Pengawasan Lemah Jadi Penyebab Kebocoran APBN, DPR Minta Penegakan Hukum Diperkuat

AKURAT.CO Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino Kurniawan, menilai, kebocoran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan disebabkan minimnya regulasi, melainkan lemahnya penegakan hukum dan sistem pengawasan.

Kondisi tersebut membuat potensi kerugian negara masih terus terjadi.

Menurut Harris, Indonesia sebenarnya telah memiliki perangkat hukum yang memadai untuk mencegah kebocoran anggaran.

Persoalan utamanya terletak pada implementasi aturan yang belum berjalan optimal.

"Regulasi yang dimiliki Indonesia untuk mencegah kebocoran anggaran sebenarnya sudah sangat lengkap," kata Harris, Sabtu (18/7/2026).

Ia menegaskan, pemerintah perlu memfokuskan upaya pada penguatan penegakan hukum dan pengawasan agar berbagai aturan yang sudah ada dapat diterapkan secara konsisten.

"Instrumen hukum di Indonesia sebenarnya sudah sangat lengkap dan mampu mencegah kebocoran anggaran. Persoalannya ada pada penegakan hukum dan pengawasan yang masih perlu diperkuat," ujarnya.

Harris mengungkapkan, Komisi XI DPR baru saja menggelar rapat dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Dalam rapat tersebut terungkap terdapat lebih dari 1.100 hasil audit yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi.

Temuan itu, menurutnya, menunjukkan pentingnya memperkuat peran BPKP sebagai aparat pengawasan intern pemerintah.

Baca Juga: Bukan Pajak, Pengelolaan SDA Dinilai Jadi Sumber Kebocoran Fiskal Terbesar