KSPI Protes Tak Boleh Unjuk Rasa di Istana: Demonstran Diperlakukan Seperti Musuh

AKURAT.CO Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) bersama Partai Buruh menggelar unjuk rasa penolakan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jakarta Tahun 2026. Unjuk rasa yang semula direncanakan berlangsung di depan Istana Negara dialihkan ke lokasi lain setelah berkoordinasi dengan aparat keamanan.

Presiden KSPI, Said Iqbal, menilai kondisi itu mencerminkan kemunduran demokrasi di Indonesia. Pentolan Partai Buruh itu menegaskan Istana Negara tidak seharusnya menjadi ruang yang tertutup bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi.

"Istana dan DPR RI adalah tempat rakyat, termasuk buruh, petani, nelayan, guru, dan mahasiswa, menyampaikan aspirasinya," kata Said Iqbal saat diwawancarai di Silang Monas Selatan, Jakarta Pusat, Senin (29/12/2025).

Baca Juga: KSPI Jakarta Tuntut UMP 2026 di Rp5,8 Juta: Standar Kebutuhan Hidup Layak

Dia juga mendesak percepatan reformasi kepolisian. Menurut dia, dalam beberapa hari terakhir publik menyaksikan tindakan aparat yang dinilai berlebihan dalam menangani aksi demonstrasi, mulai dari penderekan mobil komando hingga dorongan terhadap peserta aksi.

"Pendekatan aparat mencerminkan cara-cara militeristik yang tidak sejalan dengan prinsip demokrasi," ujarnya.

Dia mengingatkan agar aparat tidak memperlakukan demonstran layaknya musuh. Meski jumlah peserta aksi hari ini tidak besar, KSPI membuka kemungkinan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar. 

"Kami mempertanyakan apakah Presiden Prabowo mengetahui bahwa demonstran diperlakukan seolah-olah musuh dan orang bersenjata," katanya.