Pansus DPRD Soroti Dugaan 'Operator Bayangan' dalam Sistem Parkir di Pasar Jaya

AKURAT.CO Panitia Khusus (Pansus) Tata Kelola Perparkiran DPRD Jakarta menyoroti dugaan keberadaan 'shadow operator', atau pengelola tidak resmi dalam sistem parkir di pasar-pasar yang dikelola Perumda Pasar Jaya.

Temuan ini muncul di tengah evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola parkir yang dinilai sulit diawasi.

Anggota Pansus Tata Kelola Parkir DPRD Provinsi Jakarta, Francine Widjojo, mengatakan pola pengelolaan parkir di sejumlah pasar tidak sederhana karena banyak melibatkan pihak lain baik yang resmi maupun tidak resmi.

Baca Juga: Tata Kelola Buruk, Mayoritas Pasar di Jakarta Tidak Punya Izin Parkir

"Kalau kita lihat dari runutannya, ada yang awal dikelola UP perparkiran, lalu Pasar Jaya, kemudian pihak ketiga, dan kemudian dikontrakkan lagi. Jadi ada empat lapis pengelolaan," kata Francine di Gedung DPRD Provinsi Jakarta, Rabu (6/5/2026).

Menurut dia, skema berlapis itu membuka celah bagi pihak-pihak yang tidak tercatat secara resmi, namun terlibat dalam operasional parkir di lapangan.

Selain itu, Pansus juga menyoroti rendahnya kepatuhan terhadap perizinan, khususnya kepemilikan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). Dari sekitar 142 pasar aktif, hanya 29 yang telah memiliki SLF.

Baca Juga: Pekan Depan, Parkir Ilegal di Blok M Square Akan Disegel

"SLF itu wajib karena menyangkut kelayakan gedung dan keselamatan. Tapi faktanya masih sangat sedikit yang memenuhi," ujarnya.

Akibat skema berlapis dan temuan pengelola tidak resmi menyebabkan potensi kebocoran pendapatan asli daerah (PAD). Untuk itu, DPRD Provinsi Jakarta mendorong percepatan digitalisasi sistem parkir di seluruh pasar dengan penerapan transaksi non tunai dan integrasi data.

"Ke depan harus cashless, harus online dan semua terintegrasi, supaya tidak ada lagi ruang kebocoran," tegasnya.