Aset Bank Syariah Tembus Rp1.061 Triliun, OJK Siapkan BUS Baru

AKURAT.CO Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan satu bank umum syariah (BUS) baru hasil proses spin off ditargetkan terbentuk pada 2026.

Langkah ini dilakukan untuk memperkuat struktur industri perbankan syariah nasional, khususnya pada kelompok Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) 2.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, mengatakan BUS baru tersebut diharapkan dapat memperdalam kapasitas industri syariah nasional yang saat ini masih didominasi beberapa pemain besar.

“BUS baru hasil spin off diharapkan dapat memperkuat struktur industri perbankan syariah nasional pada kelompok KBMI 2,” kata Dian dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (17/5/2026).

Baca Juga: OJK: Pasar Modal Jadi Kunci Pembiayaan Ekonomi Nasional

Saat ini industri perbankan syariah telah memiliki tiga bank syariah besar yang berada di kelompok KBMI 2 dan KBMI 3. Adapun bank dalam KBMI 2 memiliki modal inti lebih dari Rp6 triliun hingga Rp14 triliun, sedangkan KBMI 3 berada pada kisaran modal inti Rp14 triliun sampai Rp70 triliun.

Di saat bersamaan, OJK juga terus mendorong konsolidasi industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Syariah.

Sebanyak 21 BPR dan BPR Syariah saat ini tengah menjalani proses penggabungan usaha yang ditargetkan menghasilkan sembilan BPR Syariah dengan struktur lebih kuat dan efisien.

Menurut Dian, langkah tersebut merupakan bagian dari implementasi pilar pertama dalam Roadmap Pengembangan dan Penguatan Perbankan Syariah Indonesia (RP3SI), yakni penguatan struktur dan ketahanan industri.

Data OJK menunjukkan industri perbankan syariah masih mencatatkan pertumbuhan dua digit hingga Maret 2026. Total aset perbankan syariah tercatat mencapai Rp1.061,61 triliun atau tumbuh 10,49% secara tahunan (year on year/yoy).

Sementara itu, pembiayaan perbankan syariah tumbuh 9,82% yoy menjadi Rp716,40 triliun. Angka ini tercatat lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan pembiayaan industri perbankan nasional secara umum.

Dari sisi penghimpunan dana, dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah naik 11,14% yoy menjadi Rp811,76 triliun.

Rasio financing to deposit ratio (FDR) juga meningkat hingga 87,65%, mencerminkan fungsi intermediasi bank syariah yang semakin agresif dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor riil.

Baca Juga: OJK: Konflik AS-Iran-Israel Guncang Investor Emerging Market

“Kinerja industri tetap terjaga dengan kualitas pembiayaan yang baik,” ujar Dian.

Hal itu tercermin dari rasio non performing financing (NPF) gross sebesar 2,28% dan NPF net 0,87%, yang masih berada dalam level terkendali.

Di sisi lain, perbankan syariah juga terus diperluas untuk mendukung pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hingga Maret 2026, total pembiayaan UMKM yang disalurkan industri perbankan syariah mencapai Rp217,86 triliun.

Langkah spin off BUS kembali menjadi perhatian regulator setelah sebelumnya pemerintah dan OJK mendorong pemisahan unit usaha syariah (UUS) dari bank induk konvensional guna memperbesar skala industri syariah nasional.

Kebijakan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yang memberi ruang lebih luas terhadap penguatan kelembagaan bank syariah.

Dalam beberapa tahun terakhir, industri bank syariah memang mengalami perubahan struktur cukup besar, terutama setelah merger tiga bank syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia pada 2021.

Konsolidasi tersebut mendorong peningkatan pangsa pasar perbankan syariah nasional yang kini terus tumbuh di atas rata-rata industri.

Selain penguatan struktur, OJK juga mendorong diferensiasi produk syariah agar industri tidak hanya bergantung pada pembiayaan konsumtif.

OJK telah menerbitkan sembilan pedoman produk perbankan syariah serta menerbitkan POJK Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Produk Investasi Perbankan Syariah.

Regulator juga membentuk Komite Pengembangan Keuangan Syariah (KPKS) pada 2025 untuk mempercepat pengembangan inovasi keuangan syariah nasional.

Saat ini KPKS telah mengeluarkan sejumlah rekomendasi strategis, mulai dari penyesuaian rasio utang berbasis bunga pada Daftar Efek Syariah hingga penerbitan Fatwa Nomor 166/DSN-MUI/II/2026 terkait kegiatan usaha bulion.

OJK mencatat pengembangan produk khas syariah mulai menunjukkan pertumbuhan. Salah satunya melalui implementasi Cash Waqf Linked Deposit (CWLD).

Program CWLD saat ini telah dijalankan oleh sembilan BUS, tiga unit usaha syariah (UUS), dan sembilan BPR Syariah dengan total nilai proyek mencapai Rp907,73 juta dan penghimpunan dana sebesar Rp22,76 miliar.

Selain itu, produk Shariah Restricted Investment Account (SRIA) juga mulai diimplementasikan oleh satu BUS dan satu UUS dengan total nominal piloting mencapai Rp1,35 triliun.

Pengembangan instrumen tersebut dinilai penting karena menunjukkan arah transformasi industri syariah dari sekadar layanan perbankan konvensional berbasis akad menuju ekosistem investasi dan pembiayaan sosial berbasis syariah.

Pembentukan BUS baru dinilai dapat memperluas kompetisi di industri perbankan syariah, terutama di segmen pembiayaan UMKM dan sektor riil.

Dengan aset industri yang sudah menembus Rp1.000 triliun, kehadiran pemain baru di kelompok KBMI 2 juga diperkirakan memperkuat penetrasi layanan syariah di daerah serta meningkatkan efisiensi industri melalui konsolidasi.

Di sisi lain, penguatan struktur bank syariah menjadi penting di tengah tren pertumbuhan ekonomi syariah nasional yang terus meningkat, termasuk meningkatnya permintaan produk investasi dan pembiayaan berbasis prinsip syariah.

OJK menyatakan akan terus melanjutkan agenda penguatan industri melalui konsolidasi, pengembangan produk, dan perluasan pembiayaan sektor produktif guna memperbesar kontribusi perbankan syariah terhadap perekonomian nasional.