7 Langkah BI Perkuat Stabilisasi NIilai Tukar, Rupiah Undervalued Tak Lagi Omon-omon?

AKURAT.CO Pada Selasa (5/5/2026), Gubernur BI, Perry Warjiyo menegaskan pelemahan rupiah belakangan ini tak mencerminkan nilai wajarnya alias undervalued.

Perry menjelaskan, tekanan rupiah di jangka pendek dipicu 2 faktor: global dan musiman. Dari sisi global, ada kenaikan harga crude oil, suku bunga bank sentral AS (Fed Fund Rate) yang tinggi, spread UST (surat utang AS) 10 tahun yang tinggi di level 4,47% serta penguatan indeks dolar DXY.

Kemudian secara musiman, kuartal II (April-Juni) merupakan periode dimana permintaan akan dolar AS meningkat untuk keperluan pembayaran repatriasi dividen, membayar utang dan keperluan jemaah haji.

Baca Juga: Rupiah Tembus Rp17.400 per Dolar AS: Begini Strategi Aman Menjaga Tabungan

"Fundamental kita kuat, pertumbuhan ekonomi sangat tinggi 5,61%, inflasi rendah, kredit juga tumbu tinggi, cadangan devisa kuat. Ini fundamental yang menunjukan mestinya rupiah ke depan akan stabil dan cenderung menguat," ujar Perry.

Ia juga telah melaporkan 7 strategi penguatan stabilisasi nilai tukar rupiah ke Presiden Prabowo, agar ke depan rupiah kian stabil dan cenderung menguat.

7 langkah Penguatan Stabilisasi Rupiah

Pertama, intervensi Secara Tunai dan Nondeliverable Forward di dalam negeri (DNDF) dan juga nondelivery foward di pasar luar negeri. Di Hong Kong, Singapura, London, New York BI akan terus melakukan intervensi untuk stabilisasi rupiah. Cadangan devisapun diyakni lebih dari cukup untuk stabilisasi nilai tukar rupiah.

Kedua, memperkuat capital inflow SRBI untuk menutupi SBN dan saham yang masih outflow secara year to date. BI berkordinasi dengan Kemenkeu menjaga portofolio asing agar secara year to date benar-benar inflow demi memperkuat nilai tukar rupiah.

Ketiga, terus membali SBN dari pasar sekunder. berkoordinasi dengan Kemenkeu. Secara year to date, BI sudah membeli Rp123,1 triliun SBN di pasar sekunder secara year to date.

Keempat, memperkuat likudiitas di perbankan dan pasar yang saat ini lebih dari cukup, terindikasi dari pertumbuhan uang primer yang selalu tumbuh double digit, terakhir di kisaran 14,1%.

Kelima, pembatasan pembelian dolar di pasar dometsik tanpa underlying, dari semula USD100 ribu per orang per bulan ke USD50 ribu per orang per bulan dan nantinya akan di wawah USD25 ribu per orang per bulan.

Lalu juga memperkuat transaksi LCT termasuk dengan China, dimana saat ini sudah terbentuk pasar domestik transaksi rupiah-yuan, menjadi salah satu langkah diversifikasi dari dolar AS dan memperkuat rupiah.

Keenam, penguatan di offshore NDF agar BI lebih mampu mengendalikan perkembangan rupiah di offshore (luar negeri). Bank domestik juga diizinkan untuk turut berjualan offshore NDF agar pasokan lebih banyak dan akhirnya memperkuat stabiliasi rupiah.

Ketujuh, mengingkatkan pengawasan ke bank dan korporasi yang aktivitas pembelian dolarnya tinggi. Bersama OJK, BI akan mengirim tim pengawas demi memastikan stabilitas sistem keuangan terjaga.

Pasar pun merespons langkah BI. Rupiah ditutup menguat 36,5 poin (0,21%) ke Rp17.387 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Rabu (6/5/2026).

Pasar Inginkan Penguatan DIsiplin Fiskal-Moneter

Pengamat Pasar Uang dan Komoditas, Ibrahim Assuaibi mengatakan pasar saat ini melihat term undervalued sudah terlalu sering digunakan BI dan pemerintah sebagai bahasa komunikasi biasa.

Sehingga, rupiah tetap melemah kemarin di saat data-data perekonomian membaik termasuk neraca perdagangan, inflasi, dan terakhir PDB.

"Tapi kenapa rupiahnya melemah di saat data PDB moncer kemarin? Rupiah tak ada korelasinya dengan karena PDB kan sentralistik ekonomi. Dalam arti, PDB itukan bisa diatur oleh pemerintah termasuk daya beli masyarakat, belanja negara alutsista, investasi semua ini bisa digenjot tinggi saat pemerintah bermain. Tapi rupiah tidak, ikut mekanisme pasar," terang Ibrahim kepada Akurat.co, Rabu (6/5/2026).

Pasar, lanjut Ibrahim tengah mengamati disiplin fiskal pemerintah saat ini di tengah tekanan global termasuk kenaikan harga crude oil dan peningkatan kebutuhan akan dolar AS. Ada kekhawatiran itu akan menggerus anggaran negara sehingga transaksi berjalan dan defisit anggaran mendekati 3% PDB.

"Ini lah yang selalu diwarning World Bank, IMF dan pemeringkat internasional. Kemarin saat pemerintah, Menko Perekonomian, Menkeu dan BI berkunjung ke AS menjelaskan kondisi perekonomian, yang selalu ditanyakan oleh beliau-beliau adalah soal defisit anggaran," ujar Ibrahim.

Yang menjadi isu, subsidi pemerintah terutama untuk BBM subsidi (pertalite) yang memenuhi sekitar 75% sendiri dari total anggaran subsidi, setara 2,1 juta BPOD yang diakses mayoritas kelas menengah ke bawah.

"Ini yang beliau-beliau ingin dicabut perlahan. Tapi jadi buah simalakama tersendiri bagi pemerintahan Presiden Prabowo. Kalau dicabut subsidinya akan jadi huru hara seperti kerusuhan 1998 dan akhir 2025 yang lalu. Makanya pemerintah memutuskan sampai akhir tahun harga BBM subsidi gak akan naik, walaupun risikonya harus ditangung pemeirntah (pelebaran defisit anggaran," papar Ibrahim.

Terkait likuditas yang dianggap eksesif atau berlebih oleh pemeirntah (dana SAL tembus Rp435 triliun dimana Rp275 triliun di antaranya di Himbara), Ibrahim menilai tetap tak akan cukup untuk menambal subsidi mengingat departemen lain di luar subsidi energipun membutuhkannya. SAL saat ini belum cukup kuat menahan gejolak fiskal untuk mata uang rupiah.

"Saya catat dari 2014-2026 rupiah itu terdepresiasi 69,3 persen. Jadi untuk meredam depresiasi rupiah, fiskalnya harus diperkuat misalnya di kuartal II pemerintah lebih banyak menggelontorkan insentif/ stimulus. Kuartal I-2026 memang konsumsi domestik kuat tapi kuartal II belum tentu, yang bisa diefisiensi mungkin belanja untuk pembelian alutsista yang cukup tinggi," ujar Ibrahim.