Putusan Mahkamah Agung AS Buka Peluang Refund Tarif Impor

Andi Syafriadi | 22 Februari 2026, 07:50 WIB

AKURAT.CO Mahkamah Agung Amerika Serikat beberapa waktu lalu memutuskan Presiden Amerika Serikat (AS) tidak memiliki kewenangan hukum mengenakan tarif impor berdasarkan Undang-Undang Kekuasaan Ekonomi Darurat Internasional.

Putusan tersebut membatalkan dasar hukum pungutan yang selama setahun terakhir telah mengumpulkan sekitar USD170 miliar.

Dalam putusan 6-3, mayoritas hakim menyatakan penggunaan International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) untuk memberlakukan bea masuk tidak sah. Hakim Brett Kavanaugh menulis dissenting opinion dan menyoroti belum adanya kejelasan soal pengembalian dana.

“Pengadilan tidak mengatakan apa pun hari ini tentang apakah dan bagaimana pemerintah harus mengembalikan miliaran dolar yang telah dikumpulkannya dari importir,” tulis Kavanaugh dikutip dari laman reuters.

Mengutip hasil data dari U.S. Customs and Border Protection menunjukkan hingga 14 Desember 2025, sekitar USD170 miliar tarif telah dipungut berdasarkan IEEPA.

Namun, Mahkamah Agung tidak memutuskan soal hak restitusi, dan menyerahkan persoalan itu ke U.S. Court of International Trade.

Diketahui IEEPA yang disahkan pada 1977 tidak secara eksplisit mengatur tarif dan belum pernah digunakan sebelumnya untuk mengenakan bea masuk.

Secara historis, pengadilan perdagangan pernah menangani pengembalian massal pada tahun 1998 pasca pajak pemeliharaan pelabuhan dibatalkan. Saat itu sekitar 4.000 kasus dan USD750 juta diproses.

Skala sengketa kali ini jauh lebih besar. Pemerintah sebelumnya memberi tahu pengadilan bahwa lebih dari 300.000 importir telah membayar tarif yang disengketakan hingga akhir 2025.

Bagi pelaku usaha, putusan ini membuka potensi klaim pengembalian dana bernilai besar. Namun prosesnya diperkirakan panjang dan kompleks. Lebih dari 1.500 perusahaan telah mengajukan gugatan terpisah untuk menuntut pengembalian.

Dari sisi fiskal, Menteri Keuangan AS, Scott Bessent menyatakan Departemen Keuangan memiliki kas sekitar USD774 miliar, cukup untuk menutup potensi kewajiban jika diperintahkan. Meski demikian, ia memperkirakan proses bisa memakan waktu berminggu-minggu hingga lebih dari satu tahun.

Putusan tersebut membatasi ruang penggunaan kewenangan darurat untuk kebijakan perdagangan dan berpotensi memengaruhi stabilitas arus kas ribuan perusahaan. Sehingga memberikan dampak menjalar ke harga barang konsumen jika restitusi terjadi atau tertunda.