Jaga Yield dan Rupiah, Menkeu Siapkan Buyback SBN

Andi Syafriadi | 6 Mei 2026, 18:55 WIB

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa (AKURAT.CO/ANDOY)

AKURAT.CO Rencana pemerintah mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau bond stabilization fund menjadi salah satu langkah strategis untuk meredam kenaikan imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan, instrumen tersebut akan digunakan untuk melakukan pembelian kembali (buyback) SBN di pasar sekunder, terutama ketika terjadi tekanan jual dari investor.

“Di pemerintah, saya punya bond stabilization fund sendiri yang ada beberapa pihak. Kita juga bisa mencukupi dengan dana sendiri untuk sementara,” ujar Purbaya di Jakarta, Rabu.

Langkah buyback ini bertujuan menahan kenaikan yield SBN yang dalam beberapa bulan terakhir menunjukkan tren meningkat. Kenaikan yield tersebut berpotensi memicu kerugian bagi investor, terutama investor asing, akibat penurunan harga obligasi di pasar sekunder.

Secara mekanisme, ketika pemerintah membeli kembali SBN di pasar, permintaan terhadap surat utang meningkat. Kondisi ini akan mendorong harga obligasi naik dan secara otomatis menekan yield agar kembali stabil.

Purbaya mengungkapkan, sejak awal tahun 2026, yield SBN mengalami kenaikan cukup signifikan. Setelah sempat berada di kisaran 5,9%, imbal hasil surat utang pemerintah terus meningkat hingga mencapai 6,7%.

Angka tersebut mendekati asumsi makro dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang juga dipatok di level 6,7%. Namun, tren kenaikan yang terjadi dalam waktu relatif cepat menjadi perhatian pemerintah karena dapat memengaruhi persepsi risiko investor terhadap pasar keuangan domestik.

Dalam konteks global, kenaikan yield SBN juga tidak terlepas dari tekanan eksternal, seperti pengetatan likuiditas global dan meningkatnya ketidakpastian geopolitik. Kondisi tersebut mendorong investor global untuk mengalihkan portofolio ke instrumen yang dianggap lebih aman, sehingga memicu arus keluar dana dari pasar obligasi negara berkembang, termasuk Indonesia.

Di tengah situasi tersebut, stabilitas pasar obligasi menjadi penting karena memiliki keterkaitan erat dengan nilai tukar rupiah. Ketika investor asing menjual SBN, tekanan terhadap rupiah meningkat seiring keluarnya aliran modal.

Karena itu, intervensi melalui buyback SBN dipandang sebagai salah satu cara untuk menjaga kepercayaan investor dan mengurangi volatilitas pasar.

Purbaya menegaskan bahwa dana stabilisasi obligasi yang akan digunakan bukanlah instrumen baru. Dana tersebut sebenarnya sudah dimiliki Kementerian Keuangan, namun belum pernah dioperasikan secara aktif.

“Bukan hal yang baru, tapi tidak pernah dijalani. Artinya ada, tapi tidak aktif. Sekarang akan diaktifkan kembali,” ujarnya.

Meski demikian, skema yang digunakan disebut berbeda dengan bond stabilization framework yang berada di bawah koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan. Pemerintah menyiapkan pendekatan tersendiri yang lebih fleksibel dalam merespons dinamika pasar.

Terkait sumber pendanaan, pemerintah menyatakan dana dapat berasal dari berbagai pos anggaran, meski belum dirinci secara spesifik. Hal ini menunjukkan bahwa ruang fiskal masih digunakan secara selektif untuk menjaga stabilitas pasar keuangan.

Selain itu, pemerintah juga akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang memiliki mandat menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Sinergi kebijakan fiskal dan moneter menjadi kunci dalam merespons tekanan pasar yang bersifat jangka pendek maupun struktural.

Langkah aktivasi bond stabilization fund ini menegaskan bahwa pemerintah tidak hanya mengandalkan instrumen moneter, tetapi juga memanfaatkan kebijakan fiskal untuk menjaga stabilitas sistem keuangan.