Bos OJK Pastikan Likuditas Perbankan Terjaga Meski Ada Rencana Penarikan SAL

AKURAT.CO toritas Jasa Keuangan (OJK) memastikan kondisi likuiditas industri perbankan nasional masih berada dalam kondisi yang kuat di tengah rencana penarikan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) pemerintah yang ditempatkan di bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). 

Di saat yang sama, regulator juga melihat kepercayaan investor terhadap pasar modal Indonesia terus meningkat seiring implementasi berbagai reformasi yang dilakukan sepanjang tahun ini.

Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi mengatakan, indikator likuiditas perbankan masih berada jauh di atas ambang batas yang ditetapkan regulator.

Baca Juga: Kemenkeu Siapkan Tambahan Injeksi SAL Rp100 Triliun Demi Jaga Likuiditas Perbankan Hingga Akhir 2026

Secara umum likuiditas perbankan itu memadai. Kalau melihat angka-angka saat ini, AL/NCD mencapai 101,92% dan AL/DPK sekitar 23%.

"Level ini bahkan lebih baik dibandingkan sebelum pandemi pada Desember 2019," kata Friderica dalam Konferensi Pers Hasil Rapat Berkala Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) III Tahun 2026 di Jakarta, Senin (3/8/2026).

Friderica menjelaskan, pada akhir 2019 rasio AL/NCD berada di kisaran 97%, sedangkan AL/DPK sekitar 20%. Dengan posisi saat ini, OJK menilai kemampuan perbankan memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek masih sangat memadai.

Selain itu, OJK juga mencermati adanya kenaikan suku bunga dana pihak ketiga (DPK), terutama pada kelompok bank KBMI 1 dan KBMI 2. Namun, menurut Friderica, kenaikan tersebut masih berlangsung dalam batas yang wajar dan mengikuti arah suku bunga acuan Bank Indonesia.

"Secara umum suku bunga DPK, khususnya di KBMI 1 dan KBMI 2, memang mengalami sedikit kenaikan. Tetapi masih dalam rentang yang wajar dan sejalan dengan pergerakan suku bunga industri maupun suku bunga acuan Bank Indonesia," ujarnya.

Selain itu, menanggapi kekhawatiran mengenai dampak penarikan dana SAL terhadap likuiditas bank-bank Himbara, Friderica menegaskan pemerintah dan regulator telah menyiapkan mitigasi sejak awal.

Menurutnya, penempatan dana SAL di Himbara selama ini memberikan manfaat karena mampu menekan biaya dana (cost of fund) perbankan. Namun demikian, mekanisme penarikannya juga telah dirancang agar tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan.

"Kami menyambut baik penempatan dana SAL di Bank Himbara karena sangat efektif menurunkan biaya dana. Namun kami juga sudah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, baik secara bilateral maupun melalui KSSK," katanya.

Dirinya mengatakan setiap bank telah mempersiapkan kebutuhan likuiditas sesuai jadwal jatuh tempo masing-masing dana pemerintah.

"Kami melihat bank-bank sudah menyiapkan likuiditas untuk penarikan SAL tersebut. Yang penting adalah koordinasi mengenai rencana penarikannya dilakukan secara terencana sehingga kebutuhan likuiditas dapat dimitigasi dengan baik," ujar Friderica.

Di sisi lain, OJK juga menilai kondisi pasar modal Indonesia menunjukkan perbaikan yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir.

Friderica menyebut penguatan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam sebulan terakhir menjadi salah satu indikator meningkatnya optimisme pelaku pasar terhadap prospek ekonomi nasional.

Selain itu, aktivitas penghimpunan dana (fundraising) di pasar modal juga tetap tinggi meski ketidakpastian global masih berlangsung.

"Fundraising di pasar modal Indonesia sudah mencapai lebih dari Rp113 triliun. Ini merupakan berita yang sangat baik di tengah dinamika global yang masih terjadi," katanya.

Friderica menambahkan, masih terdapat sejumlah perusahaan yang berada dalam antrian pencatatan saham perdana (IPO), sehingga menunjukkan minat korporasi untuk mencari pendanaan melalui pasar modal tetap tinggi.

"Kami juga melihat masih ada IPO di pipeline. Ini menunjukkan confidence terhadap pasar Indonesia masih baik," ujar Friderica.

OJK juga mencatat jumlah investor pasar modal terus bertambah sepanjang tahun ini.

Menurut Friderica, jumlah Single Investor Identification (SID) kini hampir mencapai 30 juta, meningkat sekitar 10 juta dibandingkan tahun sebelumnya.

"Tahun lalu sekitar 20 juta. Belum genap satu tahun sekarang sudah meningkat hampir 10 juta sehingga jumlahnya hampir mencapai 30 juta SID. Ini tentu merupakan perkembangan yang sangat positif," katanya.

Peningkatan tersebut juga diikuti kenaikan nilai aset kelolaan (Asset Under Management/AUM) serta peluncuran sejumlah instrumen investasi baru, termasuk Exchange Traded Fund (ETF) berbasis emas.

"Kami yakin berbagai produk baru seperti ETF emas akan semakin meningkatkan minat masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia," ujar Friderica.

Di tengah meningkatnya jumlah investor, OJK menegaskan reformasi integritas pasar modal tetap menjadi prioritas.

Friderica mengatakan sebagian besar agenda reformasi yang diumumkan pada awal tahun telah direalisasikan, mulai dari peningkatan transparansi kepemilikan saham hingga penyempurnaan sistem pengawasan perdagangan.

Ia menyebut keterbukaan informasi investor dengan kepemilikan di atas 1%, pengungkapan Ultimate Beneficial Owner (UBO) di atas 10%, hingga klasifikasi data investor yang lebih rinci telah diterapkan.

Selain itu, OJK juga memperkuat indikator High Shareholding Concentration (HSC) dengan menambahkan parameter price impact ratio untuk mempersempit ruang praktik manipulasi maupun perdagangan yang terkoordinasi.

"Hal ini semakin baik untuk mengurangi potensi manipulated trading maupun coordinated trading di pasar modal Indonesia," kata Friderica.

Di sisi penegakan hukum, OJK memastikan proses enforcement terhadap berbagai pelanggaran di pasar modal terus berjalan.

"Beberapa sudah kami berikan sanksi, sementara beberapa lainnya akan segera diumumkan. Ini menunjukkan keseriusan kami melakukan perbaikan dan reformasi integritas pasar modal," ujarnya.

Friderica menambahkan, dalam pertemuan dengan lebih dari 100 investor global baru-baru ini, mayoritas memberikan apresiasi terhadap langkah reformasi yang dilakukan Indonesia.

"Mereka mengapresiasi seluruh inisiatif yang kami lakukan. Yang mereka tunggu adalah konsistensinya, dan kami berkomitmen untuk terus menjaga konsistensi reformasi, terutama dari sisi enforcement," kata Friderica.