Tarif Transjabodetabek Naik hingga Rp7.000, Pengamat: Bisa Jadi Pisau Bermata Dua

AKURAT.CO Rencana kenaikan tarif Transjabodetabek dari Rp3.500 menjadi Rp5.000 hingga Rp7.000 dinilai dapat memperkuat kemampuan fiskal Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sekaligus membuka ruang bagi peningkatan kualitas layanan transportasi publik.

Namun, kebijakan tersebut juga dinilai perlu dibarengi dengan perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar tidak menambah beban ekonomi mereka.

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno mengatakan penyesuaian tarif memiliki dampak positif dan negatif yang harus dipertimbangkan secara seimbang.

Menurutnya, tarif Transjakarta sebesar Rp3.500 telah berlaku hampir selamadua dekade sejak 2005, sehingga penyesuaian tarif menjadi sesuatu yang wajar.

"Tarif Transjakarta sebesar Rp3.500 sudah bertahan selama hampir dua dekade sejak 2005. Penyesuaian tarif menjadi Rp5.000 hingga Rp7.000 akan menjadi pisau bermata dua. Kebijakan ini dapat memperbaiki kesehatan fiskal daerah, tetapi juga berpotensi menambah beban pengeluaran masyarakat perkotaan, khususnya kelompok berpenghasilan rendah," kata Djoko saat dihubungi, Minggu (7/6/2026).

Menurut dia, besaran subsidi yang diberikan Pemprov DKI Jakarta untuk setiap perjalanan penumpang saat ini telah mencapai lebih dari Rp9.000.

Dengan adanya penyesuaian tarif, beban subsidi yang ditanggung pemerintah daerah dapat berkurang.

Baca Juga: Nikmati Senja hingga Malam di Orange Groves PIK 2, Ada Vesak Lantern Night Hari Ini

Pengurangan subsidi tersebut, kata Djoko, akan memberikan ruang fiskal yang lebih besar bagi APBD DKI Jakarta.

Dana yang selama ini digunakan untuk menutup biaya operasional dapat dialihkan untuk program prioritas lain, termasuk mendukung pengembangan transportasi ramah lingkungan.

"Selain mengurangi beban subsidi, Transjakarta memiliki peluang mempercepat investasi jangka panjang seperti pengadaan armada bus listrik dan pembangunan infrastruktur transportasi rendah emisi," ujarnya.

Djoko menilai tambahan pendapatan dari kenaikan tarif seharusnya diikuti dengan peningkatan kualitas layanan.

Menurutnya, masyarakat akan lebih mudah menerima tarif baru apabila terdapat perbaikan yang dapat dirasakan secara langsung.

Perbaikan tersebut meliputi peremajaan armada, penambahan frekuensi perjalanan, hingga penguatan integrasi dengan moda transportasi lain seperti MRT, LRT, dan KRL.

"Kenaikan tarif harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan. Pendapatan tambahan dapat digunakan untuk memperbarui armada yang sudah tua, mengurangi waktu tunggu bus, serta memperbaiki konektivitas dengan MRT, LRT, dan KRL," katanya.

Ia juga menilai penyesuaian tarif dapat menciptakan struktur tarif transportasi publik yang lebih proporsional.

Selama ini, tarif Transjakarta dinilai relatif lebih rendah dibandingkan sejumlah moda transportasi massal lainnya.

Meski demikian, Djoko mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan dampak sosial dari kebijakan tersebut.

Tambahan biaya perjalanan dinilai cukup signifikan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang setiap hari bergantung pada Transjakarta untuk bekerja maupun bersekolah.

Baca Juga: 10 Drama Korea Romance Terbaik yang Bikin Sulit Move On

"Bagi masyarakat berpendapatan rendah, tambahan biaya transportasi harian akan langsung mengurangi pendapatan yang bisa digunakan untuk kebutuhan lain. Karena itu, pemerintah harus memastikan program tarif Rp0 bagi kelompok rentan berjalan efektif dan tepat sasaran," ujarnya.

Ia menegaskan kelompok seperti lansia, pelajar, penyandang disabilitas, serta buruh ber-KTP Jakarta perlu tetap mendapatkan perlindungan agar mobilitas mereka tidak terganggu.

Lebih lanjut, Djoko mengingatkan kenaikan tarif tanpa diikuti peningkatan kualitas layanan berisiko mendorong masyarakat kembali menggunakan kendaraan pribadi.

"Jika tarif naik tetapi ketepatan waktu, kenyamanan, dan keandalan layanan tidak berubah, sebagian pengguna bisa kembali menggunakan sepeda motor. Kondisi ini justru berpotensi meningkatkan kemacetan dan memperburuk kualitas udara Jakarta," katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya integrasi tarif pada layanan Transjabodetabek yang melayani masyarakat dari wilayah penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Menurutnya, skema tarif yang diterapkan harus tetap mendukung tujuan utama transportasi publik, yakni menarik masyarakat untuk beralih dari kendaraan pribadi.

"Untuk rute Transjabodetabek, integrasi tarif menjadi kunci. Jangan sampai kenaikan biaya perjalanan membuat komuter kembali memilih kendaraan pribadi. Tujuan utama transportasi publik adalah menarik sebanyak mungkin masyarakat keluar dari kendaraan pribadi," ujarnya.