Menkeu Purbaya Minta Kinerja SPPG Dinilai dengan Skala 1-5

AKURAT.CO Pemerintah mendorong adanya sistem penilaian yang lebih terukur untuk mengevaluasi pelaksanaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa meminta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) menyusun indeks penilaian SPPG yang dapat digunakan secara nasional.

Purbaya menyampaikan hal tersebut setelah melihat langsung pelaksanaan sejumlah program strategis nasional di Jawa Barat dalam kunjungan mendadaknya ke Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat di Bandung, Senin (24/8/2026).

Baca Juga: Purbaya Ingatkan Belanja Pegawai Jangan Ganggu Program Rakyat

Menurut Purbaya, indeks penilaian dapat dibuat menggunakan skala yang jelas, misalnya dari 1 sampai 5. Indeks tersebut nantinya tidak hanya digunakan untuk melihat kualitas pelaksanaan SPPG, tetapi juga mengukur tingkat penerimaan penerima manfaat.

Selanjutnya, Menkeu meminta Ditjen Perbendaharaan menyusun indeks penilaian SPPG dengan skala yang jelas di setiap daerah, misalnya skala 1 sampai 5.

Indeks tersebut diharapkan menjadi instrumen untuk mengukur tingkat penerimaan dan kualitas pelaksanaan SPPG sekaligus membandingkan kinerja SPPG antarwilayah secara nasional.

Kebutuhan evaluasi tersebut menjadi relevan mengingat jumlah SPPG di Jawa Barat mencapai 6.794 unit.

Dari jumlah tersebut, pemerintah sebelumnya menetapkan target survei sebanyak 199 SPPG. Namun, realisasi survei telah mencapai 275 SPPG.

Berdasarkan hasil pemantauan, kualitas makanan yang disediakan SPPG di Jawa Barat secara umum dinilai baik dan dapat diterima oleh penerima manfaat.

Kapasitas masing-masing SPPG berada pada kisaran 1.600 hingga 2.800 porsi. Penerima manfaatnya mencakup siswa mulai dari PAUD hingga SMA sederajat, serta balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Dengan cakupan penerima manfaat tersebut, evaluasi tidak hanya berkaitan dengan jumlah makanan yang diproduksi dan disalurkan. Pemerintah juga perlu memastikan kualitas layanan dapat dipantau secara konsisten di setiap daerah.

Baca Juga: Bukan Cuma Dana Darurat, Menkeu Purbaya Siapkan Anggaran Rekonstruksi NTT

Melalui indeks yang seragam, pemerintah dapat memiliki alat ukur untuk melihat perbedaan kualitas pelaksanaan SPPG antarwilayah.

Selain SPPG, Purbaya juga memantau pelaksanaan program strategis lainnya di Jawa Barat, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Sekolah Rakyat.

Di Jawa Barat terdapat 5.970 KDKMP dengan target survei sebanyak 147 KDKMP. Hingga saat ini, survei telah dilakukan terhadap 22 KDKMP.

Adapun untuk Sekolah Rakyat, Kanwil DJPb Jawa Barat telah melakukan survei terhadap 22 dari total 26 Sekolah Rakyat yang ada di Jawa Barat.

Hasil pemantauan menunjukkan fasilitas Sekolah Rakyat secara umum baik. Setiap kelas telah dilengkapi smartboard dan setiap siswa mendapatkan satu laptop.

Namun, Purbaya menilai program tersebut masih perlu mendapatkan perhatian dari sisi komunikasi publik.

“Sekolah Rakyat perlu lebih dipromosikan kepada publik. Program ini memiliki berbagai keunggulan, tetapi masih kurang mendapatkan eksposur,” kata Purbaya melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta.

Pemantauan langsung terhadap SPPG, KDKMP, dan Sekolah Rakyat menjadi bagian dari pengawalan pemerintah terhadap pelaksanaan program strategis nasional di daerah.

Khusus SPPG, penyusunan indeks penilaian diharapkan membuat evaluasi pelaksanaan program memiliki ukuran yang lebih seragam, sehingga kinerja antarwilayah dapat dibandingkan secara lebih terukur.