Menko Airlangga Beberkan Hasil Negosiasi Tarif Trump

AKURAT.CO Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan perkembangan terkini terkait negosiasi tarif Trump.

Seperti diketahui, pada Selasa lalu Menko Airlangga bertolak ke AS menemui perwakilan United States Trade Representative (USTR) atau Perwakilan Dagang Amerika Serikat.

Di Washington, Airlangga bertemu Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick dan Perwakilan Kantor Dagang AS Jamieson Greer. Dari pertemuan itu, lanjutnya, Lutnick dan Greer sepakat agar penawaran Indonesia diproses lebih lanjut hingga akhir Juli 2025 atau sekitar 3 minggu ke depan.

Ada dua poin yang ditekankan Menko Airlangga. Pertama, tambahan tarif 10 persen lantaran RI bergabung dengan BRICS tidak ada. Kedua, waktu berlakunya tarif impor AS adalah post, atau ditinda penerapannya untuk menyelesaikan perundingan yang sudah ada. 

Baca Juga: Upaya Terakhir Diplomasi Tarif Trump

"Jadi kemarin di AS dalam pertemuan dengan Secretary Lutnick maupun Ambassador Greer dari USTR menyepakati apa yang diusulkan oleh Indonesia berproses lanjutan, ujar Menko Airlangga, dikutip dari akun Youtube Setpres, Minggu (13/7/2025).

Menurut Menko Airlangga, dalam 3 minggu ke depan diharapkan selesainya proses finalisasi atau fine tuning proposal dan apa yang sudah dipertukarkan kedua negara.

Sebelumnya Guru Besar Hukum Ekonomi dari Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Prof. Yafet Y.W. Rissy, menilai langkah tarif ulur Trump soal tarif dagang ke berbagai negara khususnya Indonesia bukan semata kebijakan dagang biasa, tetapi strategi politik ekonomi yang berakar pada agenda dalam negeri Amerika Serikat.

“Ini adalah retorika ekonomi yang dibangun oleh Presiden Trump untuk membalikkan defisit perdagangan Amerika Serikat yang selama ini dianggap membahayakan ekonomi nasional dan keamanan dalam negeri mereka,” ucapnya dalam Seminar bertajuk International Trade in the Era of Global Trade Wars via Zoom, Selasa (8/7/2025).

Menurutnya, perang tarif semacam ini juga pernah terjadi sebelumnya, terutama terhadap China, dengan alasan tidak hanya defisit neraca dagang, tetapi juga isu pembajakan kekayaan intelektual, pemaksaan alih teknologi, hingga praktik perdagangan tidak adil.

“Amerika merasa posisinya terancam bukan hanya dari sisi ekonomi, tapi juga dari sisi strategis. Karena itu, mereka menggunakan tarif sebagai alat tekanan politik dan ekonomi,” jelasnya.