MTI Dorong Integrasi Sistem dan Peningkatan Infrastruktur Perkerataapian Usai Kecelakaan di Bekasi Timur

AKURAT.CO Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendorong percepatan pembangunan jalur rel ganda tambahan (double-double track) pada lintas padat Bekasi–Cikarang.

Hal ini dilakukan sebagai langkah krusial meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api dan memitigasi insiden commuter line (KRL) dengan kereta api jarak jauh Argo Bromo Anggrek relasi Gambir–Surabaya Pasar Turi di kawasan Stasiun Bekasi Timur pada Senin (27/4/2026) malam.

Ketua Forum Perkeretaapian MTI, Deddy Herlambang menyebut tingginya kepadatan lalu lintas kereta di jalur tersebut menuntut adanya pemisahan jalur operasional antara KRL dan kereta api jarak jauh melalui kebijakan segregasi lintasan (track segregation policy).

Baca Juga: Bos Jasa Raharja: Santunan Korban Kecelakaan Kereta Api di Bekasi Timur Capai Rp1,26 Miliar

“Segera dilanjutkan dibangun double-double track dari Bekasi ke Cikarang untuk pemisah perjalanan (Track Segregation Policy) KRL dan Kereta Api antar kota, sehingga terjamin keselamatan perjalanan Kereta Api,” kata Deddy dalam siaran pers yang diterima Akurat.co, Selasa (28/4/2026).

Selain infrastruktur, Deddy juga menyoroti pentingnya evaluasi terhadap sistem Pengendali Perjalanan Kereta Api Terpusat (PPKT).

Dedy menilai perlu dilakukan audit menyeluruh untuk memastikan sistem pemantauan dan pengaturan lalu lintas kereta berbasis layar dan panel kendali berjalan optimal, khususnya di lintas Bekasi–Cikarang.

Lebih jauh, Deddy menekankan urgensi penerapan sistem manajemen keselamatan terpadu atau Railway Safety Management System (RSMS).

Sistem ini mencakup identifikasi risiko, pengendalian bahaya, monitoring keselamatan, serta peningkatan berkelanjutan yang menjadi mandat dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.

Deddy juga menegaskan perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana perkeretaapian nasional yang terintegrasi, termasuk penguatan koordinasi antara regulator, yakni Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, dan operator seperti PT Kereta Api Indonesia (Persero).

“Integrasi positif kedua Lembaga tersebut adalah mutlak dan mendasar untuk pemeriksaan dan perawatan prasarana perkeretaapian milik negara,” ujarnya.

Keselamatan Transportasi Bukan Beban, Tapi Investasi

Dihubungi Akurat secara terpisah, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat MTI, Djoko Setijowarno menegaskan bahwa keselamatan transportasi harus dipandang sebagai investasi jangka panjang, bukan sekadar beban biaya.

Menurut Djoko, pembangunan sektor perkeretaapian tidak cukup hanya berfokus pada ekspansi infrastruktur, tetapi juga harus diimbangi dengan perhatian serius terhadap aspek keselamatan.

“Keselamatan transportasi adalah investasi jangka panjang bukan beban biaya (cost). Perkeretaapian tidak sekadar membangun, keselamatan jangan dilupakan,” ucapnya.

Djoko juga mengingatkan agar alokasi anggaran untuk keselamatan transportasi tidak dikurangi, meskipun pemerintah tengah mendorong berbagai program prioritas lainnya.

“Silakan anggaran MBG dan Kopdes sebesar-besarnya, namun jangan dikurangi atau dipangkas anggaran keselamatan transportasi,” tambah Djoko.

Presiden Beri Anggaran 4 Triliun

Presiden Prabowo menyiapkan anggaran sebesar Rp4 triliun guna membenahi keamanan infrastruktur perkeretaapian nasional menyusul kecelakaan kereta api di stasiun Bekasi Timur.

Nantinya, akan dibangun flyover di wilayah Bekasi guna mengurangi risiko kecelakaan, mengingat tingginya kepadatan lalu lintas di kawasan tersebut.

“Pemerintah daerah Bekasi telah mengajukan dibuat flyover, karena Bekasi ini juga padat ya, dan keperluan kereta api itu sangat penting, sangat-sangat mendesak, jadi saya sudah setujui segera dibangun flyover langsung oleh bantuan Presiden,” ungkap Presiden usai menjenguk langsung para korban yang dirawat di RSUD Kota Bekasi, Selasa (28/4/2026).