Pramono Wajibkan Sistem Parkir Pemprov Jakarta Gunakan Pembayaran Cashless

AKURAT.CO Gubernur Provinsi Jakarta, Pramono Anung, menegaskan seluruh sistem perparkiran yang dikelola Pemerintah Provinsi (Pemprov) wajib menerapkan pembayaran non-tunai (cashless).

Langkah ini dinilai sebagai kunci transparansi sekaligus memastikan seluruh pendapatan masuk langsung ke kas daerah.

"Saya akan mendorong semua perparkiran yang dikelola Pemda harus cashless. Tidak boleh lagi ada transaksi manual," ujar Pramono di Koja, Jakarta Utara, Jumat (3/10/2025).

Mantan Sekjen PDI Perjuangan itu menambahkan, penerapan sistem parkir transparan akan menutup celah adanya privilese bagi pihak tertentu.

"Kalau parkir sudah transparan dan cashless, pasti semua pemasukan masuk ke Balai Kota. Itulah sasaran utama saya ke depan," tegasnya.

Menurut Pramono, pembenahan sektor perparkiran menjadi prioritas baru setelah sebelumnya Pemprov fokus pada transportasi dan pendidikan, seperti melalui Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta program pemutihan ijazah.

Baca Juga: Ellenka Professional Luncurkan Barista Series di ELBAF 2025

"Berikutnya saya akan lebih konsentrasi menyelesaikan persoalan lapangan, seperti parkir, sampah sembarangan, hingga selokan yang tidak tertata. Semua itu akan kami benahi," jelasnya.

Selain itu, Pramono menyatakan dukungan penuh terhadap Panitia Khusus (Pansus) Perparkiran DPRD Jakarta yang telah menyegel sejumlah lokasi parkir ilegal.

"Saya mendukung sepenuhnya langkah DPRD, karena urusan perparkiran ini memang harus segera diselesaikan," pungkasnya.