Menurut laporan Reuters, dikutip Sabtu (15/3/2025), penggunaan aset kripto dalam transaksi minyak Rusia baru terungkap belakangan ini, meskipun negara tersebut telah mengesahkan undang-undang yang memungkinkan pembayaran menggunakan mata uang digital sejak 2024.
Beberapa perusahaan minyak Rusia kini memanfaatkan Bitcoin (BTC), Ether (ETH), serta stablecoin seperti Tether (USDT) untuk mengonversi yuan China dan rupee India ke rubel Rusia dengan lebih mudah.
Dalam skema pembayaran ini, pihak perantara mengonversi dana ke dalam aset kripto sebelum mentransfernya ke akun lain. Selanjutnya, dana tersebut dikirim ke akun ketiga di Rusia untuk dikonversi kembali menjadi rubel.
Meskipun masih dalam skala kecil, tren ini terus berkembang, dengan transaksi aset kripto dalam perdagangan minyak Rusia diperkirakan mencapai puluhan juta USD setiap bulan.
Berdasarkan data International Energy Agency (IEA), nilai total perdagangan minyak Rusia pada tahun lalu mencapai USD192 miliar.
Meskipun transaksi berbasis kripto masih tergolong kecil dibandingkan total perdagangan, penggunaannya menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam upaya Rusia menghindari hambatan ekonomi akibat sanksi Barat.
Penggunaan aset kripto untuk menghindari sanksi bukanlah hal baru dalam perdagangan internasional.
Sebelumnya, Iran dan Venezuela juga telah memanfaatkan mata uang digital untuk mempertahankan perekonomian mereka tanpa bergantung pada dolar AS, yang masih menjadi mata uang utama dalam transaksi minyak global.
Venezuela, misalnya, semakin mempercepat penggunaan aset digital dalam ekspor minyak mentah dan bahan bakarnya setelah AS kembali memberlakukan sanksi ekonomi.
Rusia tampaknya mengikuti langkah tersebut dengan mengembangkan sistem pembayaran alternatif menggunakan aset kripto.
Menurut seorang peneliti dari firma investigasi yang melacak penggunaan aset kripto dalam transaksi ilegal dan upaya menghindari sanksi, Rusia telah mengembangkan berbagai mekanisme pembayaran baru.
USDT disebut sebagai salah satu opsi utama karena kestabilannya dalam nilai tukar serta kemudahan dalam transaksi lintas negara.
Di sisi lain, kebijakan luar negeri AS masih belum menunjukkan kejelasan mengenai sanksi terhadap Rusia. Presiden AS Donald Trump tengah berupaya memperbaiki hubungan dengan Rusia dalam rangka menyelesaikan konflik di Ukraina.
Namun, laporan terbaru menyebutkan bahwa Gedung Putih masih mempertimbangkan opsi pelonggaran sanksi, sementara Trump sendiri sempat mengisyaratkan kemungkinan memberlakukan sanksi tambahan terhadap Rusia pada awal Maret lalu.
Meski ada kemungkinan sanksi terhadap Rusia dicabut di masa depan, para pengamat menilai bahwa penggunaan aset kripto dalam perdagangan minyak kemungkinan besar tetap berlanjut.
Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, seperti efisiensi transaksi, kemudahan konversi antar mata uang, serta independensi kripto dari regulasi perbankan tradisional.
Sejalan dengan tren ini, Bank Sentral Rusia dikabarkan tengah mempertimbangkan legalisasi investasi aset kripto bagi individu dengan kekayaan tinggi.
Regulasi yang diusulkan akan memungkinkan warga negara dengan aset sekurang-kurangnya USD 1,1 juta dalam bentuk sekuritas dan deposito untuk berinvestasi dalam mata uang digital.
