Konsolidasi Kekuasaan Perparah Ketimpangan

AKURAT.CO Institute for Development of Economics and Finance (Indef), menyampaikan kritik tajam terhadap dampak konsolidasi kekuasaan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Ekonom senior Indef, Faisal Basri, menilai bahwa konsolidasi kekuasaan yang terjadi selama era Jokowi telah memperburuk ketidakadilan ekonomi dan menghambat pertumbuhan yang inklusif. Menurut Faisal, penguasaan kekuasaan dan kekayaan oleh segelintir orang di bawah Jokowi hanya menguntungkan kelompok tertentu dan merugikan masyarakat luas.

"Konsolidasi kekuasaan yang terjadi sekarang menciptakan ketidakadilan yang signifikan, di mana kekayaan dan kekuasaan terpusat pada kelompok kecil," ujar Faisal dalam acara Diskusi Publik Indef di Youtube Indef, Senin (19/8/2024).

Baca Juga: Soroti Ketimpangan Jakarta, Sohibul Iman Janji Pangkas Jarak Antara si Kaya dan si Miskin

Selanjutnya, Faisal juga mencatat bahwa pengelolaan anggaran negara semakin tidak transparan, dengan pengeluaran yang tidak terperinci dan meningkat tajam. "Pengeluaran negara yang tidak transparan menunjukkan adanya masalah dalam akuntabilitas dan pengelolaan anggaran. Ini berpotensi menambah beban rakyat dan merugikan perekonomian nasional," katanya.

Lebih lanjut, Faisal mengkritik kebijakan-kebijakan yang dianggapnya hanya menguntungkan korporasi besar dan mengabaikan kebutuhan rakyat kecil. Serta, ia menilai bahwa pemerintahan Jokowi tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap reformasi institusi yang diperlukan untuk menciptakan ekonomi yang lebih adil.

"Reformasi institusi yang mendasar sangat penting untuk memastikan bahwa ekonomi dapat berkembang secara inklusif dan adil," tambahnya.

Selain itu, Faisal juga menyoroti kurangnya checks and balances dalam sistem politik saat ini. Dalam pandangannya, Faisal menekankan perlunya reformasi untuk mengatasi ketidakadilan dan mengembalikan keseimbangan dalam pengelolaan ekonomi.

"Reformasi yang mendasar dalam sistem politik dan ekonomi sangat diperlukan untuk mengembalikan keadilan dan memastikan pemerintahan yang lebih akuntabel," tukasnya.

Sehingga, Faisal berharap agar pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki tatanan ekonomi dan politik di Indonesia, agar perekonomian dapat tumbuh secara berkelanjutan dan inklusif. "Tanpa perubahan yang mendasar, ketidakadilan dan kerugian ekonomi akan terus berlanjut," tegasnya.