Huntap Penyintas Bencana Dikebut, Menteri Ara: Rakyat Tak Boleh Menunggu Lama

AKURAT.CO Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menargetkan percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) bagi penyintas bencana di wilayah Sumatera.

Pembangunan huntap tersebut akan dibiayai melalui dana Corporate Social Responsibility (CSR) dan ditargetkan mulai dilakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking pada pekan ini.

Maruarar menegaskan percepatan pembangunan menjadi prioritas agar masyarakat terdampak bencana tidak menunggu terlalu lama untuk kembali memiliki tempat tinggal yang aman dan layak.

Menurutnya, kehadiran negara harus segera dirasakan oleh warga yang kehilangan hunian akibat bencana alam.

“Saya ingin minggu ini dilakukan groundbreaking. Rakyat tidak boleh menunggu terlalu lama. Kita ingin mereka segera bangkit dan kembali memiliki tempat tinggal yang layak,” kata Ara di Jakarta, Rabu (17/12/2025).

Pada tahap awal, pembangunan huntap akan difokuskan di Provinsi Sumatera Utara. Ara menjelaskan, daerah tersebut dipilih karena kesiapan lahan dinilai sudah memadai sehingga proses pembangunan dapat segera dimulai tanpa kendala administratif yang berarti.

Adapun lokasi awal pembangunan meliputi Kabupaten Tapanuli Utara dengan rencana 103 unit rumah, Kota Sibolga sebanyak 200 unit rumah, serta Kabupaten Tapanuli Tengah dengan 100 unit rumah.

Pembangunan di wilayah-wilayah tersebut diharapkan menjadi contoh percepatan penanganan pascabencana berbasis kolaborasi.

Selain Sumatera Utara, Kementerian PKP juga menyiapkan pembangunan huntap di Provinsi Aceh dan Sumatera Barat.

Ara meminta pemerintah daerah di kedua provinsi tersebut segera menyiapkan lahan agar pembangunan dapat dilakukan secara simultan dan tidak terhambat persoalan perizinan.

Secara keseluruhan, pemerintah merencanakan pembangunan sebanyak 2.603 unit hunian tetap yang seluruhnya bersumber dari dana CSR, tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Skema ini dinilai sebagai bentuk gotong royong lintas sektor dalam penanganan bencana.

Dari total 2.603 unit tersebut, sebanyak 2.500 unit akan dibangun melalui dukungan Yayasan Buddha Tzu Chi. Sementara itu, 103 unit rumah lainnya merupakan inisiatif langsung dari Maruarar Sirait sebagai bagian dari komitmen percepatan pemulihan pascabencana.

Rencana alokasi huntap CSR tersebut mencakup tiga provinsi, yakni Aceh sebanyak 1.000 unit rumah, Sumatera Utara 1.003 unit rumah, dan Sumatera Barat sebanyak 600 unit rumah.

Pemerintah berharap distribusi tersebut dapat menjawab kebutuhan mendesak masyarakat terdampak di masing-masing wilayah.

Untuk memastikan pembangunan berjalan cepat dan akuntabel, Ara menyampaikan bahwa Kementerian Hukum dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah menyatakan komitmen untuk memberikan pendampingan dari sisi hukum dan pengawasan.

Dukungan lintas kementerian juga datang dari Kementerian Dalam Negeri yang akan membantu koordinasi dengan pemerintah daerah, serta Kementerian Agama yang berperan dalam penguatan aspek sosial dan kemasyarakatan di wilayah terdampak.

Ara menegaskan, percepatan penanganan pascabencana merupakan arahan langsung Presiden Republik Indonesia. Presiden, kata dia, menekankan pentingnya kehadiran negara secara nyata dan cepat dalam membantu masyarakat yang terdampak bencana alam.

“Dalam situasi bencana seperti ini, negara tidak boleh lambat. Arahan Presiden jelas, negara harus hadir, bertindak cepat, dan memastikan rakyat kembali memiliki hunian yang layak. Jika ada aturan yang menghambat, maka harus segera disesuaikan,” ujar Ara.