

Mengapa AI Kini Tidak Lagi Sekadar Soal ChatGPT?

Salah satu perubahan terbesar dalam industri AI saat ini adalah bergesernya fokus pengembangan dari aplikasi menuju kemampuan komputasi.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menjelaskan bahwa persaingan AI global kini lebih banyak ditentukan oleh kemampuan suatu negara membangun infrastruktur komputasi dibanding sekadar menghadirkan aplikasi baru.

"Fokus pengembangan AI kini, lebih menitikberatkan pada peningkatan kapabilitas komputasional, yakni processing power yang dihasilkan GPU dan chip komputer, serta kapasitas listrik yang dibutuhkan untuk menopang data center," ujar Nezar dalam kesempatan yang sama.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa AI modern membutuhkan fondasi teknologi yang jauh lebih kompleks daripada sekadar perangkat lunak.

Jika sebelumnya inovasi AI lebih banyak diukur dari kemampuan aplikasi menjawab pertanyaan atau menghasilkan gambar, kini ukuran keberhasilannya juga ditentukan oleh kemampuan menyediakan infrastruktur yang mampu menjalankan model AI berskala besar.

Perubahan ini membawa konsekuensi besar bagi negara berkembang seperti Indonesia.

Tidak cukup hanya memperbanyak penggunaan AI di sektor bisnis atau pemerintahan. Indonesia juga perlu memastikan tersedianya infrastruktur digital yang mampu mendukung pengembangan AI dalam jangka panjang.

Indonesia Memiliki Peluang, tetapi Nilai Tambah Masih Banyak Dinikmati Negara Lain

Di tengah tantangan tersebut, Indonesia sebenarnya memiliki modal strategis yang tidak dimiliki semua negara.

Menurut Nezar Patria, Indonesia memiliki sumber daya alam yang menjadi bahan baku penting dalam pembuatan chip AI. Sayangnya, proses pengolahan bahan baku tersebut masih banyak dilakukan di luar negeri sehingga nilai tambah industri semikonduktor lebih banyak dinikmati negara lain.

Kondisi ini menjadi pengingat bahwa persaingan AI tidak hanya berlangsung di ruang digital, tetapi juga dalam rantai pasok industri global.

Negara yang mampu mengolah bahan mentah menjadi chip, memproduksi perangkat keras, hingga mengembangkan model AI sendiri akan memperoleh manfaat ekonomi yang jauh lebih besar dibanding negara yang hanya mengekspor bahan baku.

Dengan kata lain, masa depan AI Indonesia tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat masyarakat mengadopsi teknologi baru, tetapi juga oleh kemampuan membangun industri yang mampu menghasilkan inovasi dari hulu hingga hilir.

Pada titik inilah konsep kedaulatan AI (Sovereign AI) mulai menjadi semakin relevan. Bukan sekadar agar Indonesia memiliki teknologi sendiri, tetapi juga supaya data, inovasi, dan nilai ekonomi yang dihasilkan AI dapat memberikan manfaat lebih besar bagi kepentingan nasional.

Baca Juga: Beasiswa Garuda Antar Siswa Tangsel Kuliah di Kampus Teknologi Elite Korea

Baca Juga: Era Agentic AI Dimulai, Transaksi Keuangan Tak Lagi Selalu Dijalankan Manusia

Apa Itu Sovereign AI dan Mengapa Penting bagi Indonesia?

Salah satu istilah yang semakin sering muncul dalam diskusi mengenai kecerdasan buatan adalah Sovereign AI atau kedaulatan AI. Konsep ini tidak sekadar berbicara tentang kemampuan menciptakan aplikasi AI sendiri, melainkan kemampuan suatu negara mengendalikan seluruh ekosistem AI, mulai dari infrastruktur, data, talenta, hingga regulasi yang mengatur pemanfaatannya.

Nezar menegaskan bahwa Sovereign AI menjadi salah satu faktor penting untuk meningkatkan daya saing Indonesia.

"Sovereign AI menjadi kunci daya saing industri teknologi keuangan, yang mencakup infrastruktur digital, talenta digital, hingga tata kelola data."

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa AI bukan lagi sekadar isu teknologi, tetapi juga menyangkut kepentingan ekonomi dan kedaulatan digital.

