Bonus Demografi Harus Dioptimalkan Lewat Lapangan Kerja dan Penanganan Stunting

AKURAT.CO Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN, Wihaji, menekankan pentingnya optimalisasi bonus demografi dengan membuka lapangan kerja yang sesuai bagi penduduk usia produktif.

“Tantangan utama adalah memastikan bahwa penduduk usia produktif memiliki pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan mereka,” ujar Wihaji, Sabtu (5/7/2025).

Dalam paparannya, ia mengibaratkan pembangunan sumber daya manusia sebagai proses menambang emas, di mana Lemhannas menjadi ‘lokasi tambang’ yang membentuk generasi unggul bangsa.

Menurut Wihaji, salah satu pendekatan strategis dalam menyambut bonus demografi adalah dengan menerapkan Indikator Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) di daerah.

IPBK dinilai menjadi fondasi penting untuk merancang kebijakan kependudukan yang terintegrasi dengan pembangunan.

“Tri Gatra menjadi elemen utama dalam IPBK, mencakup penduduk, sumber daya alam, dan geografis. Sementara Panca Gatra—ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan—juga harus diperkuat melalui data dan analisis kependudukan,” paparnya.

IPBK, lanjutnya, mendukung pembangunan berbasis ideologi Pancasila sekaligus menjadi instrumen untuk menjaga stabilitas pertahanan nasional melalui analisis mobilitas penduduk, ketimpangan wilayah, hingga keamanan informasi.

Baca Juga: Datang ke Indonesia, Oxford United Berkomitmen Bantu Sepak Bola Nasional

Selain bonus demografi, Menteri Wihaji menyoroti pentingnya penanganan stunting, terutama di wilayah-wilayah dengan prevalensi tinggi seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua.

“Isu stunting adalah masalah kompleks yang tidak bisa diselesaikan oleh satu kementerian saja. Dibutuhkan kerja sama lintas sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial,” tegasnya.

Ia mengusulkan program baru seperti kartu lansia untuk menjamin kesejahteraan warga lanjut usia dan sebagai bagian dari pendekatan holistik dalam pembangunan kependudukan.

Untuk memperkuat arah kebijakan ke depan, pemerintah telah menyiapkan Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) untuk jangka waktu 20 tahun.

DBPK ini akan dioperasionalisasikan melalui Peta Jalan Pembangunan Kependudukan lima tahunan, dengan rencana aksi per tahun.

“Kami di Kemendukbangga/BKKBN bertanggung jawab memastikan pembangunan keluarga yang berkualitas dan kependudukan yang berfokus pada manusia,” tutup Wihaji.