Waspadai Konflik Timur Tengah, KSSK: APBN Siap Jadi Peredam

AKURAT.CO Pemerintah melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mewaspadai meningkatnya ketidakpastian ekonomi global akibat eskalasi konflik di Timur Tengah yang mulai menekan volatilitas pasar keuangan dunia dan harga energi.

Di tengah kondisi tersebut, pemerintah menegaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tetap menjadi instrumen utama untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, hasil asesmen KSSK menunjukkan kondisi fiskal dan sektor keuangan nasional masih berada dalam kondisi terjaga sepanjang 2021 hingga 2026.

Baca Juga: Dirjen Bea Cukai Terseret Kasus Dugaan Suap, Ini Kata Purbaya

“Di hasil asesmen, KSSK menunjukkan bahwa kondisi fiskal, moneter, dan struktur keuangan selama 2021-2026 tetap dalam kondisi terjaga di tengah meningkatnya volatilitas pasar keuangan global seiring eskalasi konflik Timur Tengah,” ujar Purbaya dalam konferensi pers KSSK di Jakarta, Kamis (7/5/2026).

Menurut Purbaya, dinamika konflik Timur Tengah hingga April 2026 masih menjadi faktor utama yang memengaruhi pergerakan pasar keuangan global, terutama terkait tekanan terhadap harga energi dunia. Kondisi itu dinilai berpotensi memicu ketidakpastian baru terhadap aliran modal, inflasi global, hingga stabilitas nilai tukar di negara berkembang termasuk Indonesia.

“KSSK akan terus mencermati dan melakukan asesmen forward-looking atas kinerja perekonomian dan sektor keuangan terkini seiring risiko ketidakpastian ekonomi global yang meningkat,” kata Purbaya.

Dirinya menambahkan, koordinasi antarlembaga akan diperkuat untuk melakukan mitigasi risiko secara cepat dan terukur, termasuk bersama kementerian dan lembaga terkait lainnya.

Pertumbuhan Ekonomi 5,61% Jadi Modal Awal

Di tengah tekanan global, pemerintah menilai kinerja ekonomi domestik masih menunjukkan daya tahan yang kuat. Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2026 mencapai 5,61% secara tahunan (year on year/yoy).

Angka tersebut lebih tinggi dibanding pertumbuhan kuartal I-2025 yang berada di level 5,11% yoy sekaligus melampaui sebagian ekspektasi pasar.

“Untuk ekonomi domestik, kita lihat kuartal pertama pertumbuhan cukup bagus, 5,61 persen. Tapi kita akan melihat seperti apa di kuartal kedua tahun ini,” ujar Purbaya.

Baca Juga: Menkeu Purbaya: Coretax Ubah Struktur Pelaporan Pajak

Meski demikian, pemerintah mengakui tekanan eksternal masih menjadi tantangan utama pada semester II-2026. Kenaikan harga minyak mentah global akibat konflik geopolitik dinilai dapat meningkatkan tekanan terhadap subsidi energi dan inflasi domestik.

Karena itu, pemerintah disebut masih akan memberikan stimulus tambahan untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan investasi.

“Kita waspadai semua kendala yang mungkin timbul dan pemerintah juga akan masih memberikan stimulus tambahan ke perekonomian di kuartal kedua tahun 2026 ini,” katanya.

Arah baru yang mulai didorong pemerintah adalah pendekatan “war room investasi” di tengah gejolak global. Presiden Prabowo Subianto diketahui telah membentuk Satuan Tugas Percepatan Program Pemerintah untuk Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi (Satgas P3M-PPE).

Satgas ini dibentuk untuk mempercepat penyelesaian hambatan investasi dan proyek strategis nasional yang selama ini tersendat akibat persoalan perizinan lintas kementerian.

Purbaya mengungkapkan satgas tersebut bahkan menghadirkan layanan penanganan hambatan investasi selama 24 jam penuh.

“Satgas menghadirkan layanan penanganan bottleneck 24 jam untuk menyelesaikan hambatan perizinan dan investasi secara cepat, transparan, dan akuntabel,” ujarnya.

Hingga akhir April 2026, satgas tercatat telah menggelar delapan sidang lintas sektor untuk menyelesaikan sejumlah proyek strategis. Beberapa di antaranya mencakup proyek LNG Abadi Masela, kawasan ekonomi khusus (KEK), sertifikasi industri, perizinan apotek, hingga proyek geothermal.

Tidak hanya itu saja, pemerintah juga menegaskan APBN kembali diposisikan sebagai shock absorber atau peredam gejolak ekonomi global, seperti yang dilakukan saat pandemi COVID-19 dan krisis energi beberapa tahun terakhir.

Belanja negara disebut tetap diarahkan untuk menjaga konsumsi rumah tangga dan permintaan domestik melalui berbagai program sosial serta belanja produktif pemerintah.

“APBN juga kita gunakan sebagai shock absorber terhadap gejolak harga minyak dunia dan perekonomian dunia sehingga ekonomi kita masih tumbuh dengan baik di kuartal pertama tahun ini,” kata Purbaya.

Beberapa faktor yang menopang belanja pemerintah antara lain pencairan tunjangan hari raya (THR) ASN dan TNI-Polri, program makan bergizi gratis, bantuan sosial kartu sembako, hingga bantuan iuran jaminan kesehatan nasional.

Selain itu, pemerintah juga mengoptimalkan belanja modal untuk pembangunan jalan, irigasi, jaringan infrastruktur, serta pengadaan alat dan mesin guna menjaga aktivitas ekonomi nasional.

Strategi tersebut dinilai penting mengingat konsumsi rumah tangga masih menjadi kontributor terbesar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dengan porsi di atas 50%.

Pemerintah sendiri tetap mempertahankan target pertumbuhan ekonomi 2026 di kisaran 5,2%-5,8%, dengan optimisme pertumbuhan dapat mendekati 6% jika investasi dan konsumsi domestik terus terjaga.

“Kalau kita lihat di APBN targetnya 6,4 persen. Kita akan dorong terus ke atas, mudah-mudahan bisa mendekati 6 persen sampai akhir tahun ini,” tegas Purbaya.