Apabila sebagian besar layanan AI yang digunakan masyarakat dan industri bergantung pada platform asing, maka data, inovasi, hingga nilai ekonomi yang dihasilkan berpotensi lebih banyak mengalir ke luar negeri. Sebaliknya, negara yang mampu membangun ekosistem AI sendiri memiliki peluang lebih besar menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat industri nasional, sekaligus meningkatkan daya saing ekonomi digital.

Di sinilah Indonesia menghadapi tantangan besar. Meskipun memiliki pasar digital yang luas dan jumlah pengguna internet yang terus meningkat, pembangunan ekosistem AI masih membutuhkan investasi jangka panjang pada berbagai aspek, mulai dari infrastruktur hingga pengembangan talenta.

Regulasi Menjadi Pondasi Agar AI Berkembang Secara Bertanggung Jawab

Kemajuan teknologi yang sangat cepat sering kali melampaui kecepatan regulasi. Karena itu, pemerintah mulai menyiapkan berbagai kebijakan untuk memastikan perkembangan AI tetap berjalan secara aman dan bertanggung jawab.

Nezar Patria menyampaikan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital tengah membangun kerangka tata kelola AI melalui penyusunan Peraturan Presiden tentang Kecerdasan Artifisial dan Peta Jalan Nasional Kecerdasan Artifisial.

Langkah tersebut menjadi penting karena AI menyentuh banyak aspek kehidupan, mulai dari pelayanan publik, kesehatan, pendidikan, industri kreatif, hingga sektor keuangan. Tanpa aturan yang jelas, pemanfaatan AI berpotensi menimbulkan persoalan baru, seperti penyalahgunaan data pribadi, diskriminasi algoritma, maupun ketidakjelasan pihak yang bertanggung jawab ketika terjadi kesalahan.

Regulasi yang adaptif juga memberikan kepastian bagi pelaku industri. Perusahaan akan lebih percaya diri berinvestasi apabila memiliki pedoman yang jelas mengenai tata kelola data, keamanan sistem, dan perlindungan konsumen.

Mengapa Kepercayaan Publik Menjadi Tantangan Besar AI?

Selain infrastruktur dan regulasi, faktor lain yang tidak kalah penting adalah kepercayaan publik.

Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri menilai AI masih dipersepsikan sebagai sebuah black box, yakni sistem yang mampu menghasilkan keputusan, tetapi proses di baliknya sulit dipahami oleh masyarakat.

"Sisi kepercayaan publik terhadap AI masih menyerupai black box. Perlu ada pihak yang dapat menguji dan menjamin keandalan AI, serta peran pemerintah dalam membangun trust atas penerapannya secara nasional," papar Yose.

Pernyataan ini mencerminkan salah satu tantangan terbesar dalam perkembangan AI modern.

Banyak pengguna dapat memanfaatkan AI untuk membuat tulisan, menerjemahkan dokumen, atau menganalisis data. Namun, tidak semua orang memahami bagaimana AI menghasilkan jawaban tersebut atau sejauh mana hasilnya dapat dipercaya.

Dalam konteks layanan publik maupun jasa keuangan, persoalan ini menjadi semakin penting. Keputusan yang dihasilkan AI harus dapat dipertanggungjawabkan, terutama apabila berkaitan dengan persetujuan kredit, deteksi penipuan, atau pelayanan kepada masyarakat.

Karena itu, kepercayaan terhadap AI tidak cukup dibangun melalui kecanggihan teknologi. Transparansi, audit, dan tata kelola yang baik menjadi faktor yang sama pentingnya.

Ancaman Deepfake hingga Voice Cloning Semakin Nyata

Perkembangan AI juga membawa konsekuensi berupa munculnya berbagai modus kejahatan baru.

Teknologi seperti deepfake, voice cloning, dan phone cloning kini semakin mudah diakses. Pelaku kejahatan dapat memanfaatkan AI untuk meniru wajah maupun suara seseorang sehingga aksi penipuan menjadi jauh lebih meyakinkan dibanding beberapa tahun lalu.

Kondisi ini menjadi tantangan baru bagi regulator maupun industri.

Di sisi lain, teknologi AI justru juga dimanfaatkan untuk memperkuat sistem keamanan siber. Menurut Nezar Patria, industri keuangan mulai menggunakan agentic AI guna meningkatkan kemampuan mendeteksi sekaligus merespons serangan siber secara lebih cepat.

Fenomena ini menunjukkan bahwa AI memiliki dua sisi yang tidak dapat dipisahkan. Teknologi yang sama dapat menjadi alat untuk meningkatkan efisiensi sekaligus dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan apabila tidak diimbangi tata kelola yang memadai.

