Pemerintah Siapkan 10.300 Bedah Rumah untuk Warga Jakarta

AKURAT.CO Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) meningkatkan alokasi Program Bedah Rumah di DKI Jakarta menjadi 10.300 unit pada 2026.

Jumlah tersebut melonjak dibandingkan alokasi pada 2025 yang tercatat sebanyak 158 unit.

Menteri PKP, Maruarar Sirait bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian meninjau lokasi usulan dan pelaksanaan Program Bedah Rumah di Kelurahan Bukit Duri, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pada Sabtu (5/9/2026).

Peninjauan dilakukan untuk melihat kondisi calon penerima bantuan sekaligus memastikan kesiapan pelaksanaan program di lapangan.

Dari total 10.300 unit tersebut, sebanyak 10.000 unit dialokasikan untuk kawasan perkotaan dan 300 unit untuk wilayah pesisir.

Baca Juga: Kementerian PKP Bidik 315 Ribu Unit Bedah Rumah di 2027, Anggaran Tembus Rp8,67 Triliun

Bantuan itu tersebar di enam wilayah administrasi DKI Jakarta.

Dengan rincian, Jakarta Utara mendapat alokasi 2.000 unit, Jakarta Pusat 2.000 unit, Jakarta Timur 2.000 unit, Jakarta Barat 2.000 unit, Kepulauan Seribu sebanyak 300 unit.

Khusus Jakarta Selatan, sebanyak 2.000 unit bantuan Bedah Rumah tersebar di 10 kecamatan dan 45 kelurahan. Kecamatan Tebet menjadi salah satu wilayah dengan alokasi yang cukup besar, yakni 759 unit.

Usulan calon penerima bantuan berasal dari Pemerintah Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dalam kunjungan ke Bukit Duri, Maruarar dan Tito berdiskusi dengan tiga calon penerima bantuan, yakni Nurhayati, Santi, dan Lukman.

Salah satu calon penerima, Santi, tinggal bersama enam anggota keluarganya di rumah berukuran sekitar 16 meter persegi. Santi sehari-hari bekerja sebagai pegawai salon dengan penghasilan sekitar Rp500 ribu per bulan.

Rumah yang ditempati Santi berada dalam kondisi tidak layak. Struktur bangunan belum dilengkapi kolom dan ring balok yang memadai. Rangka atap juga dilaporkan dalam kondisi rapuh.

Selain itu, lantai rumah masih berupa tanah. Penutup atap berbahan asbes mengalami kerusakan berat dan bocor ketika hujan. Kondisi sanitasi dan penghawaan rumah juga belum memadai.

Pekerjaan perbaikan rumah tersebut dijadwalkan mulai 25 September 2026 dan ditargetkan rampung pada 1 Desember 2026.

Lebih lanjut Maruarar mengatakan pemerintah terus mempercepat penanganan rumah tidak layak huni, termasuk di kawasan perkotaan seperti Jakarta.

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, disebutkan masih terdapat sekitar 823 ribu rumah tidak layak huni di Jakarta. Sementara itu, backlog kelayakhunian di Jakarta Selatan diperkirakan mencapai sekitar 141 ribu rumah.

"Saya sudah berdiskusi dengan Pak Gubernur dan negara harus hadir untuk daerah yang kumuh dan membutuhkan bedah rumah. Saya Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman memutuskan 848 rumah diperbaiki di sini dan dalam waktu satu minggu sudah siap datanya yang tentunya sesuai aturan," kata Maruarar.

Baca Juga: Anggaran Kementerian PKP Baru Terserap 36 Persen, Ara Bidik Capaian 97 Persen

Maruarar juga meminta program Bedah Rumah terus disosialisasikan kepada masyarakat. Menurutnya, masyarakat perlu mengetahui mekanisme dan sasaran program agar bantuan dapat menjangkau warga yang membutuhkan.

"Program Bedah Rumah harus terus disosialisasikan agar seluruh rakyat mengetahui. Dengan demikian, pemerataan bantuan dapat dilakukan dan masyarakat juga dapat ikut mengawasi pelaksanaannya," ujarnya.

Kementerian PKP juga mensosialisasikan sejumlah kemudahan dalam pelaksanaan Program Bedah Rumah melalui Peraturan Menteri PKP Nomor 6 Tahun 2026.

Penyederhanaan ketentuan tersebut ditujukan untuk mempercepat pelaksanaan bantuan di lapangan. Meski demikian, pelaksanaan program tetap diarahkan untuk menjaga ketepatan sasaran, transparansi, dan tata kelola.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan melakukan kajian terhadap legalitas lahan yang menjadi lokasi program. Langkah tersebut diperlukan agar pelaksanaan perbaikan rumah dapat berjalan tanpa persoalan terkait status lahan.

Selain meninjau calon penerima, kegiatan di Bukit Duri juga mencakup pelaksanaan Pemilihan Toko Terbuka (PTT) untuk pengadaan bahan bangunan.

Mekanisme tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan proses pengadaan material dilakukan secara transparan dan efisien.

Dari pelaksanaan PTT, pemerintah mencatat efisiensi anggaran sekitar 2,25% atau senilai Rp3.082.600. Dana hasil efisiensi tersebut akan dimanfaatkan kembali untuk membantu penerima bantuan.

Mendagri Tito Karnavian mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap persoalan rumah tidak layak huni di Jakarta.

"Presiden Prabowo sudah membuat program luar biasa yakni 400.000 bedah rumah seluruh Indonesia. Menteri PKP memberikan atensi khusus untuk Jakarta, khususnya di daerah yang benar-benar membutuhkan dan Pak Ara sudah memberikan kemudahan terkait persyaratannya," kata Tito.

Menurut Tito, koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi faktor penting agar program perbaikan rumah dapat menyasar masyarakat yang membutuhkan.