290 BUMN Ditutup, Prabowo Mau Sisakan yang Produktif

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah menutup 290 badan usaha milik negara (BUMN) yang dinilai tidak produktif.

Langkah tersebut menjadi bagian dari restrukturisasi perusahaan pelat merah yang diarahkan untuk menyisakan BUMN yang dinilai mampu memberikan manfaat ekonomi lebih besar.

Prabowo menyampaikan hal tersebut dalam pidato penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang tentang APBN 2027 beserta Nota Keuangan di hadapan DPR RI, Jumat (14/8/2026).

Menurut Prabowo, pemerintah tidak hanya akan menghentikan BUMN yang tidak produktif, tetapi juga melanjutkan proses optimalisasi hingga jumlah perusahaan pelat merah menjadi lebih ramping.

"Kita telah tutup 290 BUMN yang tidak produktif. Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal hanya 300 BUMN yang produktif," kata Prabowo.

Baca Juga: Prabowo Kejar Renovasi Semua Sekolah Rusak Selesai 2029

Restrukturisasi tersebut juga berkaitan dengan pengelolaan aset BUMN. Prabowo mengatakan perusahaan pelat merah menguasai aset dalam jumlah besar, mulai dari tanah, gedung, jaringan, kawasan hingga berbagai fasilitas.

Namun, tidak seluruh aset tersebut dinilai telah dimanfaatkan secara optimal.

"Selain itu, aset berupa tanah, gedung, jaringan, kawasan, dan fasilitas yang tidak dikelola optimal oleh BUMN tidak boleh dibiarkan tidur, sementara rakyat membutuhkan pekerjaan dan perekonomian membutuhkan investasi," ujar Prabowo.

Pemerintah kemudian membuka peluang agar aset BUMN yang belum dimanfaatkan secara optimal dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.

Prabowo mengatakan kerja sama tersebut akan dilakukan melalui proses yang terbuka, kompetitif, dan akuntabel dengan tetap menjaga kepemilikan strategis negara.

"Pemerintah akan mempermudah kerja sama pemanfaatan aset-aset BUMN yang belum optimal dengan swasta melalui proses yang terbuka, kompetitif, dan akuntabel, serta menjaga kepemilikan strategis negara," katanya.

Dengan demikian, kebijakan restrukturisasi BUMN yang disampaikan pemerintah tidak berhenti pada pengurangan jumlah perusahaan. Pemerintah juga ingin mengubah aset yang selama ini belum memberikan hasil optimal menjadi sumber aktivitas ekonomi dan investasi.

Dalam pidatonya, Prabowo mengaitkan rencana tersebut dengan kebijakan India melalui National Monetisation Pipeline.

Skema tersebut, menurut Prabowo, memberikan ruang bagi swasta untuk mengoperasikan aset publik yang telah tersedia, sementara kepemilikan aset tetap berada di tangan negara.

Modal yang diperoleh dari pemanfaatan aset kemudian dapat digunakan kembali untuk pembangunan infrastruktur baru.

Baca Juga: Prabowo Ingin Indonesia Jadi Penentu Harga Komoditas Dunia

"Kita harus belajar dari India. India menjalankan National Monetisation Pipeline. Swasta diberi ruang mengoperasikan aset publik yang telah terbangun, kepemilikan tetap berada pada negara, dan modal yang diperoleh diputar kembali untuk membangun infrastruktur baru," ujar Prabowo.

Pola tersebut menjadi salah satu rujukan pemerintah dalam mengoptimalkan aset BUMN.

Di satu sisi, pemerintah tetap mempertahankan kepemilikan negara terhadap aset strategis. Di sisi lain, aset yang tidak memberikan manfaat optimal dapat dimanfaatkan melalui kerja sama dengan swasta.

Kebijakan tersebut juga tidak dapat dilepaskan dari agenda pemerintah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan negara.

Dalam pidatonya, Prabowo berulang kali menekankan bahwa anggaran negara harus menghasilkan manfaat yang terukur. Prinsip serupa diterapkan terhadap perusahaan pelat merah dan aset yang dikuasainya.

Pemerintah tidak ingin perusahaan atau aset negara hanya dipertahankan karena status kepemilikannya tanpa menghasilkan manfaat ekonomi yang sebanding.

Prabowo mengatakan BUMN yang masih produktif akan dipertahankan, sedangkan perusahaan yang tidak produktif akan terus dievaluasi.

Targetnya, pada akhir 2026 jumlah BUMN yang tersisa maksimal 300 perusahaan dan seluruhnya diarahkan menjadi perusahaan yang produktif.

"Kita akan teruskan upaya optimalisasi BUMN hingga kita akan punya di akhir tahun ini maksimal hanya 300 BUMN yang produktif," kata Prabowo.

Langkah tersebut akan menjadi bagian dari agenda transformasi ekonomi pemerintah dalam RAPBN 2027. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 6% pada tahun depan dengan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun.

Dalam konteks tersebut, optimalisasi BUMN menjadi salah satu instrumen untuk memastikan aset dan perusahaan yang dimiliki negara dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian.

Namun, penutupan BUMN tidak otomatis menyelesaikan persoalan produktivitas perusahaan negara. Pemerintah tetap perlu memastikan bagaimana status aset, kewajiban, pekerja, serta kegiatan usaha dari perusahaan yang ditutup tersebut ditangani.

Hal yang sama berlaku terhadap aset BUMN yang akan dikerjasamakan dengan swasta. Proses monetisasi aset membutuhkan mekanisme penilaian, transparansi, tata kelola, serta pengawasan agar pemanfaatan aset negara tidak menimbulkan persoalan baru.

Pemerintah sendiri menegaskan kerja sama tersebut harus dilakukan secara terbuka, kompetitif, dan akuntabel.

Di sisi lain, konsolidasi BUMN juga akan menentukan bagaimana perusahaan-perusahaan pelat merah ditempatkan dalam struktur ekonomi nasional ke depan.

Dengan jumlah perusahaan yang lebih sedikit, pemerintah memiliki ruang untuk memusatkan pengawasan dan modal pada perusahaan yang dianggap memiliki peran strategis serta kemampuan menghasilkan nilai tambah.

Prabowo menegaskan arah kebijakan tersebut sebagai bagian dari upaya memastikan kekayaan negara tidak berhenti sebagai aset yang tercatat, tetapi dapat digunakan untuk mendorong investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan produktivitas ekonomi.

"Setiap rupiah harus memiliki tujuan. Setiap kebijakan harus memiliki ukuran. Setiap pejabat harus memiliki pertanggungjawaban," kata Prabowo.