Jenderal Agus Subiyanto Ancam Pidanakan Anggota TNI Tak Netral

AKURAT.CO KSAD Jenderal Agus Subiyanto mengancam bakal mempidanakan anggota yang tidak netral pada Pemilu 2024. Komitmen ini disampaikan calon tunggal Panglima TNI yang netralitasnya diragukan karena memiliki hubungan dekat dengan Presiden Jokowi.
Agus menegaskan, UU TNI telah melarang anggota berpolitik praktis. Bahkan ada ancaman sanksi bagi pelanggar.
“Kalau soal netralitas kan kita punya koridor ya. Pertama UU 34/2004 Pasal 39 kita tidak boleh berpolitik praktis. Kedua UU 7/2017 itu bahwa apabila kita ingin berpolitik praktis kita harus pensiun dulu,” kata Agus, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/11/2023).
Baca Juga: Pengamanan Pemilu 2024, TNI Kerahkan 446.516 Personel
Agus meminta para pihak tidak meragukan netralitas TNI karena sudah ada aturan main yang mengharuskan aparat tidak memihak.
KSAD juga memastikan TNI tidak memberi perlakuan khusus terhadap kandidat paslon tertentu.
“Jadi tidak TNI aktif (kalau mau berpolitik). Kalau TNI aktif ikut terlibat politik praktis itu sanksinya pidana dan tindakan disiplin dari komandannya. Jadi kita koridornya itu saja,” ujarnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini

Terpopuler
- 120 Twibbon 17 Agustus 2026 Gratis, Cocok untuk Foto Profil dan Rayakan HUT RI
- 2Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 3Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 4Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 520 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 6Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 7Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 8Meludahi Biarawati: Pelecehan Bernuansa Agama oleh Ekstremis Yahudi Menjadi Hal yang Lumrah di Yerusalem
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026







