Tantangan Global, Bos OJK: Yang Inovasi dan Investasi Akan Punya Ketahanan Jangka Panjang

AKURAT.CO Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan transisi menuju ekonomi rendah karbon kini bukan lagi semata agenda lingkungan, melainkan telah menjadi strategi menjaga ketahanan ekonomi Indonesia di tengah meningkatnya ketidakpastian global.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, tekanan terhadap perekonomian dunia semakin kompleks, mulai dari ketegangan geopolitik, gangguan rantai pasok global, perubahan iklim, hingga volatilitas pasar keuangan. Kondisi tersebut membuat transformasi ekonomi menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditunda.

"Mereka yang berinovasi dan berinvestasi lebih awal akan berada pada posisi yang lebih baik untuk menciptakan nilai dan ketahanan jangka panjang," kata Friderica dalam Maybank Indonesia Sustainable Finance Forum 2026 di Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Baca Juga: OJK: Penipuan Digital Kini Jadi Bagian Jaringan Pencucian Uang Global

Menurut Friderica, perubahan iklim kini telah berkembang menjadi salah satu risiko terbesar terhadap stabilitas sistem keuangan global karena memengaruhi keputusan investasi, pertumbuhan ekonomi, hingga keberlangsungan dunia usaha.

"Dalam situasi seperti ini, membangun ketahanan tidak cukup hanya dengan respons jangka pendek. Yang dibutuhkan adalah transformasi struktural, dan sektor jasa keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam memobilisasi pembiayaan serta mempercepat transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan," ujarnya.

Data Bank Dunia memperkirakan perubahan iklim dapat menekan pertumbuhan ekonomi berbagai negara berkembang apabila tidak diantisipasi melalui investasi adaptasi dan mitigasi.

Sementara itu, International Energy Agency (IEA) memperkirakan investasi energi bersih global telah melampaui USD2 triliun pada 2025, menunjukkan percepatan arus modal menuju sektor rendah karbon.

Di tingkat nasional, Indonesia juga mempertahankan komitmennya terhadap Perjanjian Paris, target Sustainable Development Goals (SDGs), serta sasaran Net Zero Emissions 2060 atau lebih cepat.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah memperkirakan kebutuhan investasi mencapai ribuan triliun rupiah dalam beberapa dekade mendatang sehingga keterlibatan sektor jasa keuangan menjadi krusial.

Sebagai respons atas kebutuhan tersebut, OJK memperkuat empat fondasi utama ekosistem keuangan berkelanjutan. Pertama, mengembangkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) sebagai acuan klasifikasi kegiatan ekonomi hijau dan transisi.

Kedua, memperkuat pengelolaan risiko iklim melalui penyempurnaan metodologi, data, dan perangkat analisis. Ketiga, meningkatkan kualitas pelaporan keberlanjutan agar selaras dengan standar internasional. Keempat, mempercepat pengembangan pasar karbon nasional guna mendorong pembiayaan hijau.

"Oleh karena itu, OJK terus memperkuat ekosistem keuangan berkelanjutan yang komprehensif guna memberikan kepastian kebijakan, membangun kepercayaan pasar, serta mendukung transformasi ekonomi Indonesia," kata Friderica.

Menutup paparannya, Friderica menegaskan keberhasilan transisi menuju ekonomi berkelanjutan tidak dapat dilakukan regulator sendirian, melainkan membutuhkan kolaborasi pemerintah, lembaga keuangan, pelaku usaha, dan investor.

"Transisi menuju ekonomi yang berkelanjutan tidak dapat diwujudkan oleh regulator semata. Hal ini memerlukan kemitraan yang kuat antara pemerintah, regulator, lembaga keuangan, dunia usaha, dan para investor," ujarnya.

Dirinya menambahkan, tantangan berikutnya adalah memastikan berbagai kebijakan yang telah disusun benar-benar diterjemahkan menjadi investasi dan aktivitas ekonomi di lapangan.

"Pada akhirnya, tantangan kita saat ini adalah bagaimana mengubah sinyal kebijakan menjadi aksi nyata di pasar," tutur Friderica.