Ekonom Sebut Trust Deficit Tekan Rupiah dan Pasar Modal, Kok Bisa?

AKURAT.CO Perekonomian Indonesia saat ini bukan semata tertuju kepada pelemahan rupiah atau tekanan di pasar saham saja, melainkan defisit kepercayaan (Trust Deficit) yang dinilai semakin membesar di mata investor dan komunitas ekonomi global.

Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Ekonomi Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin dalam agenda UU P2SK: Merusak Institusi, Membuat Mesin Pencuci Uang Kotor, Rabu (24/6/2026).

Wijayanto dalam paparannya menilai tekanan terhadap rupiah, keluarnya dana asing dari pasar modal, hingga meningkatnya kehati-hatian investor tidak bisa dilepaskan dari persepsi terhadap kredibilitas kebijakan dan kualitas tata kelola ekonomi nasional.

Apalagi di tengah perlambatan ekonomi global dan ketidakpastian pasar saat ini, tambah Wijayanto, kepercayaan menjadi modal yang sama pentingnya dengan indikator makroekonomi.

“Saat ini Indonesia tengah menghadapi defisit trust dari dunia internasional. Terdapat pertanyaan-pertanyaan dari para ekonom dunia dari lembaga-lembaga besar tentang kredibilitas data kemiskinan, data pertumbuhan ekonomi, dan lain-lain,” kata Wijayanto.

Baca Juga: Kurs Dolar ke Rupiah Hari Ini 25 Juni: Tembus Rp17.957, Cek Kurs BCA dan Mandiri!

Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa keraguan tersebut tidak hanya datang dari perdebatan soal data, tetapi juga dari pola kebijakan yang dinilai kerap muncul mendadak dan tidak selalu disertai penjelasan teknokratis yang memadai.

Oleh karenanya, situasi tersebut membuat narasi pemerintah dan realisasi di lapangan kerap dipersepsikan tidak sepenuhnya selaras.

“Belum lagi defisit trust dari kebijakan yang muncul tiba-tiba, defisit trust dari kebijakan yang tanpa teknokrasi yang jelas, juga tentang narasi pemerintah dengan realisasi di lapangan yang berbeda,” ujarnya.

Wijayanto menegaskan bahwa akumulasi persoalan kepercayaan tersebut membuat upaya pemulihan ekonomi nasional menjadi lebih sulit. Sebab investor tidak hanya melihat prospek pertumbuhan, tetapi juga kepastian regulasi, konsistensi arah kebijakan, dan kualitas institusi.

“Ada begitu banyak defisit, yang menjadikan upaya mengatasi kesulitan ekonomi nasional menjadi tidak mudah. Untuk mengundang investor masuk tidak cukup hanya dengan kondisi ekonomi yang menjanjikan, tapi trust itu sering kali menjadi hal sangat penting,” katanya.

Diketahui, investor asing masih mencatat aksi jual bersih dalam jumlah besar. Menurut data Bursa Efek Indonesia menunjukkan nilai net sell asing sepanjang 2026 telah mencapai sekitar Rp68,25 triliun per 20 Juni 2026.

Oleh sebab itu, Wijayanto memaparkan bahwa tekanan yang sama juga terlihat pada rupiah. Ia menyebut nilai tukar rupiah saat ini sebenarnya berada dalam posisi undervalued jika dihitung dengan berbagai formula ekonomi. Namun, pelemahan rupiah dinilai tidak semata dipicu faktor fundamental, melainkan juga adanya discount factor akibat menurunnya kepercayaan investor.

“Dihitung dengan berbagai formula, mata uang rupiah kini undervalue. Karena investor pasar uang memasukkan faktor distrust dalam nilai rupiah,” ujarnya.

Ia mengatakan, dalam kondisi seperti itu, langkah stabilisasi yang ditempuh otoritas moneter berisiko hanya memberi efek jangka pendek bila akar persoalannya tidak disentuh.

Menurut dia, kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia atau intervensi di pasar valas memang dapat meredam tekanan sesaat, tetapi belum tentu mengubah persepsi pasar secara berkelanjutan.

Baca Juga: Premi Unit Link Tumbuh 11,14 Persen Meski IHSG Berfluktuasi

“Ketika BI rate dinaikkan, BI mengintervensi, menjual spot currency dengan diskon, rupiah sempat menguat, tapi lalu turun lagi,” kata Wijayanto.

Di pasar modal, Wijayanto juga menyoroti respons terhadap pelemahan indeks yang dinilai belum menyentuh akar masalah. Sebab dorongan pembelian saham oleh institusi domestik memang bisa menahan penurunan dalam jangka pendek, tetapi tidak otomatis memperbaiki sentimen investor apabila masalah mendasar berupa likuiditas, free float, dan kepercayaan belum diselesaikan.

“Ketika indeks jatuh, solusi yang ditempuh adalah solusi yang kosmetik. Mendorong BUMN, dana pensiun, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan untuk melakukan buyback,” ujarnya.

Menurut Wijayanto, pendekatan semacam itu justru berisiko menciptakan distorsi baru. Sehingga pasar modal Indonesia selama ini memang menghadapi persoalan likuiditas yang terbatas dan struktur kepemilikan saham yang relatif terkonsentrasi. Karena itu, intervensi jangka pendek tanpa pembenahan struktur dinilai belum cukup untuk memulihkan kepercayaan.

“Masalah pasar modal kita adalah likuiditas yang terbatas, floating terbatas, tapi malah dibuat semakin terbatas. Dan ketika IHSG meningkat, sebenarnya terjadi juga net sales oleh asing,” katanya.

Bagi Wijayanto, persoalan ini perlu dibaca sebagai alarm kebijakan. Pemerintah perlu mengembalikan kepercayaan investor dengan menekankan proses teknokrasi yang kuat, konsistensi regulasi, keterbukaan data, serta kepastian implementasi di lapangan.