Antisipasi Krisis Hormuz, Pemerintah Siapkan Stimulus Fantastis Hingga Rp26,34 Triliun

AKURAT.CO Pemerintah resmi menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun untuk semester II 2026 sebagai langkah antisipatif menghadapi meningkatnya risiko global akibat memanasnya situasi di Timur Tengah, termasuk ketidakpastian di jalur strategis Selat Hormuz yang menjadi urat nadi perdagangan energi dunia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, kondisi ekonomi global masih bergerak dinamis sehingga Indonesia perlu memperkuat ketahanan ekonomi domestik melalui berbagai kebijakan penyangga.

"Ekonomi masih dinamis. Walaupun kita berharap sudah mulai ada titik terang di Timur Tengah, khususnya di Selat Hormuz, sampai saat sekarang kita terus memonitor perkembangan tersebut. Indonesia perlu terus menjaga ekonomi domestik dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah serta mengantisipasi risiko eksternal yang mungkin muncul," kata Airlangga dalam konferensi pers Stimulus Pertumbuhan Ekonomi Semester 2 Tahun 2026 di Jakarta, Senin (22/6/2026).

Baca Juga: Rapat dengan Menko Airlangga, Bahlil Ungkap Nasib Subsidi dan B50

Sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah meluncurkan sejumlah insentif yang menyasar konsumsi masyarakat, dunia usaha, hingga sektor pangan. Total nilai stimulus yang digelontorkan mencapai Rp26,34 triliun.

Salah satu kebijakan baru yang menjadi sorotan adalah pemberlakuan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final royalti sebesar 1,5% bagi penulis. Menurut Airlangga, tarif tersebut jauh lebih rendah dibandingkan skema yang berlaku saat ini yang berada pada kisaran 5% hingga 35%.

"Ini merupakan salah satu janji kampanye Bapak Presiden dan ditujukan untuk memberikan ruang yang lebih besar bagi para penulis dan pelaku ekonomi kreatif," ujarnya.

Selain itu, pemerintah juga menyiapkan diskon transportasi untuk mendorong mobilitas masyarakat selama periode libur sekolah dan Natal-Tahun Baru (Nataru). Insentif akan diberikan pada sektor transportasi udara dan moda transportasi lainnya guna menjaga aktivitas ekonomi tetap bergerak.

Di sisi industri, pemerintah menetapkan tarif bea masuk 0% untuk impor LPG bagi industri petrokimia serta bahan baku plastik. Kebijakan tersebut diperkirakan memberikan manfaat ekonomi sekitar Rp2,25 triliun melalui pengurangan biaya produksi dan efek pengganda terhadap sektor terkait.

"Impor LPG bagi industri petrokimia menjadi nol persen. Kami berharap langkah ini meningkatkan nilai manfaat ekonomi sekaligus membantu mengendalikan tekanan inflasi karena hampir seluruh kemasan makanan menggunakan bahan plastik," kata Airlangga.

Pemerintah juga menurunkan tarif impor suku cadang pesawat menjadi 0% untuk meningkatkan daya saing industri Maintenance, Repair and Overhaul (MRO) nasional sekaligus mendukung efisiensi sektor penerbangan.

Tidak hanya itu, program magang dan vokasi juga diperpanjang pada semester II 2026 dengan alokasi anggaran sekitar Rp6,26 triliun. Pemerintah menilai program tersebut dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

Porsi terbesar dalam paket stimulus kali ini berasal dari sektor pangan. Pemerintah memperpanjang bantuan pangan beras selama tiga bulan, yakni Juli hingga September 2026, yang akan menjangkau 33,24 juta penerima. Program tersebut membutuhkan anggaran sebesar Rp17,54 triliun.

Baca Juga: Wushu Indonesia Regenerasi Total, Airlangga Siapkan Suksesor Edgar Marvelo untuk Olimpiade

"Atas arahan Bapak Presiden, bantuan pangan dilanjutkan selama tiga bulan lagi mulai Juli, Agustus, dan September untuk 33,24 juta penerima," ujar Airlangga.

Pemerintah juga menyiapkan program stabilisasi harga kedelai bagi perajin tahu dan tempe. Subsidi sebesar Rp2.000 per kilogram akan diberikan dengan kuota 250 ribu ton apabila harga kedelai berada di atas harga acuan pemerintah.

Paket stimulus ini menjadi respons pemerintah terhadap meningkatnya risiko global yang berpotensi menekan perekonomian nasional. Selat Hormuz selama ini menjadi jalur transit sekitar seperlima perdagangan minyak dunia.

Gangguan di kawasan tersebut berisiko mendorong kenaikan harga energi global yang pada akhirnya dapat memicu inflasi dan meningkatkan biaya produksi di berbagai sektor.