Bos BI Bantah Cari Untung di Tengah Pelemahan Rupiah

AKURAT.CO Gubernur BI, Perry Warjiyo, membantah tudingan bahwa pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) sengaja dibiarkan demi meningkatkan penerimaan Bank Indonesia (BI) dari pengelolaan aset valas.

Pernyataan itu disampaikan Perry dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI di Jakarta, Senin (18/5/2026), setelah muncul sorotan terkait lonjakan pendapatan BI dari pos Hasil Pengelolaan Aset Valas (HPAV).

“Jadi, kami tidak ada niatan semuanya untuk neraca BI, surplusnya ya ke pemerintah semua, pajaknya tinggi kami bayar juga,” kata Perry.

Baca Juga: Pendapatan BI dari Pengelolaan Valas Melonjak Saat Rupiah Melemah, Misbakhun: Jadi Pertanyaan Kita Semua

Perry menegaskan, surplus yang diperoleh BI pada akhirnya kembali kepada negara, baik melalui pembayaran pajak maupun penyetoran surplus ke kas pemerintah. Karena itu, menurut dia, kebijakan moneter tidak pernah ditujukan untuk memperbesar neraca keuntungan bank sentral.

“Jadi penerimaan itu juga kembali kepada negara, tapi kami pertimbangkan bagaimana benefit and cost secara nasional,” ujarnya.

Pernyataan itu muncul setelah Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun mempertanyakan lonjakan pendapatan HPAV BI yang mencapai Rp66,65 triliun pada kuartal IV-2025. Angka itu melonjak 212,25% dibandingkan periode sebelumnya.

Data tersebut berasal dari pendapatan bunga surat berharga negara, bunga deposito, serta giro valuta asing yang dikelola BI. DPR menilai kenaikan signifikan tersebut terjadi bersamaan dengan tekanan kurs rupiah yang terus melemah terhadap dolar AS.

“Artinya apa, di saat rupiah mengalami tekanan justru BI penerimaannya paling besar. Ini menjadi pertanyaan kita semua, apakah rupiah ini dibiarkan melemah supaya penerimaan BI besar?” kata Misbakhun.

Sorotan DPR semakin menguat karena realisasi nilai tukar rupiah dalam beberapa tahun terakhir terus meleset dari asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pada 2025, asumsi kurs dipatok Rp16.000 per USD, namun realisasinya mencapai Rp16.865 per USD.

Menurut Misbakhun, pelemahan rupiah memberi dampak langsung terhadap beban fiskal negara, terutama untuk subsidi energi. Indonesia masih bergantung pada impor BBM dan LPG, sehingga depresiasi rupiah membuat biaya subsidi membengkak.

“Ada harga BBM yang harus kita impor, gas LPG harus impor, besaran ongkos negara luar biasa untuk memberikan bantalan subsidi energi,” ujarnya.

Di sisi lain, Perry menekankan stabilisasi rupiah tidak bisa hanya dilihat dari target angka kurs semata. Menurut dia, mempertahankan rupiah di level tertentu membutuhkan biaya ekonomi yang besar, mulai dari intervensi pasar valas hingga kenaikan suku bunga acuan.

“Kalau kurs dipertahankan di Rp16.500, itu ada cost-nya secara nasional. Berapa intervensinya, berapa kenaikan suku bunga dan segala macam sehingga kita harus lihat benefit and cost secara nasional,” kata Perry.

Bank Indonesia sebelumnya mengungkapkan telah menggunakan cadangan devisa sekitar USD10 miliar untuk menjaga stabilitas rupiah di tengah tekanan global.

Tekanan terhadap mata uang domestik meningkat akibat tingginya permintaan dolar AS pada periode April hingga Juni, seiring pembayaran dividen, impor energi, dan arus keluar modal asing.

Berdasarkan data pasar, nilai tukar rupiah sempat menembus level Rp17.660 per USD dalam perdagangan terakhir. Posisi tersebut jauh di atas asumsi APBN 2026 yang berada di kisaran Rp16.500 per USD.

Meski demikian, Perry optimistis tekanan rupiah hanya bersifat sementara. BI memperkirakan mulai Juli hingga September 2026, permintaan dolar AS akan mereda sehingga membuka ruang penguatan rupiah.

“Kami lihat dengan keyakinan, karena pada April, Mei, Juni memang demand-nya tinggi, tapi mulai Juli-Agustus dan September rupiah akan menguat,” ujarnya.

BI tetap mempertahankan proyeksi rata-rata kurs rupiah sepanjang 2026 berada dalam rentang Rp16.200 hingga Rp16.800 per USD. Bank sentral juga mengisyaratkan akan terus mengombinasikan kebijakan intervensi valas, operasi moneter, dan pengelolaan likuiditas untuk menjaga stabilitas pasar keuangan domestik.

Perdebatan antara DPR dan BI ini menjadi perhatian pasar karena menyangkut kredibilitas kebijakan moneter di tengah volatilitas global. Pelemahan rupiah bukan hanya berdampak terhadap inflasi impor dan subsidi energi, tetapi juga memengaruhi biaya utang luar negeri pemerintah maupun korporasi.

Sebagai konteks historis, tekanan kurs rupiah beberapa tahun terakhir memang cenderung meningkat seiring penguatan dolar AS akibat suku bunga tinggi bank sentral AS, Federal Reserve.

Pada 2022 hingga 2025, asumsi kurs APBN tercatat beberapa kali meleset dari realisasi pasar akibat gejolak global, perang dagang, hingga arus modal keluar dari negara berkembang.