OJK Dorong AI yang Bertanggung Jawab di Industri Keuangan

Sektor jasa keuangan menjadi salah satu industri yang paling cepat mengadopsi AI. Mulai dari analisis risiko, layanan pelanggan, hingga deteksi transaksi mencurigakan kini semakin banyak dibantu oleh teknologi tersebut.

Namun, penggunaan AI harus tetap mengedepankan perlindungan konsumen.

Direktur Eksekutif Kelompok Spesialis Layanan Digital dan Keamanan Siber (KSLK) Bidang IAKD OJK Djoko Kurnijanto mengatakan masyarakat pada dasarnya menginginkan layanan yang lebih cepat, lebih murah, dan lebih baik.

"Harapannya siapapun yang menerapkan penggunaan AI mampu meningkatkan trust dan keandalan dengan menerapkan tata kelola yang baik, mitigasi risiko, perlindungan konsumen, keamanan data, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas tutur Djoko.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, OJK telah menerbitkan Panduan Kode Etika Kecerdasan Artifisial (AI) yang Bertanggung Jawab dan Tepercaya di Industri Teknologi Finansial. Panduan tersebut disusun berdasarkan masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan diharapkan menjadi acuan dalam penerapan AI di sektor keuangan.

Langkah ini menunjukkan bahwa perkembangan AI tidak hanya membutuhkan inovasi teknologi, tetapi juga standar etika yang mampu menjaga kepercayaan masyarakat.

AI Harus Bisa Dirasakan Seluruh Indonesia

Kesenjangan digital masih menjadi tantangan yang tidak bisa diabaikan.

Perwakilan Telkom Indonesia, Zuhed Nur, menekankan bahwa manfaat AI seharusnya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat di kota-kota besar.

"Telkom telah mengupayakan akses terhadap AI lebih mudah untuk masyarakat dengan menyediakan 9 AI center agar pengembangan AI dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia, meski pemerataan tetap menjadi tantangan di tengah pesatnya perkembangan teknologi."

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa pemerataan akses teknologi akan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan transformasi digital Indonesia.

Apabila pengembangan AI hanya terpusat di wilayah tertentu, kesenjangan ekonomi digital justru berpotensi semakin melebar.

Persaingan AI Sebenarnya Adalah Persaingan Membangun Ekosistem

Ada satu benang merah yang menghubungkan seluruh pandangan para narasumber dalam workshop ini.

Mereka tidak sedang membahas bagaimana membuat chatbot yang lebih pintar atau aplikasi AI yang lebih menarik. Yang menjadi perhatian justru adalah bagaimana Indonesia membangun fondasi agar mampu bersaing dalam jangka panjang.

Inilah perbedaan mendasar antara menjadi pengguna AI dan pemain AI.

Negara yang hanya mengonsumsi layanan AI memang tetap memperoleh manfaat berupa peningkatan produktivitas. Namun, keuntungan ekonomi terbesar justru dinikmati oleh negara yang mengembangkan chip, membangun pusat data, memiliki model AI sendiri, serta menguasai infrastruktur komputasi.

Karena itu, investasi pada listrik, data center, talenta digital, riset semikonduktor, dan regulasi bukanlah biaya semata, melainkan modal untuk membangun daya saing ekonomi digital di masa depan.

Simulasi Sederhana: Dua Negara, Dua Hasil Berbeda

Bayangkan terdapat dua negara dengan jumlah pengguna AI yang sama banyak.

Negara pertama memiliki data center sendiri, memproduksi sebagian chip yang dibutuhkan, memiliki ribuan talenta AI, serta aturan yang jelas mengenai tata kelola data.

Sementara itu, negara kedua hanya menggunakan layanan AI dari perusahaan asing tanpa membangun infrastruktur domestik.

Dalam jangka pendek, kedua negara mungkin sama-sama merasakan manfaat AI.

Namun dalam jangka panjang, negara pertama akan memperoleh nilai tambah yang jauh lebih besar melalui investasi, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kemampuan riset, hingga tumbuhnya industri teknologi lokal. Sebaliknya, negara kedua akan lebih bergantung pada teknologi dari luar dan memiliki ruang inovasi yang lebih terbatas.

Ilustrasi ini memperlihatkan bahwa kesiapan AI tidak hanya diukur dari seberapa sering masyarakat menggunakan teknologi tersebut, tetapi juga dari kemampuan negara membangun ekosistem yang menopangnya.

