Wapres Gibran: Penanganan Stunting Harus Dikeroyok

AKURAT.CO Wakil Presiden (Wapres) RI, Gibran Rakabuming Raka, menegaskan, upaya penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara parsial, melainkan harus dikeroyok bersama oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan terkait.
Gibran menjelaskan, Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 mencatat prevalensi stunting di Indonesia turun menjadi 19,8 persen, atau berkurang sebanyak 357.705 anak.
Angka ini lebih rendah dari proyeksi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang memperkirakan prevalensi mencapai 20,1 persen.
Penurunan angka stunting juga disertai dengan perbaikan status gizi balita lainnya—mulai dari penurunan kasus gizi kurang, gizi akut (wasting), overweight, hingga anemia pada ibu hamil.
“Program ini harus kita kawal bersama, harus kita keroyok bersama. Kuncinya adalah sinergi antara pusat dan daerah,” ujar Gibran saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Rakornas PPS) di Kantor Kementerian Kesehatan, Rabu (12/11/2025).
Pemerintah, kata Gibran, berkomitmen menurunkan angka stunting hingga 14,2 persen pada 2029, dan mencapai 5 persen pada 2045.
Baca Juga: Kumamoto Masters: Gregoria Mariska Tunjung Akhiri Tren Buruk, Lolos ke Babak 16 Besar
Target tersebut telah dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045.
“Untuk itu, semua pihak harus kerja keroyokan, Menko PMK, para menteri, wakil kepala BKKBN, kepala daerah, kader posyandu, semuanya,” tegasnya.
Dalam paparannya, Gibran menyebut Provinsi Jawa Barat menjadi wilayah dengan penurunan stunting tertinggi sebesar 5,8 persen, disusul Sumatera Selatan (4,4 persen) dan Sulawesi Selatan (4,1 persen).
Adapun daerah dengan prevalensi terendah tercatat di Kabupaten Klungkung, Bali (5,1 persen), sementara Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menjadi daerah dengan prevalensi tertinggi, yakni 7,3 persen.
Lebih lanjut, Gibran menekankan pentingnya sinkronisasi data dalam penanganan stunting agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran.
“Semua stakeholder harus menggunakan satu basis data yang sama. Jangan sampai kementerian, lembaga, atau kepala daerah punya data berbeda-beda. Semua kebijakan harus berbasis data,” ujarnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pendekatan komprehensif dalam penanganan stunting yang tidak hanya menyentuh aspek kesehatan, tetapi juga faktor-faktor lain seperti tempat tinggal, sanitasi, air bersih, dan lingkungan sekitar rumah.
Baca Juga: NBA Hari Ini: Tanpa Tembakan Meleset, Chet Holmgren Sempurna Bawa Thunder Taklukkan Warriors
“Masalah stunting tidak bisa dilihat dari satu sisi saja. Aspek lingkungan dan sanitasi juga harus jadi prioritas,” pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026









