Prabowo Ngotot Soal DTSEN, Fahri Hamzah: Kebijakan Pro Rakyat Harus Efisien dan Tepat Sasaran

AKURAT.CO Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Fahri Hamzah, mengungkap alasan mengapa Presiden Prabowo Subianto ngotot soal Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Ketika bicara kemerdekaan, Presiden Prabowo dengan lugas dan tegas menghubungkan kesejahteraan rakyat dengan perang terhadap kemiskinan. Kebijakan pro rakyat sebagai senjata pemerintah, harus benar-benar efisien dan tepat sasaran.

Penerapan DTSEN ini menjadi fokus pemerintah, guna mengatasi persoalan kemiskinan yang bukan hanya menyebar tetapi juga berlapis-lapis, ada miskin ekstrem, miskin, dan rentan miskin yang jumlahnya masih sangat besar sekali.

Baca Juga: RAPBN 2026: Pemerintah Andalkan DTSEN untuk Tepatkan Penyaluran Bansos

Data statistik menunjukkan 2,38 juta (0,85 persen) rakyat Indonesia dalam kondisi miskin ekstrem. Sekitar 25 juta (9 persen) dalam kondisi miskin dan 67 juta (24 persen) dalam kondisi rawan miskin.

"Inilah mengapa Presiden Probowo sangat ngotot agar kita punya sistem pendataan sosial ekonomi yang presisi dan terintegrasi. Sehingga pada 2 Februari 2025 lalu, Pak Probowo menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) No.4 Tahun 2025 Tentang DTSEN," ujar Fahri melalui X pribadinya @Fahrihamzah, Selasa (19/8/2025). 

Dia mengatakan, Inpres telah mengamanatkan kepada seluruh pengambil kebijakan untuk mengkonsolidasikan seluruh data-data penerima manfaat dari kebijakan-kebijakan sosial, dan pemberantasan kemiskinan lintas sektor agar terintegrasi dan terdigitalisasi satu pintu. 

Sehingga, masing-masing sektor atau instansi pemerintah dapat menjalankan program pengentasan sesuai dengan target per desil penduduk. Setiap target per desil tersebut dipertajam sampai nama dan alamat (by name by addres) dan disajikan secara digital. 

"Program kemiskinan tidak lagi tumpang tindih lintas kementerian sehingga kebijakan pengentasan kemiskinan berjalan secara efisien. Lubang-lubang kebocoran subsidi bisa ditambal dan diantisipasi lewat digitalisasi data tunggal," ujarnya. 

Fahri juga menyoroti soal adanya lubang kebocoran, sebagaimana diungkap dalam temuan PPATK terkait dengan 10 juta rekening penerima subsidi bansos salah sasaran. Di mana, 41.000 rekening pemerima subsidi adalah pegawai BUMN, dokter bahkan bos perusahaan. 

Baca Juga: Puan Soroti Temuan Pegawai BUMN Dapat Bansos, Minta Verifikasi Data Penerima Diperketat

Menurutnya, lubang kebocoran tersebut seharusnya bisa dicegah dengan sistem digitalisasi data tunggal. Digitalisasi data mendorong pengambil kebijakan bekerja mengikuti sistem dan meminimalkan interaksi orang dengan orang. 

Penerima manfaat subsidi ditentukan oleh data digital sesuai dengan kriteria dan prioritasnya dalam sistem perencanaan kebijakan, bukan menuruti kemauan orang per orang, pejabat atau kekuasaan tertentu.

Menurutnya, sistem pendataan yang tepat dan presisi ini akan membuktikan bahwa ide-ide besar Presiden Prabowo seperti Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih dan Program 3 juta Rumah, bukanlah sekedar kebijakan populis tetapi menjadi benar-benar kebijakan strategis, efektif dan tepat sasaran. 

"Dengan cara inilah perubahan nasib rakyat kita rancang. Mobilitas desil terjadi sampai rakyat menjadi kuat dan mandiri," tuturnya. 

Dia menyadari bahwa tidak mudah dalam mengimplementasikan tersebut. Oleh karena itu, dia menilai bahwa pemerintah harus terus bahu-membahu bekerja dan mengevaluasi diri untuk menyajikan kebijakan yang mensejahterakan rakyat.

"Inilah alasan presiden bersikeras soal Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional," ungkap Fahri.