Mengapa Isu Ini Penting bagi Masyarakat?

Perkembangan AI akan memengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan.

Bagi dunia kerja, AI akan mengubah kebutuhan keterampilan sehingga kemampuan digital menjadi semakin penting.

Bagi pelaku usaha, AI membuka peluang meningkatkan efisiensi operasional dan menghadirkan layanan yang lebih personal.

Bagi pemerintah, AI dapat mempercepat pelayanan publik, tetapi juga menuntut tata kelola yang transparan dan akuntabel.

Sementara bagi masyarakat, meningkatnya ancaman deepfake, penipuan digital, dan penyalahgunaan data pribadi membuat literasi digital menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.

Dengan kata lain, kesiapan AI bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau perusahaan teknologi. Seluruh pemangku kepentingan perlu berkolaborasi agar transformasi digital berjalan secara inklusif, aman, dan memberikan manfaat yang merata.

Penutup

Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi salah satu kekuatan AI di kawasan Asia Tenggara. Pasar digital yang terus berkembang, jumlah pengguna internet yang besar, serta ketersediaan sumber daya alam strategis merupakan modal yang tidak dimiliki semua negara.

Namun, seperti yang disampaikan para narasumber dalam workshop IFSoc dan CSIS, peluang tersebut hanya dapat diwujudkan apabila Indonesia mampu memperkuat fondasi ekosistem AI, mulai dari infrastruktur digital, kapasitas komputasi, pasokan listrik, regulasi, talenta, hingga tata kelola yang mampu membangun kepercayaan publik.

Pada akhirnya, persaingan AI bukan sekadar tentang siapa yang paling cepat menggunakan teknologi baru, melainkan siapa yang mampu membangun fondasi paling kokoh untuk menciptakan inovasi dan nilai tambah ekonomi dalam jangka panjang.

Pantau terus perkembangan kebijakan dan inovasi AI di Indonesia, karena keputusan yang diambil hari ini akan sangat menentukan posisi Indonesia dalam peta persaingan ekonomi digital global di masa depan.

Baca Juga: Penguatan Fundamental hingga Adopsi Teknologi Jadi Penentu Daya Saing Industri Fintech Indonesia

Baca Juga: OKX Perkenalkan Agent TradeKit, Perangkat AI Open-Source untuk Perdagangan Kripto Otomatis

FAQ

Apakah Indonesia sudah siap menghadapi era AI?

Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan AI, tetapi kesiapannya masih dalam tahap awal. Tantangan utama meliputi infrastruktur digital yang belum merata, keterbatasan kapasitas komputasi, kebutuhan listrik untuk data center, regulasi yang terus disempurnakan, serta pengembangan talenta digital.

Apa yang dimaksud dengan Sovereign AI?

Sovereign AI adalah konsep kedaulatan kecerdasan buatan, yaitu kemampuan suatu negara mengembangkan dan mengelola ekosistem AI secara mandiri, termasuk infrastruktur, data, talenta, regulasi, dan tata kelola sehingga manfaat ekonomi dan keamanan digital dapat dinikmati di dalam negeri.

Mengapa GPU dan data center penting dalam pengembangan AI?

Model AI modern membutuhkan daya komputasi yang sangat besar. GPU digunakan untuk memproses pelatihan dan inferensi AI, sedangkan data center menjadi tempat penyimpanan dan pengolahan data. Tanpa infrastruktur tersebut, pengembangan AI berskala besar akan sulit dilakukan.

Apa tantangan terbesar AI di Indonesia?

Tantangan terbesar meliputi pemerataan infrastruktur digital, pembangunan pusat data, pasokan listrik yang memadai, pengembangan talenta AI, regulasi yang adaptif, perlindungan data pribadi, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan AI.

Bagaimana pemerintah mendukung pengembangan AI di Indonesia?

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital tengah menyiapkan Peraturan Presiden tentang Kecerdasan Artifisial dan Peta Jalan Nasional AI. Selain itu, OJK telah menerbitkan panduan etika AI untuk industri teknologi finansial guna mendorong penggunaan AI yang bertanggung jawab.

Apa risiko jika Indonesia terlambat membangun ekosistem AI?

Jika terlambat membangun ekosistem AI, Indonesia berpotensi hanya menjadi pengguna teknologi dari luar negeri. Akibatnya, nilai tambah ekonomi, inovasi, investasi, serta pengembangan industri strategis lebih banyak dinikmati oleh negara lain.