BPK Ingatkan WTP Bukan Ukuran Akhir Keberhasilan Kelola Keuangan Negara

AKURAT.CO Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mendorong pemerintah tidak menjadikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai ukuran akhir keberhasilan pengelolaan keuangan negara.

Di tengah tuntutan transformasi digital pemerintahan, BPK menilai kualitas tata kelola perlu diarahkan lebih jauh agar setiap rupiah uang negara tidak hanya tercatat dan dipertanggungjawabkan, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Anggota I BPK RI sekaligus Pelaksana Tugas Auditorat Keuangan Negara (AKN) IV BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana mengatakan, pemeriksaan laporan keuangan memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar menghasilkan opini.

Baca Juga: Putusan MK Jadi Pintu Masuk Terdakwa Korupsi Berbasis Audit BPKP Upayakan Keadilan

Menurutnnya, hasil pemeriksaan harus menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan dan mendukung pembangunan berkelanjutan.

“Pemeriksaan laporan keuangan bukan hanya menghasilkan opini, tetapi juga memberikan kontribusi terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045 melalui penguatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Nyoman dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (8/8/2026).

Menurut Nyoman, arah pengelolaan pemerintahan ke depan perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan tuntutan terhadap pembangunan berkelanjutan.

Karena itu, BPK mendorong penerapan Government 5.0 yang memanfaatkan teknologi digital, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), analisis data, serta kolaborasi lintas sektor.

Di sisi lain, prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dinilai penting untuk memastikan pemanfaatan sumber daya negara tidak hanya mengejar aspek ekonomi, tetapi juga memperhitungkan keberlanjutan lingkungan, tanggung jawab sosial, serta tata kelola yang transparan dan akuntabel.

BPK menilai Government 5.0 dan ESG tidak dapat berjalan sendiri-sendiri. Keduanya perlu diintegrasikan dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan pemerintah agar keputusan yang diambil lebih berbasis data sekaligus memperhatikan dampak jangka panjang.

Namun, penerapan Government 5.0 di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. BPK mencatat setidaknya enam persoalan yang perlu dibenahi pemerintah.

Baca Juga: Banyak Korban Ketidakpastian Hukum, Metodologi Audit BPKP Disorot

Pertama, transformasi digital belum berlangsung secara merata. Perbedaan kapasitas digital antarinstansi dapat menghambat integrasi layanan dan pemanfaatan teknologi dalam proses pemerintahan.

Kedua, pemerintah masih menghadapi persoalan fragmentasi data. Data yang tersebar di berbagai kementerian, lembaga, dan instansi dapat menyulitkan proses integrasi serta mengurangi efektivitas analisis dalam pengambilan kebijakan.

Ketiga, terdapat keterbatasan talenta di bidang kecerdasan buatan. Pengembangan Government 5.0 membutuhkan sumber daya manusia yang tidak hanya memahami administrasi pemerintahan, tetapi juga memiliki kompetensi dalam teknologi, pengolahan data, dan AI.

Tantangan keempat berkaitan dengan integritas tata kelola. Pemanfaatan teknologi tidak otomatis menghilangkan risiko penyimpangan apabila sistem pengawasan, transparansi, dan akuntabilitas tidak diperkuat secara bersamaan.

Kelima, kapasitas sumber daya manusia masih menjadi faktor penting. Transformasi pemerintahan membutuhkan aparatur yang mampu beradaptasi dengan perubahan teknologi dan menggunakan data sebagai dasar pengambilan keputusan.

Sementara itu, tantangan keenam adalah keamanan siber dan kebutuhan kolaborasi. Semakin besar ketergantungan pemerintah terhadap sistem digital dan pertukaran data, semakin besar pula kebutuhan terhadap perlindungan sistem informasi dan data pemerintah.

Enam persoalan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital pemerintahan bukan hanya persoalan menyediakan teknologi. Pemerintah juga perlu memastikan kesiapan manusia, tata kelola data, keamanan sistem, dan koordinasi antarlembaga.

Dalam konteks pemeriksaan keuangan negara, Nyoman mengingatkan bahwa opini WTP juga tidak seharusnya dipahami sebagai garis akhir perbaikan tata kelola.

Opini WTP menunjukkan bahwa laporan keuangan telah memenuhi kriteria pemeriksaan tertentu. Namun, capaian tersebut tetap perlu diikuti dengan perbaikan terhadap kelemahan yang ditemukan dalam proses pemeriksaan.

“Opini WTP bukanlah tujuan akhir, melainkan fondasi untuk terus memperkuat kelemahan dan kekurangan sehingga tata kelola pemerintahan menjadi semakin efisien, efektif, dan berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat,” kata Nyoman.

Dengan demikian, keberhasilan pengelolaan keuangan negara tidak cukup dilihat dari apakah laporan keuangan memperoleh opini WTP atau tidak. Pemerintah juga dituntut memastikan anggaran yang dikelola menghasilkan program yang efektif dan memberikan manfaat kepada masyarakat.

Pendekatan tersebut menjadi semakin penting ketika pemerintah menghadapi kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks. Penggunaan anggaran negara harus didukung oleh informasi yang akurat, sistem pengawasan yang memadai, serta kemampuan pemerintah mengukur hasil dari setiap kebijakan.

BPK melihat kombinasi Government 5.0 dan ESG dapat menjadi salah satu pendekatan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Government 5.0 memungkinkan pemerintah memanfaatkan teknologi dan data untuk meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan, sedangkan ESG memberikan kerangka agar kebijakan tetap memperhatikan aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Penerapan keduanya juga membutuhkan pendekatan whole-of-government atau pemerintahan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Fragmentasi kebijakan dan data antarinstansi dinilai perlu dikurangi agar pemerintah dapat bekerja dengan basis informasi yang lebih terintegrasi.

“Kunci dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 adalah menerapkan kombinasi Government 5.0 dengan pengelolaan sumber daya yang mengedepankan keberlanjutan melalui prinsip ESG,” ujar Nyoman.