Jokowi: WTP Bukan Prestasi, Tapi Kewajiban

AKURAT.CO Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan selamat kepada kepada jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan tahun ini.

Meski demikian, dia menegaskan bahwa opini WTP yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bukan sebuah prestasi. Melainkan, kewajiban pemerintah dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan baik.

"Sudah saya sering sampaikan bahwa WTP bukan prestasi. Tapi WTP adalah kewajiban kita semua menggunakan APBN dengan baik," kata Jokowi dalam penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Lappran Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2023, Senin (8/7/2024).

Baca Juga: KPK Harus Periksa Haerul Saleh Terkait Suap WTP untuk Kementan

Dia menegaskan, APBN dan APBD adalah uang rakyat. Untuk itu, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus bisa mempertanggungjawabkan penggunaan APBN dan APBD dengan baik.

"Ini uang rakyat, ini uang negara. Kita harus merasa setiap tahun ini pasti diaudit, pasti diperiksa. Jadi sekali lagi kewajiban menggunakan, menjalankan APBN dan APBD secara baik. Serta kewajiban mempertanggungjawabkan secara baik," tegasnya.

Jokowi pun menyampaikan penghargaan dan apresiasi serta terima kasih kepada BPK yang telah melaksanakan tugas pemeriksaan keuangan negara dengan baik. Juga terus meningkatkan profesionalismenya dalam fungsi pemeriksaan.

LKPP 2023 merupakan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).

Pemberian opini oleh BPK dinyatakan telah sesuai dengan standar yang memastikan pemeriksaan dilakukan dengan menjaga nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme BPK, serta memberikan manfaat.