Negara Harus Siapkan Dana Siaga Jamin Korban Bencana Tak Putus Sekolah

AKURAT.CO Wakil Ketua Komisi X DPR, My Esti Wijayanti, menekankan pentingnya mekanisme pendanaan pendidikan darurat, dalam Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas). 

Dia menilai, ketiadaan dana siaga membuat penanganan pendidikan pascabencana kerap bersifat ad hoc dan tidak berkelanjutan.

Menurutnya, bencana banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat telah menyebabkan ribuan siswa dan guru terdampak, serta ratusan sekolah rusak atau tidak dapat digunakan.

Baca Juga: Prabowo Pastikan Penanganan dan Pemulihan Bencana Terkendali, Seluruh Kebutuhan Pengungsi Terpenuhi

"Sehingga siswa dan mahasiswa dari keluarga terdampak tidak meninggalkan bangku sekolah atau perkuliahan. Respons pendidikan tidak bisa bergantung pada inisiatif ad hoc setiap kali bencana terjadi," kata Esti, Sabtu (13/12/2025). 

Dia menegaskan, dana darurat pendidikan diperlukan tidak hanya untuk pembangunan ruang belajar sementara, tetapi juga untuk mendukung kebutuhan administratif, psikososial, hingga bantuan biaya pendidikan.

Selain pendanaan, dia menilai perlu adanya standar operasional prosedur (SOP) nasional yang mengatur penanganan pendidikan pascabencana. "Kita bisa belajar dari pengalaman penanganan bencana banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera," imbuhnya.

Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat, sebanyak 310 satuan pendidikan di Aceh rusak dan terendam lumpur, sehingga pembelajaran maupun ujian tidak dapat dilaksanakan. Bencana tersebut juga berdampak pada 56.430 siswa dan 7.683 guru.

Di Sumatera Utara, tercatat 385 satuan pendidikan terdampak, sementara di Sumatera Barat mencapai 314 satuan pendidikan. Kerusakan meliputi jenjang PAUD hingga SLB di ketiga provinsi tersebut.

Baca Juga: Prabowo Targetkan Listrik di Lokasi Bencana Sumatera Pulih Secepatnya

Tak hanya di Sumatera, Esti juga menyoroti bencana banjir di Kabupaten Karangasem, Bali. Pada Jumat (12/12/2025), dia meninjau SMPN 3 Manggis yang terdampak banjir hingga menggenangi 20 ruang kelas.

"Perangkat komputer juga terkena banjir akibat derasnya hujan yang membuat sungai disebelahnha meluap dan masuk di sekolah maupun rumah warga di 3 Banjar, kurang lebih 3000 jiwa," jelas Esti.

Dia pun mendorong sinergi lintas kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum, untuk mengatasi persoalan banjir agar aktivitas belajar mengajar tidak terus terganggu.

"Dibutuhkan sinergisitas antar kementerian, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum untuk segera melakukan normalisasi sungai, dan mesti rutin dilaksanakan," ucapnya.

Esti menegaskan, DPR akan mengawal agar kebijakan pemerintah melalui RUU Sisdiknas benar-benar menjamin hak pendidikan anak-anak Indonesia, terutama di daerah rawan bencana. "Kita harus memastikan negara hadir, apa pun situasinya, supaya anak-anak tetap bisa belajar," pungkasnya.