Target Ekonomi 6 Persen di RAPBN 2027, DPR Minta Bukan Sekadar Angka

AKURAT.CO Pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 6% pada 2027.

Target tersebut menjadi salah satu asumsi dasar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang kini mulai dibahas bersama DPR RI.

Namun, parlemen meminta pemerintah tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi memastikan ekspansi ekonomi tersebut mampu menciptakan lapangan kerja, memperluas kesempatan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pandangan tersebut disampaikan sejumlah fraksi DPR dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-2 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Jakarta, Selasa (18/8/2026).

DPR menyetujui pembahasan lanjutan RAPBN 2027 setelah pemerintah menyampaikan RUU APBN 2027 beserta nota keuangan dalam Rapat Paripurna pada 14 Agustus 2026.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, penyampaian pandangan umum fraksi merupakan bagian dari tahapan pembahasan RAPBN sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib.

Baca Juga: Lifting Minyak 610.000 Barel di RAPBN 2027 Terlampau Ambisius?

“Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah sudah menyampaikan keterangan atas RUU tentang APBN tahun anggaran 2027 beserta nota keuangannya pada Rapat Paripurna 14 Agustus 2026 yang lalu, dan sesuai dengan Pasal 168 Ayat 2 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib bahwa fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan pandangan umum dalam Rapur atas Rancangan Undang-Undang APBN,” kata Dasco.

Dalam RAPBN 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6% secara tahunan atau year on year (yoy). Sasaran tersebut lebih tinggi dibandingkan berbagai target pembangunan yang juga ditetapkan pemerintah untuk tahun anggaran mendatang.

Fraksi Partai Golkar menilai target pertumbuhan tersebut perlu ditopang sumber-sumber pertumbuhan baru yang mampu meningkatkan kapasitas produksi dan produktivitas ekonomi secara berkelanjutan.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Nurul Arifin mengatakan pemerintah perlu menjelaskan bagaimana pertumbuhan ekonomi 6% tersebut akan diterjemahkan menjadi perbaikan kondisi masyarakat.

“Untuk itu, Fraksi Partai Golkar meminta penjelasan pemerintah mengenai strategi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkualitas, terutama dalam menghasilkan penciptaan lapangan kerja, perluasan kesempatan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Nurul.

Permintaan tersebut menjadi penting karena pemerintah tidak hanya memasang target pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menargetkan sejumlah indikator kesejahteraan membaik pada 2027.

Tingkat kemiskinan ditargetkan berada pada kisaran 6%-6,5%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan target APBN 2026 sebesar 6,5%-7,5%.

Pemerintah juga menargetkan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,30%-4,87% pada 2027, dari target 2026 sebesar 4,44%-4,96%.

Sementara itu, rasio gini ditargetkan berada pada kisaran 0,362-0,367, membaik dari target 2026 sebesar 0,377-0,380. Indeks modal manusia juga ditargetkan meningkat menjadi 0,575.

Dengan demikian, keberhasilan RAPBN 2027 tidak hanya akan dilihat dari tercapainya pertumbuhan ekonomi 6%, tetapi juga dari kemampuan anggaran negara mendorong perbaikan indikator sosial tersebut.

Di sisi penerimaan, pemerintah juga memasang target peningkatan tax ratio atau rasio penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB).

Dalam RAPBN 2027, tax ratio ditargetkan mencapai 10,4%. Angka tersebut meningkat dari 9,31% terhadap PDB pada 2025.

Fraksi Partai Gerindra mendukung peningkatan rasio pajak tersebut. Namun, DPR meminta pemerintah memastikan penguatan penerimaan negara berjalan seiring dengan perkembangan ekonomi nasional.

Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Kamrussamad mengatakan, pemerintah perlu membuat sistem perpajakan lebih adaptif agar rasio pajak dapat dipertahankan di atas 10%.

Baca Juga: Serial Merdeka Finansial (VIII): Program Prioritas Nasional RAPBN 2027 Belum Menyentuh Kelas Menengah

“Kami mendorong pemerintah untuk mengambil langkah strategis agar rasio pajak ini konsisten bertahan di angka dua digit seiring dengan membesarnya skala ekonomi nasional sistem perpajakan kita harus lebih adaptif,” ujar Kamrussamad.

Peningkatan tax ratio menjadi salah satu tantangan penting dalam RAPBN 2027. Sebab, semakin besar penerimaan yang berhasil dihimpun pemerintah, semakin besar pula ruang fiskal yang tersedia untuk membiayai berbagai program pembangunan.

Selain pertumbuhan ekonomi dan penerimaan negara, DPR menyoroti penggunaan anggaran untuk program prioritas pemerintah, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG).

Fraksi PDI Perjuangan, Budi Sulistyono Kanang menilai alokasi anggaran MBG yang mencapai Rp242 triliun harus disertai dengan pelaksanaan yang tepat sasaran.

Sorotan DPR mencakup kapasitas fiskal, pengelolaan anggaran, tata kelola makanan bergizi, hingga cakupan kelompok penerima manfaat.

Lebih lanjut Budi secara khusus meminta pemerintah memperhatikan anak-anak sekolah di wilayah yang sulit dijangkau.

“Anak-anak sekolah di daerah terpencil, tertinggal, terisolir masih perlu mendapatkan perhatian. Belanja negara yang efisien, yang berkualitas harus ditunjukkan dengan menetapkan indikasi kualitas belanja di setiap kementerian atau lembaga dengan indikator yang terukur,” kata Budi.

Sorotan tersebut menempatkan MBG bukan hanya sebagai program belanja pemerintah, tetapi juga sebagai bagian dari ukuran efektivitas APBN dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Selain pertumbuhan ekonomi 6%, pemerintah menetapkan sejumlah asumsi dasar ekonomi makro dalam RAPBN 2027.

Inflasi ditargetkan berada pada kisaran 2,5%. Suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun diproyeksikan sebesar 6,9%.

Nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada kisaran Rp17.500 per dolar Amerika Serikat. Sementara harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) diasumsikan sebesar US$75 per barel.

Dari sisi produksi energi, lifting minyak ditargetkan mencapai 610.000 barel per hari. Adapun lifting gas ditargetkan sebesar 954.000 barel setara minyak per hari.

Seluruh asumsi tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun postur APBN 2027 sekaligus menentukan kapasitas fiskal untuk membiayai program pembangunan.

Rangkaian pandangan fraksi DPR menunjukkan bahwa pembahasan RAPBN 2027 akan berhadapan dengan tantangan untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, penerimaan negara, dan belanja pemerintah.

Target pertumbuhan ekonomi 6% harus berjalan beriringan dengan sasaran penurunan kemiskinan dan pengangguran. Pada saat yang sama, peningkatan tax ratio menjadi 10,4% perlu didukung oleh sistem perpajakan yang mampu mengikuti perkembangan aktivitas ekonomi.

Dari sisi belanja, DPR meminta program dengan anggaran besar seperti MBG memiliki indikator keberhasilan yang terukur dan menjangkau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.

Artinya, ukuran keberhasilan RAPBN 2027 tidak berhenti pada tercapainya angka pertumbuhan ekonomi.

Pemerintah juga akan dituntut membuktikan apakah pertumbuhan tersebut mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan, mempersempit ketimpangan, dan memastikan belanja negara memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

Pembahasan lanjutan RAPBN 2027 selanjutnya akan menjadi ruang bagi pemerintah dan DPR untuk menguji asumsi ekonomi sekaligus mempertajam alokasi anggaran agar target pembangunan yang telah ditetapkan dapat tercapai.