Jokowi Ajak Tony Blair Bangun Fasilitas Solar Panel di IKN

AKURAT.CO Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan tersebut membahas serangkaian inisiatif strategis untuk memajukan sektor energi terbarukan dan transformasi digital di Indonesia.

Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengatakan, pertemuan bersama Tony Blair menghasilkan beberapa kesepakatan penting, termasuk rencana pembangunan fasilitas solar panel di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang akan dikerjakan bersama dengan Persatuan Emirat Arab.

Dia menjelaskan, inisiatif ini akan difasilitasi oleh Tony Blair dan merupakan bagian dari kerja sama lebih luas di bidang energi baru terbarukan dan logistik.

Baca Juga: Jokowi Apresiasi Keanggotaan Penuh Indonesia di FATF: Ini Merupakan Pengakuan Dunia

"Kami sedang menyusun detail rencana pembangunan ini," kata Bahlil, melalui keterangan resminya di Jakarta, Kamis (18/4/2024).

Selain itu, pembahasan juga mencakup rencana pemanfaatan carbon storage di Indonesia, yang diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan negara baru.

"Kami berbicara tentang bagaimana carbon storage yang sudah kita putuskan kemarin bahwa 70 (persen) dalam negeri, 30 (persen) luar negeri," ucap Bahlil.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan, Indonesia tengah berupaya keras untuk mempercepat transformasi digital di sektor birokrasi.

Untuk itu, pihaknya bekerja sama dengan Tony Blair Institute serta melakukan studi ke negara-negara yang telah maju dalam transformasi digital seperti Inggris dan Estonia.

Baca Juga: Presiden Jokowi Ajak Apple Bangun Smart City di IKN

"Begitu kami diminta Bapak Presiden untuk mengoordinasi transformasi digital, Tony Blair ke kantor Kemenpan RB, beliau meyakinkan bahwa tidak ada cara yang lebih cepat untuk melipatgandakan pencapaian negara dan birokrasi yang efisien kecuali program digitalisasi," jelasnya.

Dia menjaskan, Presiden Jokowi telah memberikan arahan khusus untuk mengintegrasikan layanan digital melalui portal nasional. Hal tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintah.

"Sekarang ini begitu banyak aplikasi, ada 27 ribu aplikasi dan setiap inovasi selama ini membuat aplikasi. Jadi yang terjadi bukan memudahkan rakyat untuk mendapatkan layanan tapi mempersulit rakyat," tandasnya.