Stop 6.877 SPPG di Luar Perencanaan, Pemerintah Hemat Rp12 Triliun

AKURAT.CO Pemerintah menemukan adanya pembengkakan jumlah titik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 6.877 titik dari rencana awal. 

Temuan tersebut mendorong dilakukannya penataan ulang program secara nasional dalam satu bulan ke depan guna mencegah potensi pemborosan anggaran yang nilainya diperkirakan mencapai Rp12 triliun per tahun.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengungkapkan, jumlah titik SPPG yang semula direncanakan sebanyak 21.000 titik kini tercatat mencapai 27.877 titik berdasarkan data virtual account yang terdaftar.

Baca Juga: Bakom Tegaskan Program MBG Tetap Jalan: Hanya Pembangunan SPPG Baru yang Ditunda

"Rencana awal titik SPPG itu 21 ribu, tetapi sekarang sudah ada 27.877 titik. Ada membengkak 6.877 titik SPPG," kata Zulkifli Hasan dalam agenda Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil di Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Menurut Zulhas, tambahan ribuan titik tersebut tidak sesuai dengan desain awal program. Sebab, sebanyak 21.000 titik yang direncanakan sebelumnya sudah dihitung untuk menjangkau wilayah-wilayah aglomerasi di Indonesia.

Karena itu, pemerintah menduga terdapat praktik yang menyebabkan jumlah titik berkembang di luar kebutuhan riil di lapangan.

"Dengan setiap dapur memperoleh insentif Rp6 juta per hari, pemborosan anggaran bisa lebih dari Rp1 triliun per bulan. Kalau setahun berarti sekitar Rp12 triliun," ujarnya.

Temuan ini menjadi salah satu evaluasi terbesar sejak Program Makan Bergizi Gratis mulai dijalankan secara bertahap sebagai program prioritas nasional. 

Selain menyasar peningkatan kualitas gizi anak sekolah, MBG juga dirancang untuk menggerakkan ekonomi lokal melalui keterlibatan UMKM, petani, peternak, dan pelaku usaha pangan.

Namun, membengkaknya jumlah titik layanan menunjukkan adanya tantangan tata kelola yang berpotensi mengurangi efektivitas penggunaan anggaran negara.

Untuk itu, pemerintah memutuskan melakukan moratorium atau penghentian sementara pembukaan dapur baru.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya efisiensi tanpa mengurangi target pemenuhan gizi masyarakat.

"Hingga saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan ditata kembali untuk menilai kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah," kata Nanik.

BGN juga menghentikan sementara proses pendaftaran dapur baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan aktual di berbagai daerah.

Hasil evaluasi sementara menunjukkan distribusi dapur MBG masih belum merata.

Sebagian besar titik layanan masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara sejumlah wilayah luar Jawa masih membutuhkan tambahan infrastruktur pendukung program.

Karena itu, penataan ulang tidak hanya menyasar jumlah dapur, tetapi juga distribusi layanan agar lebih sesuai dengan kebutuhan penerima manfaat.

Selain mengevaluasi dapur, BGN juga akan melakukan refocusing penerima manfaat. Saat ini jumlah penerima program MBG tercatat sekitar 63 juta orang.

Pemerintah akan meninjau kembali kelompok sasaran agar intervensi gizi dapat lebih tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Kami melakukan evaluasi agar bantuan gizi lebih efektif dan tidak membebani keuangan negara," ujar Nanik.

Langkah evaluasi ini menjadi penting karena Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu program dengan kebutuhan anggaran terbesar dalam APBN.

Dengan asumsi pemborosan mencapai Rp1 triliun per bulan akibat kelebihan titik layanan, efisiensi yang dilakukan berpotensi menghemat sekitar Rp12 triliun dalam setahun.

Nilai tersebut setara dengan anggaran pembangunan berbagai proyek layanan publik atau program perlindungan sosial lainnya.

Dari sisi tata kelola, penataan ulang juga dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan program dalam jangka panjang. 

Pemerintah ingin memastikan setiap dapur yang beroperasi benar-benar melayani penerima manfaat sesuai kapasitas dan memenuhi standar operasional yang ditetapkan.

Memasuki 2026, fokus pemerintah tidak lagi hanya mengejar jumlah dapur dan cakupan layanan, tetapi juga kualitas pelaksanaan program.

BGN akan memperkuat pengawasan terhadap seluruh titik layanan untuk memastikan standar keamanan pangan, kualitas makanan, serta kapasitas operasional dapur berjalan sesuai petunjuk teknis.

"Fokus program tahun depan adalah peningkatan kualitas pelaksanaan, bukan hanya kuantitas," kata Nanik.

Pemerintah menargetkan proses penataan ulang selesai dalam satu bulan ke depan. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penentuan kebutuhan dapur, distribusi layanan, hingga alokasi anggaran Program Makan Bergizi Gratis ke depan.