400 Siswa SMP di Buleleng Tak Bisa Membaca, Pemerintah Harus Perbaiki Data Literasi

AKURAT.CO Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, meminta pemerintah daerah (Pemda) bersama kementerian terkait untuk segera memperbarui data kemampuan literasi siswa secara nasional.

Hal ini berkaitan dengan temuan Dewan Pendidikan Kabupaten Buleleng, Bali, bahwa lebih dari 400 siswa tingkat SMP belum mampu membaca dan mengeja.

Menurutnya, kondisi di Buleleng adalah peringatan keras bagi daerah lain di seluruh Indonesia. Dia meyakini, bahwa situasi serupa bisa saja terjadi di wilayah lain, namun belum terpetakan secara sistematis akibat minimnya pelaporan dan asesmen literasi yang menyeluruh.

Baca Juga: Wujudkan Pendidikan Inklusif, SANF Serahkan Prasarana Digital kepada Siswa Disabilitas

Dia menekankan, Pemda bersama kementerian terkait harus segera memperbarui data kemampuan literasi siswa secara nasional, termasuk mencakup madrasah dan pendidikan non-formal.

"Kita perlu pendekatan yang lebih personal, pembelajaran berdiferensiasi, dan intervensi dini yang melibatkan guru, psikolog pendidikan, serta pendamping khusus, terutama jika ditemukan kasus seperti disleksia," kata Hetifah, Kamis (10/4/2025).

Dia mengatakan, regulasi terkait kewajiban naik kelas juga perlu dikaji ulang, agar tidak menutupi fakta bahwa ada anak-anak yang masih belum menguasai kompetensi dasar.

Menurutnya, kondisi ini adalah tanda peringatan serius bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan dan menegaskan perlunya intervensi cepat, serta strategi pembelajaran yang lebih berpihak pada kebutuhan siswa.

"Kita tidak bisa membiarkan satu anak pun kehilangan hak dasarnya untuk bisa membaca. Literasi adalah fondasi segala proses belajar, dan ketika 400 anak tidak bisa membaca di jenjang SMP, berarti ada mata rantai yang terputus dalam sistem pendidikan kita yang harus segera kita perbaiki," ucapnya.

Baca Juga: Siswa yang Mengikuti Pendidikan di SLB Bagian C adalah yang Seperti Apa? Inilah Penjelasan yang Akurat

Dia pun berkomitmen, untuk terus mendorong kolaborasi lintas sektor dan mendukung kebijakan percepatan literasi yang menjangkau langsung ke sekolah-sekolah dengan kebutuhan khusus.

Dia berharap, kasus di Buleleng menjadi momentum refleksi nasional untuk membenahi pendidikan dasar secara menyeluruh dan berkeadilan.

"Ini bukan hanya tentang Buleleng. Ini tentang wajah masa depan pendidikan Indonesia. Kita perlu bergerak cepat dan bersama. Komisi X DPR RI siap mendorong sinergi antar lembaga dan mengawalnya secara serius," tegasnya.