Rupiah Rp17.500 Jadi Asumsi RAPBN 2027, Ini Alasannya

AKURAT.CO Pemerintah menetapkan asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp17.500 per USD dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027.

Angka tersebut menjadi salah satu asumsi dasar ekonomi makro yang akan menjadi pijakan pemerintah dalam menyusun anggaran tahun depan.

Asumsi tersebut sekaligus menunjukkan adanya penyesuaian terhadap posisi rupiah yang dalam beberapa waktu terakhir bergerak di level Rp17.000-Rp18.000 per dolar AS.

Dibandingkan APBN 2026, angka yang digunakan pemerintah dalam RAPBN 2027 juga lebih tinggi, yakni dari Rp16.500 menjadi Rp17.500 per USD.

Baca Juga: Misbakhun: APBN 2027 Tembus Rp4.000 T, Ekonomi Dikejar 6 Persen

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun menilai, penetapan asumsi tersebut perlu dilakukan secara realistis dengan mempertimbangkan kondisi nilai tukar yang terjadi di pasar.

"Kita harus realistis. Selama ini rupiah berada di kisaran Rp17.000 bahkan Rp18.000. Rp17.000-nya pun berada di kisaran menuju ke Rp18.000," ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Menurut dia, pemerintah akan sulit menggunakan asumsi nilai tukar yang terlalu jauh dari kondisi aktual. Terlebih, pelemahan rupiah memiliki konsekuensi terhadap transaksi pemerintah yang menggunakan denominasi dolar AS.

"Nah ini kita harus realistis. Realistisnya bahwa saat ini kita sulit sekali menggeser rupiah itu kembali ke Rp16.000. Ke Rp15.000 sepertinya sudah tidak mungkin," katanya.

Misbakhun mengatakan persoalan nilai tukar tidak hanya berkaitan dengan indikator pasar keuangan. Pergerakan rupiah juga berhubungan langsung dengan kebutuhan pembiayaan dan transaksi pemerintah, terutama karena Indonesia masih bergantung pada impor sejumlah komoditas energi.

"Apalagi kita masih sebagian besar masih mengimpor minyak, BBM, gas, dan sebagainya sehingga kita masih harus menetapkan pada tingkat yang realistis. Sesuai dengan rupiah yang berlaku di pasar," jelasnya.

Kondisi tersebut membuat asumsi nilai tukar menjadi salah satu parameter penting dalam penyusunan APBN. Perubahan kurs dapat memengaruhi nilai transaksi yang berkaitan dengan impor, penerimaan negara tertentu, hingga belanja pemerintah yang memiliki komponen dalam valuta asing.

Karena itu, menurut Misbakhun, asumsi makro dalam RAPBN tidak semestinya hanya mengejar angka nilai tukar yang lebih kuat, tetapi harus mencerminkan kondisi ekonomi yang menjadi dasar perhitungan anggaran.

Ia juga menilai asumsi yang realistis dibutuhkan agar APBN dapat menjadi acuan yang kredibel bagi pelaku pasar.

Dalam APBN 2026, pemerintah menggunakan asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp16.500 per USD. Sementara dalam RAPBN 2027, asumsi tersebut dinaikkan menjadi Rp17.500 per USD.

Dengan demikian, terdapat kenaikan asumsi sebesar Rp1.000 atau sekitar 6,1% dibandingkan asumsi yang digunakan dalam APBN 2026.

Penetapan tersebut juga berada di batas atas kisaran awal asumsi nilai tukar RAPBN 2027 yang sebelumnya berada pada rentang Rp16.800-Rp17.500 per USD.

Artinya, pemerintah memilih menggunakan skenario nilai tukar pada level terlemah dari rentang awal tersebut dalam menyusun RAPBN 2027.

Langkah itu sejalan dengan pandangan bahwa asumsi makro perlu mempertimbangkan kondisi aktual dan risiko yang masih dihadapi perekonomian Indonesia.

Selain nilai tukar, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro untuk RAPBN 2027.

Presiden Prabowo Subianto dalam pidato Penyampaian RUU APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan pada Sidang Paripurna DPR RI, Jumat (14/8/2026), menyampaikan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027.

Baca Juga: Pelaku Pasar Cermati 4 Sentimen Ini, Rupiah Ditaksir Tertekan ke Rp17.940

Pemerintah juga menargetkan inflasi berada di level 2,5%. Sementara tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun diasumsikan sebesar 6,9%.

Di sektor energi, pemerintah menetapkan asumsi harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) sebesar US$75 per barel.

Adapun target lifting minyak ditetapkan sebesar 610 ribu barel per hari. Untuk lifting gas, pemerintah memasang target sebesar 954 ribu barel setara minyak per hari.

Rangkaian asumsi tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun postur pendapatan, belanja, pembiayaan, serta berbagai kebijakan fiskal pada 2027.

Dengan asumsi rupiah Rp17.500 per USD, pemerintah memiliki ruang perhitungan yang lebih dekat dengan kondisi nilai tukar saat ini dibandingkan menggunakan asumsi rupiah yang jauh lebih kuat.

Namun, realisasi nilai tukar sepanjang 2027 tetap dapat bergerak di atas atau di bawah asumsi tersebut karena dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam maupun luar negeri.

Bagi pemerintah, salah satu tantangan utama adalah memastikan perubahan asumsi makro tidak menimbulkan tekanan yang lebih besar terhadap APBN. Terutama ketika nilai tukar, harga minyak, suku bunga, dan inflasi bergerak berbeda dari asumsi yang telah ditetapkan.

Karena itu, pembahasan RAPBN 2027 di DPR tidak hanya akan berkaitan dengan apakah angka Rp17.500 realistis atau tidak. Asumsi tersebut juga akan menjadi dasar untuk melihat seberapa kuat APBN menghadapi risiko perubahan nilai tukar dan kondisi ekonomi global pada tahun depan.

Misbakhun menegaskan bahwa penggunaan angka yang realistis menjadi penting agar APBN dapat berfungsi sebagai instrumen kebijakan yang sesuai dengan kondisi ekonomi sebenarnya.